Medan (Lapan Anam)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Batak Islam (PBI) akan membentuk kepengurusan Pimpinan Wilayah (PW) di seluruh provinsi di tanah air. Bahkan sedang dijajaki pembentukan wilayah di sejumlah negara tetangga yang memiliki basis Batak Islam .
Demikian dikatakan Ketua DPP PBI Prof Dr H Abdul Muin Sibuea MPd dan Sekretaris Umum Drs H Zulfadli Sirait kepada wartawan di Sekretariat Jalan Rahmadsyah Medan, Kamis (3/1) seusai rapat pengurus.
Hadir dalam rapat itu antara lain para unsure Ketua HSD Panggabean SH, Prof Dr Harun Sitompul MPd, Raidir Sigalingging SE. Dari unsur Sekretaris Drs Mayjen Simanungkalit, Drs Agus Salim Ujung, Jonson Sihaloho SHI dan pengurs lainnya Ir RE Gultom dan Dedi Afandi Hasibuan SSos.
“Fokus kita adalah pembentukan kepengurusan PW PBI di sejumlah provinsi di tanah air. Dan bulan Pebruari kepengurusan PW PBI Riau akan dilantik”, kata Abdul Muin Sibuea.
Khususnya di Sumut, pembentukan dan pelantikan pengurus cabang juga segera dituntaskan. Karena sampai saat ini, PBI telah terbentuk di tujuh Kabupaten/Kota yakni Deli Serdang,Langkat, Tebing Tinggi,Tobasa,Taput,Medan dan Karo.
Sementara menurut Zulfadli Sirait, kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013 lebih berorientasi kinerja ketimbang program. Maka selain merespon usulan pembentukan kepengurusan PW PBI di sejumlah provinsi dan negara tetangga, konsolidasi internal di DPP juga terus dimantapkan.
Menjawab wartawan tentang tudingan segelintir pihak yang menyebutkan kepengurusan DPP PBI priode 2007-20013 tidak sah, Sekretaris DPP PBI Mayjen Simanungkalit dan Agus Salim Ujung menyatakan tidak perlu ditanggapi.
Kata mereka, kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013 yang telah dilantik Ketua Dewan Pembina DPP PBI Drs H Burhanuddin Napitupulu di Hotel Madani Medan 23 Desember 2007 yang lalu, legal dan sah.
Pelantikan disaksikan Ketua Dewan penasehat DPP PBI H Arifin Nainggolan SH,MSi dan Tim Formatur Hj Siti Zainab Tampubolon SH.
Sebelum pelantikan, tim formatur pengurus DPP PBI dibentuk berdasarkan Surat DPP PBI nomor 116/SK/DPP-PBI/VII/2007. Formatur beranggotan 13 orang itu memutuskan nama-nama pengurus DPP PBI priode 2007-2013.
“Jika ada pernyataan miring soal legalitas kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013, itu sudah keliru. Malah salah seorang yang mengeluarkan tudingan tidak sah ikut dilantik dan menandatangani berita acara”, kata Raidir Sigalingging.
Karenanya kepada semua pihak diharapkan tidak terpengaruh atas tudingan miring segelintir pihak, karena pembentukan kepengurusan DPP PBI telah sesuai mekanisme organisasi.
Dalam kesempatan itu, Raidir Sigalingging juga mengingatkan semua pengurus DPP PBI yang telah dilantik, agar hadir pada pengajian perdana dan rapat pengurus yang akan di gelar pada Sabtu 12 Januari 2008 pukul 11 WIB di Griya Unimed Jalan Pelajar Timur Medan. (ms)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Batak Islam (PBI) akan membentuk kepengurusan Pimpinan Wilayah (PW) di seluruh provinsi di tanah air. Bahkan sedang dijajaki pembentukan wilayah di sejumlah negara tetangga yang memiliki basis Batak Islam .
Demikian dikatakan Ketua DPP PBI Prof Dr H Abdul Muin Sibuea MPd dan Sekretaris Umum Drs H Zulfadli Sirait kepada wartawan di Sekretariat Jalan Rahmadsyah Medan, Kamis (3/1) seusai rapat pengurus.
Hadir dalam rapat itu antara lain para unsure Ketua HSD Panggabean SH, Prof Dr Harun Sitompul MPd, Raidir Sigalingging SE. Dari unsur Sekretaris Drs Mayjen Simanungkalit, Drs Agus Salim Ujung, Jonson Sihaloho SHI dan pengurs lainnya Ir RE Gultom dan Dedi Afandi Hasibuan SSos.
“Fokus kita adalah pembentukan kepengurusan PW PBI di sejumlah provinsi di tanah air. Dan bulan Pebruari kepengurusan PW PBI Riau akan dilantik”, kata Abdul Muin Sibuea.
Khususnya di Sumut, pembentukan dan pelantikan pengurus cabang juga segera dituntaskan. Karena sampai saat ini, PBI telah terbentuk di tujuh Kabupaten/Kota yakni Deli Serdang,Langkat, Tebing Tinggi,Tobasa,Taput,Medan dan Karo.
Sementara menurut Zulfadli Sirait, kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013 lebih berorientasi kinerja ketimbang program. Maka selain merespon usulan pembentukan kepengurusan PW PBI di sejumlah provinsi dan negara tetangga, konsolidasi internal di DPP juga terus dimantapkan.
Menjawab wartawan tentang tudingan segelintir pihak yang menyebutkan kepengurusan DPP PBI priode 2007-20013 tidak sah, Sekretaris DPP PBI Mayjen Simanungkalit dan Agus Salim Ujung menyatakan tidak perlu ditanggapi.
Kata mereka, kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013 yang telah dilantik Ketua Dewan Pembina DPP PBI Drs H Burhanuddin Napitupulu di Hotel Madani Medan 23 Desember 2007 yang lalu, legal dan sah.
Pelantikan disaksikan Ketua Dewan penasehat DPP PBI H Arifin Nainggolan SH,MSi dan Tim Formatur Hj Siti Zainab Tampubolon SH.
Sebelum pelantikan, tim formatur pengurus DPP PBI dibentuk berdasarkan Surat DPP PBI nomor 116/SK/DPP-PBI/VII/2007. Formatur beranggotan 13 orang itu memutuskan nama-nama pengurus DPP PBI priode 2007-2013.
“Jika ada pernyataan miring soal legalitas kepengurusan DPP PBI priode 2007-2013, itu sudah keliru. Malah salah seorang yang mengeluarkan tudingan tidak sah ikut dilantik dan menandatangani berita acara”, kata Raidir Sigalingging.
Karenanya kepada semua pihak diharapkan tidak terpengaruh atas tudingan miring segelintir pihak, karena pembentukan kepengurusan DPP PBI telah sesuai mekanisme organisasi.
Dalam kesempatan itu, Raidir Sigalingging juga mengingatkan semua pengurus DPP PBI yang telah dilantik, agar hadir pada pengajian perdana dan rapat pengurus yang akan di gelar pada Sabtu 12 Januari 2008 pukul 11 WIB di Griya Unimed Jalan Pelajar Timur Medan. (ms)