Medan, (Lapan Anam)
Keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD Sumatera Utara yang selalu terjadi dari tahun ke tahun dinilai telah menzholimi rakyat.
"Betapa zholimnya perilaku DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap rakyat menyusul selalu terlambatnya pembahasan dan pengesahan APBD," ujar anggota DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian, di Medan, Selasa.
Menurut dia, APBD semestinya sudah disahkan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Tapi yang terjadi pembahasan dan pengesahan APBD selalu terlambat sehingga menghambat gerak pembangunan.
Kondisi sedemikian rupa selalu terjadi dari tahun ke tahun, seolah-olah memang sengaja diciptakan. "Kita bahkan melihat kecenderungan adanya konspirasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam keterlambatan APBD Sumut," katanya.
Lebih jauh dikatakannya, akibat terlambatnya pembahasan dan pegesahan APBD, anggaran yang semestinya dipakai untuk pembangunan kemudian disimpan baik dalam bentuk seritifkat Bank Indonesia (SNBI) maupun surat utang negara (SUN).Kondisi sedemikian rupa pada akhirnya menguntungkan segelintir orang.
"Bisa kita bayangkan berapa besarnya 'uang renten' (bunga, red) dari anggaran yang disimpan dalam bentuk SBI atau SUN itu, yang kemudian dibagi-bagi pihak tertentu," katanya.
Lebih jauh politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan, keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD pada akhirnya akan menunda gerak pembangunan selama berbulan-bulan.
"Berkaca pada kasus tahun lalu, pembangunan di Sumut baru bisa dimulai pada bulan September. Selama masa itu pula rekan-rekan yang bergerak di proyek tidak bekerja dan hanya makan gaji buta, sementara anggaran yang semestinya bergulir untuk menggerakkan perekonomian mengendap," ujarnya.
Abdul Hakim Siagian mengatakan, keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD merupakan "penyakit menahun" di Sumut. Tidak tertutup kemungkinan hal itu merupakan bagian dari konspirasi antara pemerintah pusat dan daerah.(ms)