Medan (Lapan Anam)
Politisi Partai Demokrat Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera memastikan status hukum Walikota Medan Abdillah SE,Ak,MBA dengan menuntaskan kasus yang menimpanya. Jika memang layak dilanjutkan ke pengadilan segera dilimpahkan, sebaliknya jika tidak agar segera dilepaskan.
"Kita berharap penanganan kasus Abdillah jangan bertele-tele. Beri kepastian hukum agar masyarakat kota Medan tidak resah", katanya menjawab wartawan di gedung Medan,Senin (7/1).
Anggota dewan membidangi hukum dan pemerintahan itu menilai, tidak jelasnya status hukum Abdillah di KPK akan menimbulkan implikasi luas bagi warga kota Medan. Karena penahanannya di KPK bersamaan saat Pemko Medan menyiapkan RAPBD tahun 2008 dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2007.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini juga menyayangkan cara KPK menahan Abdillah dan Ramli layaknya seperti buronan.Padahal selama bolak-balik diperiksa KPK, Abdillah dan Ramli sangat koperatif dan akomodatif.
"Tehnologi KPK setahu saya sudah tinggi dalam mengumpul bukti dugaan korupsi, tapi kok cara penangkapan tidak profesional", katanya.
Masyarakat Medan kata dia, tidak ingin ada konplik karena pemeriksaan Abdillah di KPK bertele-tele. Sebab dengan bolak-baliknya pemeriksaan dan cara penanganannya seperti buronan, menimbulkan reaksi spontanis warga.
Karenanya, kepada pendukung Abdillah dia minta mempercayakan penanganan kasus kepada lembaga penegak hukum. Karena Abdillah diyakini akan mampu menghadapinya secara arif.
"Jangan bertindak anarkis karena tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Jika ingin membantu,berdoalah secara khusuk agar Abdillah selamat", kata Ikhyar Hasibuan. (ms)