Perbankan di Sumut
Tidak Transparan Soal Kredit Usaha rakyat
Medan ( Lapan Anam)
Pihak perbankan yang terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR), dinilai tidak transparan dalam menjalankan misi yang diembannya. Dibuktikan dengan banyaknya petani dan nelayan di Sumut, tidak mengetahui pasilitas KUR tersebut.
“Pihak perbankan tidak mensosialisasikan pasilitas kredit itu secara transparan, sehingga petani dan nelayan yang jumlahnya 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumut tidak dapat menikmatinya”, kata Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Drs Mayjen Simanungkalit bersama anggota Kaukus DPRDSU Untuk Petani dan Nelayan Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Ir Edison Sianturi di Medan, Selasa (22/1).
Mayjen Simanungkalit dan Ikhyar Hasibuan khawatir ada unsur permainan dipihak perbankan, sehingga program KUR tidak tersosialisasi dengan baik. Dampaknya, KUR akan jatuh ketangan pihak tidak berhak, sedangkan petani dan nelayan tidak dapt menikmatinya.
Karenanya, Mayjen Simanungkalit mengingatkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) murni untuk rakyat dan bukan untuk pengusaha. Penyalurannya melibatkan enam bank, yakni BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.
“Kita ingatkan agar perbankan konsisten terhadap program pemerintah soal KUR ini. Penyaluran kredit harus tetap difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan”, katanya.
Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp500 juta dengan bunga maksimal 16 persen per tahun (efektif). Program penjaminan itu melibatkan Perum SPU dan PTB Askrindo dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan.
Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah.
Pasilitas program KUR itu sendiri, kata Ikhyar Hasibuan, berdasarkan instruksi presiden, tidak lagi harus memerlukan semacam agunan seperti kepemilikan rumah atau lainnya yang harus dipunyai kalangan petani dan nelayan.
“Tapi sudah dipermudah dengan menunjukkan KTP. Jadi sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia bisa menikmati KUR tanpa perlu embel-embel jaminan yang mayoritas tidak mereka miliki,” katanya.
Untuk itu, sebutnya lagi, pemerintah khususnya Pemprovsu di bawah pimpinan Rudolf Pardede harus mensukseskan program penyaluran KUR ini agar masyarakat petani dan nelayan maksimal menikmati fasilitas kredit untuk mengurangi kemiskinan di Sumut.
“Sebaliknya, pihak perbankan jangan ragu-ragu memberikan fasilitas KUR untuk petani dan nelayan yang jumlahnya sekira 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara,” tandasnya.
Peluang yang baik ini harus mampu mendorong bank melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar jangan terjadi manipulasi kredit. Selain itu, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan harus proaktif memenej hal ini dengan baik.
“Kita minta Pemprov dan bank penyalur (BRI) melakukan koordinasi dengan pemkab/pemko untuk melakukan koordinasi serta memberitahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan demi memperoleh fasilitas KUR tersebut,” ujar Ikhyar. (ms)
Medan ( Lapan Anam)
Pihak perbankan yang terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR), dinilai tidak transparan dalam menjalankan misi yang diembannya. Dibuktikan dengan banyaknya petani dan nelayan di Sumut, tidak mengetahui pasilitas KUR tersebut.
“Pihak perbankan tidak mensosialisasikan pasilitas kredit itu secara transparan, sehingga petani dan nelayan yang jumlahnya 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumut tidak dapat menikmatinya”, kata Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Drs Mayjen Simanungkalit bersama anggota Kaukus DPRDSU Untuk Petani dan Nelayan Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Ir Edison Sianturi di Medan, Selasa (22/1).
Mayjen Simanungkalit dan Ikhyar Hasibuan khawatir ada unsur permainan dipihak perbankan, sehingga program KUR tidak tersosialisasi dengan baik. Dampaknya, KUR akan jatuh ketangan pihak tidak berhak, sedangkan petani dan nelayan tidak dapt menikmatinya.
Karenanya, Mayjen Simanungkalit mengingatkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) murni untuk rakyat dan bukan untuk pengusaha. Penyalurannya melibatkan enam bank, yakni BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.
“Kita ingatkan agar perbankan konsisten terhadap program pemerintah soal KUR ini. Penyaluran kredit harus tetap difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan”, katanya.
Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp500 juta dengan bunga maksimal 16 persen per tahun (efektif). Program penjaminan itu melibatkan Perum SPU dan PTB Askrindo dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan.
Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah.
Pasilitas program KUR itu sendiri, kata Ikhyar Hasibuan, berdasarkan instruksi presiden, tidak lagi harus memerlukan semacam agunan seperti kepemilikan rumah atau lainnya yang harus dipunyai kalangan petani dan nelayan.
“Tapi sudah dipermudah dengan menunjukkan KTP. Jadi sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia bisa menikmati KUR tanpa perlu embel-embel jaminan yang mayoritas tidak mereka miliki,” katanya.
Untuk itu, sebutnya lagi, pemerintah khususnya Pemprovsu di bawah pimpinan Rudolf Pardede harus mensukseskan program penyaluran KUR ini agar masyarakat petani dan nelayan maksimal menikmati fasilitas kredit untuk mengurangi kemiskinan di Sumut.
“Sebaliknya, pihak perbankan jangan ragu-ragu memberikan fasilitas KUR untuk petani dan nelayan yang jumlahnya sekira 49,64 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara,” tandasnya.
Peluang yang baik ini harus mampu mendorong bank melakukan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar jangan terjadi manipulasi kredit. Selain itu, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan harus proaktif memenej hal ini dengan baik.
“Kita minta Pemprov dan bank penyalur (BRI) melakukan koordinasi dengan pemkab/pemko untuk melakukan koordinasi serta memberitahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan demi memperoleh fasilitas KUR tersebut,” ujar Ikhyar. (ms)