Medan, (Lapan Anam)
PTPN3 (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) diminta tidak ikut-ikutan menyetujui dan mengikuti rencana privatisasi. Sebab jika privatisasi disetujui PTPN3 maka akan berdampak kerugian besar bagi masyarakat Sumut.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRDSU dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Siagian SH MHum di sela-sela rapat kerja dengan Dirut PTPN3, Ir Amri Siregar di Medan, Selasa (291). Rapat dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRDSU, Belly Simanjuntak dan HM Marzuki, dihadiri Sekretaris dan Anggota Komisi B yakni Zulkarnain SE dan Abdul Hakim Siagian SH MHum, Ir Tosim Gurning, Drs H Mahmuddin Lubis, Hj Apriani Hakim Nasution SE, Zakaria Bangun, Sahad Haodjahan Situmorang, H Nailul Amali dan Efendy Naibaho.
"Saya berharap PTPN3 mengkaji ulang rencana untuk melakukan privatisasi. Sebab privatisasi tidak banyak menguntungkan masyarakat. PTPN harus mencari alternatif lain, membangun kemajuan PTPN3," kata Hakim.
Hal senada dikatakan Zakaria Bangun, privatisasi yang direncanakan PTPN3 harus bisa membawa keuntungan bagi masyarakat di daerah. PTPN3 diminta mengkaji secara mendalam rencana privatisasi.
Menjawab pernyataan dewan, Dirut PTPN3 Amri Siregar menegaskan, privatisasi samasekali bukan untuk menjual asset. Namun demikian, dirut mengaku akan mengkaji dan membahas secara baik-baik rencana privatisasi yang akan dilakukan.
Pada pertemuan itu, dirut berharap DPRDSU mendorong pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan biaya dalam pengurusan perpanjangan HGU yang telah berakhir masa jabatannya. Dirut juga berharap DPRDSU mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan yang lebih kondusif bagi asset BUMN, sehingga dapat tumbuh dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.
Dirut juga mengemukakan untuk mewujudkan visi dan misi PTPN3 perusahaan agri bisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Maka PTPN3 berencana mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.
Selanjutnya Komisi B dalam kesimpulan rapatnya mengatakan akan membantu keinginan PTPN3 yang terkendala di pemerintah pusat. Komisi B DPRDSU meminta PTPN3 agar adil dan profesional menyalurkan dana bidang kemitraan dan bina lingkungan di kabupaten dan kota. (ms)