fashion pria


DPRDSU Minta Pemprovsu Perbaiki R-APBD 2008

Medan (Lapan Anam)

Sejumlah fraksi di DPRD Sumut meminta Pemprovsu memerbaiki performa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2008 yang disodorkan ke dewan. Pasalnya dewan melihat banyak mata anggaran dalam rancangan tersebut yang tidak fokus atau pendanaannya dinilai kurang.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2008 di gedung dewan, Senin (21/1).

Fraksi Partai Golkar misalnya, meminta agar rancangan tersebut menampung peningkatan alokasi dana pendidikan hingga mendekati 20 persen seperti yang diamanatkan oleh UU.

"Sehingga nantinya pada tahun 2009 telah dapat dicapai alokasi dana anggaran sektor pendidikan sedikit-dikitnya 20 persen dari APBD sesuai dengan amanat UUD 1945," ujar jurubicara Golkar, Zaman Gomo Mendrofa, saat menyampaikan pemandangan umum Golkar.

Mereka juga meminta agar dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran terlebih dahulu dilakukan pendekatan dan kesepakatan bersama antara Pempropsu dan DPRD, terutama dalam membahas komposisi/besarnya persentase dana alokasi anggaran APBD untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, perikanan dan pertanian.

"Semuanya ini perlu dilakukan dalam rangka sinergisitas dan intregitas land based development dan ocean based development," ujarnya kembali tanpa menjelaskan berbagai istilah yang telah dia bacakan tersebut.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui jurubicaranya, Budiman Nadapdap SE, juga menyampaikan beberapa pokok pikiran yang tidak jauh berbeda dengan Golkar. Namun secara spesifik mereka meminta agar Pempropsu mengalokasikan dana sekitar Rp 2.500.000.000 untuk kajian akademik propinsi Tapanuli yang telah disetujuipembentukkannya.

"Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Usulan DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang mengusulkan agar Presiden RI segera mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) tentan pembentukan Propinsi Tapanuli dan diharapkan paling lama hal itu telah diterima dalam kurun waktu 60 hari," ujarnya.

Rapat Lanjutan

Beberapa fraksi bahkan menilai rancangan yang disodorkan Pempropsu tersebut perlu banyak mengalami perubahan. Fraksi Demokrat misalnya, menilai rancangan anggaran itu sama sekali belum memerhatikan efesiensi dan efektifitas anggaran, khususnya pada pos belanja pegawai dan pengadaan barang dan jasa.

"Penyusunan RAPBD 2008 belum sepenuhnya mengacu kepada mekanisme dan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya dalam penyusunannya perlu mengakomodir hasil reses dewan dari semua daerah pemilihan dan usulan komisi - komisi serta hasil kunjungan dewan secara proporsional,' ujar Hj Wardaty Nasution, jurubicara Fraksi Demokrat dalam penyampaian pemandangan umum fraksinya.

Rapat paripurna itu kemudian diskors hingga memasuki masa rapat paripurna selanjutnya, terutama dalam mendengar tanggapan Pempropsu atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumut. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sumut Abdul Wahab dalimunthe serta para pimpinan dewan lainnya.

Dari Pempropsu hadir Sekda Propsu Muchyan Tambuse yang mewakili Gubsu Rudolf M Pardede. Hadir pula para anggota dewan serta sejumlah kepala dinas di jajaran pempropsu. (Rel)