Medan, (Lapan Anam)
Walau terbukti sebagai dinas paling banyak masalah dalam penanganan proyek, namun Komisi E DPRD Sumut tetap mendesak Pemprovsu untuk tidak mengurangi pos anggaran Diknas Sumut di APBDSU 2008.
"Kita tidak ingin anggaran pendidikan di Diknas Sumut pada APBD 2008 dikurangi, hanya karena alas an kepentingan subsidi biaya Pilkada Sumut 2008. Kita ingin pendidikan harus menjadi prioritas di Sumut," kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Rafriandi Nasution SE MT saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara di aula DPRD Sumut, Senin (7/1).
Hadir pada rapat tersebut Wakil Ketua Komisi E Ahmad Hosen Hutagalung, Sekretaris Komisi Yantoni Purba dan anggota Komisi antara lain Abul Hasan, Ristiawaty, M Nuh, Riri Kartini Bertauhid, Ramses Simbolon, Burhanuddin Rajagukguk, Kadis Pendidikan Sumut Taroni Hia, Wakadis M Lumban Raja dan sejumlah kasubdis.
Menurut Rafriandi anggaran pendidikan yang tertampung dalam APBD Provsu justru malah mengalami pengurangan sejak tahun anggaran 2006 hingga rencana anggaran 2008. Dalam APBD 2006 sebesar Rp101 miliar, APBD 2007 sebesar Rp98 miliar, dan APBD 2008 sekitar Rp78 miliar lebih.
Karenanya, Komisi E terus mendesak pihak eksekutif untuk lebih memperioritaskan peningkatan anggaran pendidikan minimal sama dengan tahun sebelumnya bukan malah menguranginya.
Komisi E sendiri, sebut Rafriandi, juga mempertanyakan komitmen Pemprovsu untuk merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2009 atau 2010.
Sementara itu Abul Hasan dan Muhammad Nuh juga menuntut komitmen Pemprovsu dalam hal ini Gubsu Rudolf M Pardede soal janjinya untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Tahun 2009.
Ditanya wartawan seusai rapat dengar pendapat, Rafriandi mengatakan kasus-kasus penyelewengan anggaran di Diknas tahun sebelumnya sulit dibuktikan secara hukum. Malah kalaupoun itu terjadi, menjadi gawenya lembaga hukum dan tidak boleh sebagai pembenaran mengurangi anggaran pendidikan.
Seperti diketahui, hamper setiap tahun anggaran terutama setelah Taroni Hia memimpin Diknas Sumut, penyelewengan anggaran sangat mencolok. Bahkan DPRDSU yang melakukan kunker terkait LKPj Gubsu, selalu kecewa dengan realisasi dan mutu proyek ditangani Diknas Sumut.
Namun anehnya, Komisi E DPRDSU terkesan mengabaikan fakta-fakta itu, sehingga dikuatirkan kekecewaan serupa akan terjadi.
Sikapo ngotot menambah anggaran Diknas Sumut juga diperlihatkan Kadis Diknas Taoni Hia dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRDSU. Taroni Hia berjanji akan berupaya meningkatkan anggaran pendidikan tahun 2008 dari yang sudah direncanakan sebesar Rp78 miliar lebih . (ms)
Walau terbukti sebagai dinas paling banyak masalah dalam penanganan proyek, namun Komisi E DPRD Sumut tetap mendesak Pemprovsu untuk tidak mengurangi pos anggaran Diknas Sumut di APBDSU 2008.
"Kita tidak ingin anggaran pendidikan di Diknas Sumut pada APBD 2008 dikurangi, hanya karena alas an kepentingan subsidi biaya Pilkada Sumut 2008. Kita ingin pendidikan harus menjadi prioritas di Sumut," kata Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Rafriandi Nasution SE MT saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara di aula DPRD Sumut, Senin (7/1).
Hadir pada rapat tersebut Wakil Ketua Komisi E Ahmad Hosen Hutagalung, Sekretaris Komisi Yantoni Purba dan anggota Komisi antara lain Abul Hasan, Ristiawaty, M Nuh, Riri Kartini Bertauhid, Ramses Simbolon, Burhanuddin Rajagukguk, Kadis Pendidikan Sumut Taroni Hia, Wakadis M Lumban Raja dan sejumlah kasubdis.
Menurut Rafriandi anggaran pendidikan yang tertampung dalam APBD Provsu justru malah mengalami pengurangan sejak tahun anggaran 2006 hingga rencana anggaran 2008. Dalam APBD 2006 sebesar Rp101 miliar, APBD 2007 sebesar Rp98 miliar, dan APBD 2008 sekitar Rp78 miliar lebih.
Karenanya, Komisi E terus mendesak pihak eksekutif untuk lebih memperioritaskan peningkatan anggaran pendidikan minimal sama dengan tahun sebelumnya bukan malah menguranginya.
Komisi E sendiri, sebut Rafriandi, juga mempertanyakan komitmen Pemprovsu untuk merealisasikan 20 persen anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2009 atau 2010.
Sementara itu Abul Hasan dan Muhammad Nuh juga menuntut komitmen Pemprovsu dalam hal ini Gubsu Rudolf M Pardede soal janjinya untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Tahun 2009.
Ditanya wartawan seusai rapat dengar pendapat, Rafriandi mengatakan kasus-kasus penyelewengan anggaran di Diknas tahun sebelumnya sulit dibuktikan secara hukum. Malah kalaupoun itu terjadi, menjadi gawenya lembaga hukum dan tidak boleh sebagai pembenaran mengurangi anggaran pendidikan.
Seperti diketahui, hamper setiap tahun anggaran terutama setelah Taroni Hia memimpin Diknas Sumut, penyelewengan anggaran sangat mencolok. Bahkan DPRDSU yang melakukan kunker terkait LKPj Gubsu, selalu kecewa dengan realisasi dan mutu proyek ditangani Diknas Sumut.
Namun anehnya, Komisi E DPRDSU terkesan mengabaikan fakta-fakta itu, sehingga dikuatirkan kekecewaan serupa akan terjadi.
Sikapo ngotot menambah anggaran Diknas Sumut juga diperlihatkan Kadis Diknas Taoni Hia dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRDSU. Taroni Hia berjanji akan berupaya meningkatkan anggaran pendidikan tahun 2008 dari yang sudah direncanakan sebesar Rp78 miliar lebih . (ms)