Medan, (Lapan Anam)
Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD menilai Pemprosu lemah dalam menggali Potensi Sumber Daya Alam (PAD). Terbukti 60,09 persen PAD Sumut masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.
Demikian diungkapkan jurubicara FPAN, Usman Hasibuan, S.Ag saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Povinsi Sumut TA 2008, Kamis (31/) dalam rapat paripurna dipimpin H Abdul Wahab Dalimunthe, SH.
Rapat paripurna tersebut akhirnya mengesahkan RAPBD menjadi APBD Sumut TA 2008, setelah disetujui seluruh fraksi di DPRD Sumut.
FPAN, kata Usman Hasibuan, mendorong Pemprovsu untuk terus mencari solusi guna memperbesar PAD. Kenyataan ini bisa diamati dengan kecilnya peran dan kontribusi BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
“Hemat kami kenyataan ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan perombakan manajemen secara radikal di tubuh BUMD,” ujar Usman.
Terkait alokasi anggaran pendidikan, FPAN menilai Pemprovsu masih melanggar konstitusi karena belum merealisasikan alokasi anggaran sebesar 20 persen seperti yang diamanatkan undang-undang.
Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemprovsu yang lemah untuk menjadi panutan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dalam rangka mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di Sumut supaya sejajar dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sekaligus sebagai upaya peningkatan SDM yang menjadi keniscayaan di era globalisasi yang kompetitif.
Dalam pandangan fraksi PAN disebutkan, RAPBD tahun 2008 kurang sensitif dan minim keberpihakan terhadap nasib rakyat. Struktur anggarannya baik itu urusan wajib maupun pada urusan pilihan yang sedemikian, diduga kuat tidak akan memunculkan multiflier-effect yang memadai bagi perubahan masyarakat.
“Struktur anggaran ini sangat terasa kurang memberi tempat bagi rakyat kecil seperti petani, UKM, nelayan dan buruh”, kata Usman. (ms)