Medan, (Lapan Anam)
Angka pengangguran dan kemiskinan di Sumut pada tahun 2008 cenderung akan mengalami peningkatan bila dibanding dari tahun sebelumnya. Karenanya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu membuat skala prioritas dalam pengajuan rancangan APBD 2008 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT memprediksikan persoalan pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi problem yang paling kentara di Sumatera Utara, dan ini memang harus diantisipasi pemerintah setempat.
Pemprovsu di tahun 2008 ini harus benar-benar membuat rancangan APBD tahun ini yang berpihak kepada rakyat kecil khususnya di daerah pedesaan.
“ Bila hal itu diabaikan, ada kekahawatiran terjadinya bakal terjadi urbanisasi besar-besaran lantaran desa bukan lagi tempat yang nyaman dalam memenuhi kehidupan," kata Rafriandi Nasution kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (2/1).
Menurut politisi PAN Sumut ini, banyak aspek yang melingkupi dua persoalan di atas di daerah ini. Sebab yang paling utama adalah belum tersistemnya proses pembangunan di Sumut secara merata antara pusat pemerintahan (kota) dan pedesaan.
"Saya menilai proses pembangunan dan industri di Sumatera Utara lebih terpusat di inti kota yang Medan sebagai ibukotanya. Mengingat pembangunan terkonsentrasi di sana, masyarakat di pedesaan sepertinya lebih menaruh harapan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Nah, mengingat desa dianggap tidak lagi memberi harapan, proses urbanisasi pun berlangsung dengan sendirinya tanpa bisa dihindari," kata Rafriandi.
Oleh sebab itu, harap dia, Pemprovsu selalu melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan kab/kota guna mengantisipasi hal tersebut mengingat urbanisasi adalah persoalan sosial yang rumit dan memiliki cost yang tinggi mengatasinya.
"Dari sana nantinya bakal timbul ragam persoalan sosial antara lain peningkatan pengangguran, kriminalitas, dan lainnya." Kata dia.
Rafriandi menilai Pemprovsu akan lebih bijak dalam melaksanakan program-program pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumut, yang mayoritas hidup di pedesaan seperti masalah pertanian, perkebunan dan pemberdayaan kaum nelayan.
Diharapkan peran Pemprovsu dengan menggenjot pemkab/pemko memberikan skala prioritas pada APBD masing-masing, untuk pengembangan masalah pertanian, perkebunan dan pemberdayaan kaum nelayan.
“Dengan demikian, tingkat urbanisasi bisa ditekan seminimal mungkin," demikian Rafriandi.(ms)
Angka pengangguran dan kemiskinan di Sumut pada tahun 2008 cenderung akan mengalami peningkatan bila dibanding dari tahun sebelumnya. Karenanya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu membuat skala prioritas dalam pengajuan rancangan APBD 2008 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT memprediksikan persoalan pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi problem yang paling kentara di Sumatera Utara, dan ini memang harus diantisipasi pemerintah setempat.
Pemprovsu di tahun 2008 ini harus benar-benar membuat rancangan APBD tahun ini yang berpihak kepada rakyat kecil khususnya di daerah pedesaan.
“ Bila hal itu diabaikan, ada kekahawatiran terjadinya bakal terjadi urbanisasi besar-besaran lantaran desa bukan lagi tempat yang nyaman dalam memenuhi kehidupan," kata Rafriandi Nasution kepada wartawan di gedung dewan, Rabu (2/1).
Menurut politisi PAN Sumut ini, banyak aspek yang melingkupi dua persoalan di atas di daerah ini. Sebab yang paling utama adalah belum tersistemnya proses pembangunan di Sumut secara merata antara pusat pemerintahan (kota) dan pedesaan.
"Saya menilai proses pembangunan dan industri di Sumatera Utara lebih terpusat di inti kota yang Medan sebagai ibukotanya. Mengingat pembangunan terkonsentrasi di sana, masyarakat di pedesaan sepertinya lebih menaruh harapan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Nah, mengingat desa dianggap tidak lagi memberi harapan, proses urbanisasi pun berlangsung dengan sendirinya tanpa bisa dihindari," kata Rafriandi.
Oleh sebab itu, harap dia, Pemprovsu selalu melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintahan kab/kota guna mengantisipasi hal tersebut mengingat urbanisasi adalah persoalan sosial yang rumit dan memiliki cost yang tinggi mengatasinya.
"Dari sana nantinya bakal timbul ragam persoalan sosial antara lain peningkatan pengangguran, kriminalitas, dan lainnya." Kata dia.
Rafriandi menilai Pemprovsu akan lebih bijak dalam melaksanakan program-program pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumut, yang mayoritas hidup di pedesaan seperti masalah pertanian, perkebunan dan pemberdayaan kaum nelayan.
Diharapkan peran Pemprovsu dengan menggenjot pemkab/pemko memberikan skala prioritas pada APBD masing-masing, untuk pengembangan masalah pertanian, perkebunan dan pemberdayaan kaum nelayan.
“Dengan demikian, tingkat urbanisasi bisa ditekan seminimal mungkin," demikian Rafriandi.(ms)