Medan (Lapan Anam)
Puluhan warga menamakan dirinya Jaringan Penegak Masyarakat Demokrasi (JPMD) Sumatera Utara , Kamis (19/02) mendatangi gedung DPRDSU. Mereka mendesak aparat berwenang menangkap dan menghukum berat pejabat yang mendukung aksi maut Protap, menewaskan Ketua DPRDSU Drs H Abdul Azis MSP.
Dalam orasi dan pernyataan sikap yang dibacakan didepan gedung DPRDSU, massa JPMD mengutuk aksi anarkis demo maut pendukung Protap. Juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada Gubsu, serta mendesak DPRDSU menolak rekomendasi Gubsu dan membubarkan panitia Protap.
Dalam orasinya, JPMD dengan Kordinator Lapangan Zainal Arifin Sinambela menyatakan gerakan 3 Pebruari yang dilakukan massa Protap sebagai gerakan pemaksaan yang biadab, brutal, tak bermoral dan matinya demokrasi di Sumut.
Mereka menduga aksi itu merupakan perencanaan pembunuhan, dan ada aktor intelektual yang menginginkan terbentuknya Protap demi keuntungan pribadi dan golongan. Selain itu juga diyakini ada gerakan terselubung dan memiliki nuansa azas kepentingan oleh oknum-oknum baik secara disengaja maupun tidak disengaja.
Realita juga menunjukkan pemekaran Provinsi Sumut juga bersifat mengada-ada, dipaksakan dan adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, yang bukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Untuk itu pengunjukrasa mendesak Gubsu H Syamsul Arifin SE mencabut rekomendasi pemekaran Protap.
Unjukrasa massa JPMD itu diterima Wakil Ketua DPRD SU Hasbullah Hadi dan mendapat kawalan ketat aparat kepolisian yang berjaga-jaga di halaman gedung dewan.
Hasbullah Hadi di hadapan para pengunjukrasa menyatakan akan menampung dan mendukung aspirasi para pengunjukrasa. "DPRDSU juga sudah sepakat tidak lagi mengagendakan membahas soal Protap," katanya. Massa dengan tertib meninggalkan ruangan gedung dewan menuju Kantor Gubsu.***