Kadishubsu Naruddin Dalimunthe "Pembual" Besar

Medan (Lapan Anam)
Kalangan DPRD Sumut menilai Kadishubsu (Kepala dinas perhubungan Sumatera Utara) Naruddin Dalimunthe sebagai ‘pembual’ besar , terkait programnya akan menyiapkan transportasi water bus ke Bandara Kuala Namu. Malah, proyek itu terkesan hanya kamuflase guna menutup-nutupi kebobrokannya memimpin Dishub Propsu selama ini.

Penilaian ini diungkapkan Sekretaris Komisi C DPRD Sumut H Andjar Amry SH dan kepada wartawan, Kamis (26/2) di gedung dewan, menanggapi rencana transportasi water bus yang sudah dipersiapkan Dishuibsu melalui DED (Detail Engineering Desain).

“Kadishub jangan terlalu muluk-muluk membuat program, jika tidak ingin disebut pembongak atau pembohong, tapi harus dipikirkan efesiensi dan keefektifitasnya terhadap masyarakat, karena kemungkinan untuk merealisasikannya sangat jauh,” ujar Andjar

Jika transportasi water bus dipersiapkan menuju Bandara Kuala Namu, kata Andjar Amry, kapal fery yang dipersiapkan lewat jalur mana. Apakah menggunakan jalur sungai atau laut. Pelabuhan untuk bongkar muat penumpang/barang juga harus dibangun sebagai pendukung transportasi water bus, berapa besar anggaran untuk itu.

Selain itu, ujar Andjar Amry dari PBR ini, perlu pemikiran matang dan mempertimbangkan efeknya terutama dalam segi efesien dan efektifitas bagi calon penumpang. Apakah water bus yang dipersiapkan menambah beban atau tidak, karena calon penumpang dari Medan terlebih dahulu harus ke Belawan, kemudian ke pelabuhan dekat dari kawasan Kuala Namu yang jaraknya cukup jauh dari bandara.

“Bisa dibayangkan betapa repotnya calon penumpang harus gonta ganti transportasi hanya menuju bandara Kuala Namu. Baya yang menjadi beban calon penumpang yang akan menuju bandara Kuala Namu harus melewati jalur darat, laut dan darat juga cukup besar. Harusnya kita buat program yang simple dan tidak perlu memberatkan masyarakat,” tandasnya.

Kalau rencana Kadishubsu membuat jalur transportasi water bus hanya untuk mengurangi kemacetan. Menurut Andjar, perencanaan itu bukan solusi yang tepat, tapi mengada-ngada dan terkesan rencana menciptakan proyek baru.

Sebaiknya, kata Andjar yang juga Caleg DPRD Sumut dari dapem Sergai dan Tebingtinggi, Kadishubsu jangan membuat proyek ‘diatas angin’, tapi cukup mengoptimalkan tugas-tugas kerja Dishubsu, seperti pengawasan terhadap angkutan kelebihan muatan yang membuat kerusakan jalan.

“Kerusakan jalan di Sumut sudah cukup parah, jangan lagi kerusakan jalan tersebut ditambah dengan lemahnya pengawsan jembatan timbang yang terkesan mengejar target PAD bertamengkan. Perda No 14/2007,” ujarnya.

Padahal, kata Andjar, sekitar 2180 km jalan rusak yang dianggarkan mau diperbaiki, tapi kontribusi/PAD dari Dishubsu tidak sebanding dengan kerusakan jalan akibat angkutan kelebihan muatan.

“Jadi, Kadishubsu jangan jadi pembual. Jangan mentang-mentang dapat PAD sekian milyar sudah merasa hebat. Karena itu, diminta Gubsu agar mengevaluasi dan tidak mempertahankan Pejabat yang hanya membuat bualan besar, tapi harus segera diganti,” tegas Amry.

Hal senada juga diungkapkan Isrok Anshari Siregar dan melihat proyek transportasi water bus hanya kamuflase guna menutupi kebobrokan dan borok-borok selama ini di Dishub.

“Seolah-olah diusulkannya proyek yang bombastis. Padahal proyek itu tidak masuk diakal, buktinya, mana ada jalur sungai atau laut yang dekat lokasi bandara. Jarak tempuh yang harus dilalui calon penumpang agar sampai ke bandara akan semakin lama dibanding lewat darat,” ujar Isrok.

Selain itu, ujar Isrok dari FPDIP ini, untuk mendukung transportasi water bus, harus dibangun lagi akses jalan dari pelabuhan water bus terdekat ke bandara Kuala Namu dan ini menelan anggaran cukup besar.

“Terus terang, kita tidak setuju kalau membangun pelabuhan akses jalan menuju bandara diambil dari APBD Sumut, karena manfaatnya tidak ada dan dikwatirkan kurang peminatnya,” ujarnya.***