Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Rafriandi Nasution SE,MT berharap agar Gubsu tidak salah pilih, dalam menempatkan orang-orang yang akan menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
“Kepala Dinas Pendidikan harus harus diisi oleh sosok yang sudah teruji, baik kecakapan, moral dan telah punya prestasi karena sangat berhubungan dengan visi Syamsul Arifin”, kata caleg DPR RI nomor urut 4 dari Dapil Sumut 2 ini di Medan, Minggu (1/2).
Dia mengatakan, jika Gubsu salah pilih menempatkan Kadis Pendidikan maka program pengentasan wajib belajar 12 tahun di daerah tidak akan selesai-selesai. Padahal, dana APBD dan APBN untuk sektor pendidikan telah mencapai 20 persen.
Dikatakan Rafriandi, saat ini Sumatera Utara hanya memiliki 2 sekolah bertaraf internasional yakni SMA Matauli dan Soposurung.
"Kita berharap ada MoU Kadisdik nantinya bisa menciptakan 1 sekolah bertaraf internasional dan 12 sekolah bertaraf nasional sehingga mendukung visi misi Gubsu agar rakyat tidak bodoh," tutur Rafriandi.
Hal ini menurut Rafriandi diucapkannya bukannya tanpa alasan. Mengingat pada tahun 2009 ini Diknas Sumut memperoleh hampir Rp2 triliun untuk dana pendidikan, yakni Rp1,2 triliun bersumber dari APBN dan sisanya Rp750 miliar bersumber dari APBD Sumut.
"Kita berharap orang yang didudukkan Gubsu sebagai kadis pendidikan betul-betul sosok yang punya jejak rekam yang baik dan tidak memiliki ‘catatan' dalam dunia birokrasi," kata caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Sumut II itu.
Diakuinya beberapa jabatan yang berkaitan dengan visi dan misi harus benar-benar "on line" dan sudah teruji di tengah-tengah masyarakat. "Bila perlu Gubsu melakukan ‘fit and proper test' sekaligus membuka ruang masukan dari masyarakat tentang sosok yang akan mengisi jabatan eselon II tersebut," kata politisi muda PAN tersebut.
TANPA GEJOLAK
Jika dalam pelantikan tahap pertama kemarin berlangsung sukses, Rafriandi berharap pelantikan tahap kedua para pejabat eselon II itu nantinya juga bisa berjalan mulus tanpa adanya "gejolak" dan goncangan psikologis di kalangan birokrat Pemprovsu.
Menurut dia, pada pelantikan tahap dua nantinya, juga harus dipilih figur yang tepat dalam mengisi jabatan strategis di Pemprovsu, terutama berkaitan visi dan misi Gubsu, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit dan punya masa depan.
Mengenai pejabat eselon II yang baru saja dilantik, ia berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menegakkan "clean governemnt" dalam upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat.
"Contohnya Kadis Jalan dan Jembatan Umar Hasibuan harus segera mengungkap permasalahan yang timbul di dinas tersebut dan membuka diri jika berkaitan dengan hukum," katanya.***
