Medan, (Lapan Anam)
Meski pelantikan pejabat eselon II Pemprovsu berlangsung sukses akhir bulan kemarin, namun sejumlah jabatan strategis hingga kini masih lowong. Karena itu Gubsu H Syamsul Arifin diharapkan tidak salah menempatkan orang untuk menduduki jabatan, agar sesuai dengan visi dan misinya yakni bagaimana agar rakyat tidak lapar, tidak sakit dan tidak bodoh.
Demikian diungkapkan Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Andjar Amry, Kamis (5/2), menanggapi rencana pelantikan tahap II pejabat eselon II Pemprovsu, yang waktunya belum diketahui.
Menurut Andjar, kedepannya nanti Gubsu diharapkan tak hanya memperhatikan jabatan kepala dinas yang saat ini masih lowong, tapi juga perlu memperhatikan jabatan kepala dinas yang saat ini sudah terisi namun dinilai tak ‘becus’ karena tak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Andjar yang juga Anggota Komisi C DPRD Sumut ini mencontohkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut yang dipimpin Drs M Hasbi Nasution. Pasalnya, selain gagal menertibkan peredaran makanan impor illegal, Disperindag juga gagal menertibkan tera ulang timbangan yang dilakukan pedagang di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
“Saat ini di pasaran masih banyak beredar timbangan plastik yang tidak boleh dipergunakan karena merugikan konsumen,” tutur Andjar Amry, juga Caleg PBR untuk DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapem) III Sergai-Tebing Tinggi.
Selain itu, menurut Andjar, Gubsu juga perlu mengevaluasi jabatan Dinas Perhubungan yang saat ini diduduki oleh Naruddin Dalimunthe. Sebab Naruddin dinilai sama sekali gagal memerintahkan jajarannya untuk mengamankan truk-truk bermuatan tonase tinggi, yang menyebabkan sebagian besar jalan di Sumut rusak.
Bahkan, kondisi jalan di kawasan kediaman Ketua DPRD Sumut Alm Aziz Angkat di kawasan Jalan Karya Jaya juga sangat buruk. Sehingga saat almarhum disemayamkan di rumah duka Selasa kemarin, pelayat yang datang cukup direpotkan dengan kondisi jalan yang buruk itu.
“Kita harap Gubsu jangan lagi memilih kedua pejabat tersebut karena tidak mampu membuat perubahan yang baik bagi Sumatera Utara,” kata Andjar Amry.***
