Medan (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin SE dinilai mampu menjaga stabilitas gerbong birokrasi di jajarannya, menyusul pelantikan 18 pejabat di Pemprovsu , Jumat (30/1) lalu.
Penilaian itu dikemukakan anggota DPRD Sumut Rafriandi Nasution SE MT kepada wartawan di Medan ,Minggu (1/2), terkait kebijakan yang diambil Gubsu Syamsul Arifin dalam mendudukkan figur di sejumlah dinas dan biro Pemprovsu.
Namun Rafriandi berharap pelantikan tahap dua para pejabat eselon II itu nantinya, juga bisa berjalan mulus tanpa adanya "gejolak" dan goncangan psikologis dikalangan birokrat Pemprovsu.
Menurut dia, pada pelantikan tahap dua nantinya, juga harus dipilih figur yang tepat dalam mengisi jabatan strategis di Pemprovsu, terutama berkaitan visi dan misi Gubsu, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit dan punya masa depan.
Diakuinya beberapa jabatan yang berkaitan dengan visi dan misi harus benar-benar "on line" dan sudah teruji di tengah-tengah masyarakat.
"Bila perlu Gubsu melakukan ‘fit and proper test' sekaligus membuka ruang masukan dari masyarakat tentang sosok yang akan mengisi jabatan eselon II tersebut," kata politisi muda PAN tersebut.
Contohnya, sebut Rafriandi, kepala dinas pendidikan, harus diisi oleh sosok yang sudah teruji, baik kecakapan, moral dan telah punya prestasi karena sangat berhubungan dengan visi Syamsul Arifin.
Jika tidak, maka program pengentasan wajib belajar 12 tahun di daerah tidak akan selesai-selesai. Padahal, dana APBD dan APBN untuk sektor pendidikan telah mencapai 20 persen.
Menurutnya, dalam upaya memajukan pendidikan di daerah ini, kadis pendidikan nantinya harus bisa menciptakan satu sekolah bertaraf internasional dan paling tidak 10 sekolah berstandarkan nasional.
"Kita berharap orang yang didudukkan Gubsu sebagai kadis pendidikan betul-betul sosok yang punya jejak rekam yang baik dan tidak memiliki ‘catatan' dalam dunia birokrasi," kata caleg DPR RI untuk daerah pemilihan Sumut II itu.
Mengenai pejabat eselon II yang baru saja dilantik, ia berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menegakkan "clean governemnt" dalam upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat.
"Contohnya Kadis Jalan dan Jembatan Umar Zein Hasibuan harus segera mengungkap permasalahan yang timbul di dinas tersebut dan membuka diri jika berkaitan dengan hukum," katanya.***