Medan (Lapan Anam)
Kerusakan jalan negara di Provinsi Sumatera Utara (Provsu) sudah sangat memprihatinkan. Namun pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Medan, dinilai tidak pernah merespon keluhan masyarakat Sumatera Utara tentang kerusakan jalan negara tersebut.
Tidak sabar melihat kinerja BBPJN Wilayah I Medan dalam menangani kerusakan jalan negara, khususnya jurusan Kabanjahe-Merek-Sidikalang Provinsi Sumatera Utara batas Aceh Selatan Provinsi NAD, seorang Anggota DPRD Sumut Ir Edison Sianturi turun tangan langsung menutup ruas jalan negara yang rusak tersebut.
Aksi menutup ruas jalan rusak itu dilakukan politisi Partai Patriot Pancasila Sumut pada Sabtu (31/1), dengan membawa Dump Truk berisi Base-A dan alat berat Greder untuk menutup lubang di kawasan Lae Pondom.
Tindakan ini, ungkap Edison Sianturi, terpaksa dilakukannya, karena selama ini Anggota DPRD Sumut telah terlalu sering menyoroti kerusakan jalan tersebut, namun kurang mendapat respon dari pemerintah pusat, khususnya BBPJN Wilayah I Medan dengan alasan klise anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan sangat minim.
“Padahal, setiap tahun seluruh ruas jalan mendapat anggaran pemeliharaan, namun kenyataan di lapangan, jalan yang berlubang jarang ditutup, saluran drainase tidak pernah dipelihara, sehingga jika hujan air melimpah ke badan jalan,” kata Edison .
Menurut Edison, kondisi ruas jalan di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas rusak parah dan tidak pernah mendapat perawatan peningkatan jalan itu merupakan dilema ketidakadilan pembangunan bersumber dari APBN.
“Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara terkesan dianak tirikan oleh pemerintah pusat. Buktinya, kondisi jalan rusak yang sudah terjadi bertahun-tahun itu tidak pernah mendapat perawatan dari pemerintah,” ujarnya.
Kerusakan jalan negara di ketiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi NAD, menurut Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini, dapat mempermalukan Sumut di mata Provinsi NAD.
Kerusakan jalan negara ini, jelas Edison , juga terjadi arah Kabanjahe-batas Aceh Tenggara, karena setiap tahun anggaran perawatan untuk ruas-ruas jalan tersebut sangat minim.
Akibatnya, sebut Edison , secara ekonomi kerusakan jalan merugikan masyarakat, khususnya masyarakat petani, karena masyarakat di ketiga kabupaten itu mayoritas hidup sebagai petani.
“Masyarakat petani terpaksa mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi, sehingga melemahkan daya saing produk pertanian masyarakat di ketiga kabupaten itu,” papar Edison .
Edison yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut menyampaikan, jika pemerintah masih belum memberi respon, dirinya berjanji dimasa-masa mendatang akan terus melakukan kegiatan menutup lubang di ruas jalan negara yang rusak.
Caleg DPRD Sumut Dapem X meliputi Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menyadari bahwa hal ini bukan merupakan tugas anggota dewan, namun terpaksa dilakukannya untuk sedikit meringankan penderitaan rakyat.
“Sebab dalam setiap kegiatan reses yang dilakukan, masyarakat selalu mengeluhkan kerusakan jalan Negara. Masyarakat juga menyatakan ketiga kabupaten itu masih masuk wilayah NKRI, namun dalam pembangunan mereka terkesan selalu dianaktirikan,” kata Edison .
Dalam gambar, nampak Ir Edison Sianturi turun langsung membantu warga menimbun Jalan Negara di Lae Pondom yang rusak parah.(ms)