Medan (Lapan Anam)
Proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang dialokasikan APBDSU dalam setiap tahun anggaran, menjadi objek korupsi oknum pejabat di kabupaten/Kota. Buktinya, selain banyak yang piktif, realisasi proyek tersebut dilapangan sangat mengecewakan dibandingkan dengan jumlah alokasi anggaran.
Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRDSU, tentang laporan hasil kunjungan kerja (Kunker) tim I-XI terhadap pelaksanaan proyek dibiayai APBDSU tahun anggaran 2007 dipimpin Pl Ketua DPRD Sumut Drs H Hasbullah Hadi SH MKn, Selasa (11/11).
Dihadiri Sekdaprovsu DR RE Nainggolan mewakili Gubsu, rapat paripurna dewan itu mewacanakan agar, daerah kabupaten/Kota yang tidak merealisasikan proyek BDB secara benar dan maksimal, dipertimbangkan untuk tidak memperoleh anggaran serupa pada tahun berikutnya.
“Kalu tidak dimanfaatkan secara maksimal dan malah menjadi objek korupsi oknum pejabat di Kabupaten/Kota, sebaiknya BDB tidak dianggarkan di Kabupaten/Kota bersangkutan”, kata Hasbullah Hadi.
Sementara Sekdapropsu RE Nainggolan menganggapi laporan dewan dari tim I-XI DPRDSU itu, memberi apreasiasi positif. Pemprovsu kata dia akan ,menindaklanjuti temuan dewan tersebut.
“Pemprovsu juga akan melakukan perbaikan dalam penyusunan APBD 2009, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepekati DPRDSU dan Pemprovsu”, kata Nainggolan.
Sebelumnya, Hasbullah Hadi menegaskan, pejabat Kabupaten/Kota selalu tidak respon terhadap kunker tim Dewan. Saikap ini ditengarai akibat ketakutan oknum, terbongkarnya berbagai penyimpangan penggunaan anggaran yang diterima.
“DPRDSU kesulitan memeriksa realisasi proyek BDB, karena tidak ada pejabat yang menunjukkan lokasi proyek. Dewan hanya memperoleh petunjuk seadanya dari pihak lain, dan ternyata realisasi proyek BDB itu memang ada yang piktif dan kalaupun ada sangat mengecewakan”, kata Hasbullah.
Karenanya, agar tidak menjadi objek korupsu oknum pejabat di Kabupaten/Kota, disarankan agar proyek BDB dilakukan dengan selektif. Bagi daerah yang menyalah, sebaiknya tidak diberikan lagi.
Sebelumnya, hampir semua tim Kunker DPRDSU melaporkan adanya ketidakberesan proyek BDB di Kabupaten/Kota. Seperti halnya temuan kunker tim II lewat jubirnya Drs Abul Hasan Harahap mengindikasi, proyek belanja bantuan keuangan atau BDB (Bantuan Daerah Bawahan) 2007 untuk Pemkab Deliserdang piktif. Pemkab juga tidak bisa berkoordinasi dengan tim pengawasan DPRDSU terhadap pelaksanaan proyek-proyek berasal dari APBD 2007.
Demikian juga tim XI melaporkan, realisasi proyek BDB khususnya untuk rehab sekolah dinilai ada keanehan. Alokasi anggarannya dibuat rata-rata sama terhadap sekolah, walau kerusakannya berbeda-beda. Bahkan kurangnya koordinasi menyebabkan banyak proyek diolaksanakan Pempropsu tidak diketahui Pemkab Langkat.
Demikian halnya proyek lanjutan pembangunan RSU Dr RM Djoelham sebesar Rp2 M, tapi Rp500 juta diantaranya untuk pengadaan lift tidak berfungsi lagi. Pelaksanaan proyek tersebut sarat penyimpangan dan terindikasi mark up besar-besaran dan disarankan proyek itu dicross check.(ms)
