Medan (Lapan Anam)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menurunkan tim ke Kabupaten Langkat dan kota Binjai, terkait realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 yang diduga tidak beres di dua daerah tersebut. ”Hampir semua proyek APBDSU tahun 2007 di Langkat dan Binjai tidak beres. Maka kita sarankan agar KPK mengusutnya sebelum barang buktinya lenyap ditelan bumi,” kata anggota tim XI Kunker DPRDSU Edi Rangkuti kepada wartawan di Medan, Selasa (11/11).
Dalam Kunker terkait peninjau realisasi proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai pada 6 s/d 9 Nopember 2008 itu, tim menemukan bobroknya penanganan proyek APBDSU.
Terkait itu, sebelum KPK turun tangan, Gubsu juga disarankan membentuk tim mengusut kelapangan, terutama guna mengetahui siapa saja yang patut diseret untuk mempertanggungjawabkannya di muka hukum.
Edi Rangkuti mengatakan, banyak proyek APBDSU yang hanya sekedar ditambal sulam atau dibedaki. Padahal dari laporan yang ada, proyek tersebut dilakukan rehab berat.
Ironisnya, ada proyek yang staf instansi terkait tidak mengetahu letak proyek yang dilaksanakan. Bahkan tidak tahu apakah ada proyek tersebut atau tidak, sementara dari data pelaksanaan APBDSU sudah tercantum besaran anggaran yang dialokasikan.
Dikatakan Edi, proyek APBDSU 2007 di Binjai dan Langkat, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijadikan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) serba tidak jelas penggunaannya dan manfaatnya. Contoh biaya rehab dan pembangunan unit sekolah baru sangat tidak masuk akal.
“Apa realistis untuk mengganti 200 lembar seng atap sekolah harus dibayar Rp100 juta. Kasus lain seperti lift RS Djulham Binjai seharga Rp500 juta sudah lama rusak. Demikian juga bangunan lantai IV senilai Rp1,5 milyar tidak sebanding dengan nilai proyeknya,” ujarnya.
Dibidang pengairan, kata Rangkuti, ada proyek pengendalian banjir sudah tidak nampak lagi jejak fisiknya, bahkan juga proyek Dinas Sosial yang dilaksanakan asal jadi.
Untuk itu, dia meminta Gubsu untuk segera membentuk tim penilaian dan pengusutan, karena kondisi seperti itu diyakini juga terjadi di kabupaten dan kota lainnya di Sumut dan sangat berpotensi merugikan Negara ratusan milyar rupiah.ms)
