MEDAN-SENIN-Wakil Ketua FPAN DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian SH MHum berpendapat, kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ke Bandara Kualanamu Sumatera Utara(Sumut) tidak memiliki urgensi apa-apa. Sebab selain hanya ‘CNN’ (Cuma Nengok- Nengok), kunjungan itu malah sekedar menghamburkan uang Negara yang cukup besar.
“Rakyat Sumut tidak butuh iming-iming dan mimpi, tapi kepastian hapan bandara kebanggaan itu terealisasi “, katanya kepada wartawan, Senin (24/11) di gedung Dewan, Jumat (21/11).
Dikatakan Abdul Hakim, kedatangan Wapres JK ke Sumut agendanya sebagai kapasitas Ketua Umum DPP Partai Golkar melakukan aktivitas partai, tapi dibuat/dimanfaatkan untuk kunjungan ke bandara Kualanamu. Jadi dari sisi manapun tidak ada urgen kunjungan tersebut, kecuali menambah perih perasaan masyarakat Sumut.
Kata Hakim Siagian, siapapun tahu cukup besar uang Negara yang dihambur-hamburkan atas kunjungan Wapres ke Bandara Kualanamu. Karena dengan menggunakan protokoler yang tentu menguras uang Negara. Padahal yang diberikan kepada pemerintah daerah hanya sebuah statemen soal Nopember 2009 sudah dioperasionalkan dan menyerahkan beberapa hal kepada Gubsu seperti membangun tol.
“Bila hanya menginformasikan statemen itu, menurut kita tidak perlu. Kita sarankan, yang terakhir kunjungan pejabat pusat ke daerah yang tidak bermanfaat. Lebih baik mereka tidak datang ke daerah ini, tapi masalah proyeknya bisa tuntas. Berhentilah berjanji-janji, apalagi hanya sekedar CNN,” katanya.
JK sudah beberapa kali menengok bandara Kualanamu tak kunjung usai, sementara bandara di daerah lain yang tidak begitu urgen sudah lama selesai dan diresmikan. Kalau perlu, setelah bandara Kualanamu selesai tak perlu acara ceremonial peresmian, karena akan menghambur-hamburkan uang Negara, tapi cukup peresmian jarak jauh.
Caleg DPR-RI Sumut II dari PAN ini mengatakan, pantas dipertanyakan urgensi kunjungan JK ke bandara Kualanamu. Wajar kalau rumor berkembang menyebutkan pemerintah pusat menganaktirikan bandara Kualanamu, bahkan bukan hanya bandara, tapi dibidang lain juga Sumut dianaktirikan. Seperti jalan Negara di Sumut yang hancur lebur merupakan tanggung jawab pusat di daerah.
Demikian halnya dibidang lain, misalnya pertanian yang menjadi porsi pusat, sawah diatas 3000 ha lebih banyak tidak terurus. Demikian juga masalah-masalah yang ada terus menjadi lingkaran setan. Begitu juga usaha l mikro, Sumut kesannya didiskriminasikan dan dianaktirikan. Padahal sumbangan Sumut ke pusat dari sektor perkebunan luar biasa.
Sementara itu politisi Partai Demokrat Ahmad Ikhyar Hasibuan menyatakan terkendalanya pembangunan Bandara Kuala Namu tak lepas dari skenario pihak asing. Dia menilai ada intervensi pihak asing agar bandara ini tak selesai dibangun.
TAK SERIUS
Pemerintah pusat pun, menurut Ikhyar, terkesan tak serius dalam menangani proyek tersebut. Bahkan soal nama Bandara Kuala Namu pun, kata Ikhyar, pemerintah pusat sudah melempar ‘bola panas’ di Sumut.
Sebagaimana diketahui sejumlah pihak telah mengusulkan nama Bandara Kuala Namu, ada yang mengusulkan agar bandara pengganti Bandara Polonia tersebut diberi nama Bandara H Adam Malik, Bandara Sisingamangaraja XII, Bandara Abdul Haris Nasution serta nama mantan Gubsu H Rizal Nurdin.
Namun menurut Ikhyar, cuga Caleg DPRD Sumut dari Dapem Labuhan Batu, nama untuk Bandara Kuala Namu tersebut tidak perlu diributkan dan diperdebatkan, karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar bandara tersebut selesai dibangun secepatnya. (ms)