Medan (Lapan Anam)
DPRDSU masih berpikir ulang untuk menyetujui alokasi anggaran 20 persen atau setara Rp 700 miliar, dari total APBDSU tahun 2009 sebesar Rp 3,5 triliun. Dewan ragu kinerja Dinas pendidikan (Disdik) Sumut dan takut anggaran itu malah dikorupsi oknum.
Sebagai dinas yang menangani pendidikan, Diknas Sumut masih berorientasi proyek dan belum program, sehingga dikhawatirkan dana yang besar itu akan tidak tepat sasaran.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut dan Dewan Pendidikan Sumut, di gedung dewan, Rabu (5/11).
“Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar seperti sering disebut-sebut bakal tercantum dalam Rancangan APBD Sumut tahun 2009, dipastikan belum merupakan angka final”, kata Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE,MT yang memimpin rapat itu.
Hadir pada kesempatan itu Kepala LPMP, Sumut Mahdi Ibrahim, Ketua Dewan Pendidikan Sumut, Nazaruddin Hisyam dan Kabid Program dan Evaluasi P4TK, Mian Siahaan. Sedangkan dari dewan, hadir Wakil ketua Komisi E, Ahmad Hosen Hutagalung SAg serta anggota MH Harahap, R. Simbolon, Usman Hasibuan, H. Said, Sukran J. Tanjung, MK Kasuda dan B. Rajagukguk.
Kata Rafriandi, dewan masih akan melakukan koreksi total dan "dibedah" lagi, bersama-sama semua "stakeholder" dunia pendidikan di Sumut. Bedah anggaran pendidikan tersebut akan dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi, singkronisasi dan integrasi program pendidikan Sumut yang rencananya akan dilangsungkan di Medan, paling lambat akhir bulan ini.
Dalam rapat itu terungkap kekhawatiran, jika alokasi anggaran Rp 700 miliar disetujui malah menjadi ajang korupsi bagi oknum. Apalagi kasus-kasus dugaan korupsi di Diknas Sumut sangat santer, dan malah Kadisnya sendiri Taroni Hia kini masih dipenjara karena kasus korupsi.(ms)
