Proyek APBDSU 2007 Banyak Mark Up

Medan (Lapan Anam)
Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRDSU menilai, pengelolaan APBDSU 2007 telah menyimpang dari prinsip-prinsp penyelenggaraan pemerintah yang bersih,transparan dan akuntabel. Realisasi proyek dilapangan banyak yang mar up, koruptif dan malah diantaranya diduga piktif.

“Pengelolaan anggaran APBDSU 2007 kami nilai cenderung mengarah kepada korupsi”, kata jurubicara Fraksi PBR DPRDSU H Andjar Amri SH saat membacakan pandangan akhir fraksinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDSU 2007 di gedung dewan, Rabu (19/11).

Dalam rapat paripurna dewan dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE, Sekdaprovsu RE Nainggolan dipimpin Pl Ketua DPRDSU Drs H Hasbullah Hadi SH,MkN, Fraksi PBR menilai proyek-proyek yang tercantum dalam APBDSU 2007 khususnya pembangunan fisk, tidak jelas target dan pencapaiannya.

Fraksi ini berpendapat, selain persoalan keterlambatan penyampaian ternyata lebih parah lagi bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kategori Disclaimer (dengan tidak memberikan penilaian).

Meurut Fraksi ini, makna disclaimer tersebut sebenarnya adalah nilai merah ataupun dibawah standar. Fraksi ini menyatakan kecewa dan prihatin atas kenyataan tersebut.

Tentang banyaknya ditemui kejanggalan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, Fraksi PBR DPRDSU menilai sangat fatal. Terutama ditemukan angka-angka spektakuler yang diyakini tidak sesuai dengan harga dilapangan yang normal.

“Realitanya dilapangan banyak terjadi pelaksanaan proyek APBDSU 2007 sangat mubazir, mark up, dibawah standard an tanpa ada sinkronisasi antara Pemprovsu dengan Kabupaten/Kota”, kata fraksi itu.

Penyimpangan proyek menurut penilaian fraksi ini, sangat berpariasi. Baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Parahnya lagi, sebagian besar kasus-kasus yang disoroti fraksi tersebut, sama denga kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Kendati pada akhirnya Fraksi PBR menyatakan menerima pertanggungjawaban Gubsu terhadap penggunaan APBDSU 2007, fraksi ini menilai Pemprovsu belum maksimal untuk memperbaiki kondisi yang terjadi.Apalagi untuk memberikan sanksi yang berat terhadap oknum-oknum yang bersalah.(ms)