Catatan : Shohibul Anshor Siregar
SETELAH bertahun-tahun dibiarkan, akhirnya kondisi buruk jalan sekitar desa Aek Latong Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menjadi simbol yang melukiskan buruknya kadar responsibilitas pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintahan lokal. Hal ini sekaligus mencerminkan buruknya political will (kemauan politik) dalam pelaksanaan good governance secara keseluruhan di Sumatera Utara.
Tidaklah etis untuk mengatakan bahwa ada pihak yang mengambil keuntungan dari bencana. Tidak pula etis untuk mengatakan bahwa ada pihak yang berkolaborasi menyandra masyarakat untuk memberi ”upeti” yang tidak sepantasnya kepada mereka, yang seolah-olah sebagai imbal jasa atas pertolongan memudahkan pengguna jalan. Tidak pula etis untuk mengatakan bahwa ada kelompok mafia yang tetap menginginkan kondisi buruk seperti itu selamanya. Tidak etis untuk mengatakan bahwa jika pemerintah pernah kehilangan kewibawaannya berhadapan dengan konspirasi politik lokal yang memusuhi kepentingan rakyat, Itu terjadi di Sumatera Utara, yakni di desa kecil Aek Latong.
Jika pemerintah memiliki pemihakan kepada rakyat tentulah harus ada tindakan yang mendahulukan kepentingan rakyat sejak semula. Sebesar apa tantangan dan tingkat kesulitan untuk menormalisasi Jalan Lintas Sumatera (jalinsum) via Pahae, harus dihitung secara cermat. Mungkin saja pemerintah enggan melakukan itu.
Bahwa jalinsum amat dipentingkan oleh para pelaku pasar, terbukti dengan aktivitas berbagai perusahaan angkutan yang tetap memilih jalur ini sebagai primadona. Tentulah harus dipercaya bahwa bahasa pasarlah bahasa yang paling objektif untuk melukiskan efek ekonomi dari jalinsum bagi kalangan yang luas. Capital return (pengembalian modal) dari investasi untuk ini dipercaya bisa berlangsung dalam tempo yang singkat, di samping multiplier effect yang besar bagi masyarakat.
Pembukaan jalan alternatif dari Sipahutar (Tapanuli Utara) bukan sesuatu yang tidak bernilai ekonomis dan sosiologis, bahkan politis. Tetapi jika pembukaan jalan alternatif itu dimaksudkan untuk melegitimasi pembiaran yang nanti pada akhirnya akan menjadi penutupan untuk selamanya jalinsum via pahae karena tingkat kesulitan mengatasi desa Aek Latong tentu amat disesalkan. Percayalah, pembiaran ini tidak sepantasnya, dan nanti akan menjadi penyesalan yang dalam bagi kita semua.
Oleh karena itu Pemprovsu perlu segera melakukan kaji ulang atas sikap pembiaran terhadap jalinsum via Pahae karena ketak-berdayaan di desa Aek Latong. Tidak sepatutnya menyerah kepada alam. Kewibawaan pemerintah harus tegak di Aek Latong. Pembukaan jalinsum via Sipahutar adalah salah satu urgensi pembangunan daerah oleh karena itu tetap dianggap amat penting.***
(Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS), dosen sosiologi politik FISIP UMSU).