Memperjuangkan Nasib Guru
Lewat Jalur Politik
DIKALANGAN anggota DPRDSU, Drs Penyabar Nakhe, dikenal gigih memperjuangkan nasip guru. Tidak saja guru swasta yang katanya masih memprihatinkan, tapi juga guru berstatus PNS.
Lewat Fraksi PDS (Partai Damai Sejahtera) DPRDSU tempatnya berkifrah, perjuangan mensejahterakan guru itu dikumandangkan dengan lantang. Pandangan umum dan pandangan akhir Fraksi PDS jamak menyuarakan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru.
Bahkan, ketika Pemprovsu akan mengalokasikan anggaran 20 persen dari total APBDSU 2009 untuk sektor pendidikan, Fraksi PDS memperjuangkan agar forsi anggaran untuk alokasi bantuan guru diperbesar.
Sikap Fraksi PDS tersebut tentu tidak lepas dari peran politisi yang lahir di pulau Nias pada 21 September 1964 itu. Maklum, latarbelakangnya memang dari profesi guru.
Sebelum masuk PDS tahun 2002, dia adalah guru SMK Swasta di Medan, bahkan pernah menjadi kepala Sekolah SMK Swasta. Profesi ini digelutinya setelah meraih sarjana dari IKIP Negeri Medan tahun 1990.
Menurut ayah 2 orang anak dan suami dari Farmasi KM Duha ini, guru adalah profesi mulia. Namun kata alumni SMA Negeri 3 Medan ini, kebanyakan orang hanya menuntut perbaikan mutu pendidikan. Sangat sedikit yang berjuang memperbaiki nasip guru.
Penyabar Nakhe yakin, pendidikan adalah pondasi bagi generasi untuk menatap masa depan. Jika generasi sudah dibekali pendidikan memadai, maka seberat apapun tantangan akan mampu dihadapi dengan baik. Dan agar mutu pendidikan itu sesuai keinginan, nasip guru harus diperhatikan.
Sebagai anggota DPRDSU, Penyabar Nakhe merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak guru secara maksimal. Tidak saja guru yang status PNS, tapi juga guru-guru swasta.
Karenanya, dia punya obsesi agar profesi guru memperoleh perhatian dari pemerintah. Terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, yang membuat guru itu dapat bekerja maksimal mendidik anak bangsa. Pasilitas tersebut yakni tersedianya rumah yang sehat, peralatan komputer, buku-buku dan jaminan kesehatan.
Kata dia, guru tidak menuntut honor yang tinggi dan kemewahan, tapi sekedar pasilitas menunjang lancarnya tugas mendidik anak bangsa. Itu pula lah yang membuatnya ngotot agar bantuan untuk guru langsung diserahkan kepada personnya dan jangan kepada lembaganya.
BELUM MAKSIMAL
Penyabar Nakhe yang tahun 1999 ditunjuk Direktorat Dikmenjur Jakarta mengikuti Diklat Manajemen Pendidikan di Megamendung Bogor mewakili Sumut, merasa perjuangannya memperbaiki nasib guru belum maksimal.
Namun sebagai politisi, dia sudah berketetapan hati untuk memperjuangkan nasip guru lewat jalur politik. Sebisa mungkin, nasip pahlawan tanpa tanda jasa ini harus diperjuangkan.
Dalam Pemilu 2009 ini, Penyabar Nakhe juga menjadi Caleg Nomor urut 1 untuk DPRDSU dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 7, yang meliputi Nias dan Nias Selatan.
Dia sengaja tetap memilih Dapil Nias-Nisel, karena ingin memperjuangkan aspirasi daerah kelahirannnya itu. Dia merasa masih punya hutang untuk daerah kelahirannya itu.
Berbagai sektor pembangunan di pulau Nias, masih membutuhkan pembenahan. Inprastruktur jalan (Ring Road) pulau Nias, pendidikan, pertanian dan lainnya membutuhkan penanganan serius. Tentu juga harus diperjuangkan lewat jalur politik.
Ditanya bagaimana dia menyiasati waktu untuk keluarga ditengah kesibukan sebagai anggota dewan dan pengurus partai, Sekretaris DPD PDS Sumut ini mengaku punya resep tersendiri.
Dia bersyukur memiliki istri yang cerdas dan mengerti situasi serta selalu memberi dukungan penuh atas tugas-tugasnya selaku wakil rakyat di legislatif dan pengurus partai. Malah dalam Pemilu 2009, istrinya menjadi tim suksesnya di Nias. (Mayjen Simanungkalit)