Biro Perlengkapan Diduga Mark Up


SATU MOBIL TRUCK BERBIAYA 1,6 M
Medan (lapan Anam)

Biro Perlengkapan kantor Gubsu diduga melakukan praktek mark up, dalam pengadaan mobil Resque Truck untuk keperluan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Sumut). Salah satunya, mobil Resque Truck keperluan Pemkab Deli Serdang sebesar Rp 1.6 miliar

Dugaan mark up pengadaan mobil Resque Truck anggaran tahun 2007 itu, terbongkar ketika Tim II DPRDSU terdiri dari Ir Kamaluddin Harahap MSi, Ir Tosim Gurning dan H Sujarwono meninjau pelaksanaan proyek dibiayai APBDSU tahun 2007 di Kabupaten Deli Serdang, Kamis (6/11).

Ketika Tim II DPRDSU bersama wartawan mencocokkan angka besaran anggaran dengan pisik barang yang dibeli, mulai terlihat berbagai kejanggalan. Kabiro Perlengkapan Drs Busral Manan, tidak berani mendampingi anggota dewan dan tidak pula mengirimkan stafnya untuk menjelaskan ikhwal proyek itu.

Tim II DPRDSU yang meninjau mobil Resque Truck itu, hanya berhadapan dengan petugas gudang samping kantor Bupati Deli Serdang. Petugas gudang itu sendiri mengaku tidak tahu menahu soal detail mobil Resque Truck itu.

Melihat kondisi pisik mobil Resque Truck, dewan menduga adanya praktek mark up.Tidak ada penjelasan rinci soal sfesifikasi mobil, kecuali besaran anggaran di APBDSU tahun 2007 sebesar Rp 1,6 M untuk satu unit mobil.

Anggota tim berupaya mencari informasi seputar mobil Resque Truck, dengan menghubungi pengusaha showroom di Medan dan Jakarta lewat telepon selular. Diperoleh informasi, harga mobil seperti disebutkan dalam objek masalah yang baru Rp 168 juta saja.

Kabiro Perlengkapan Drs Busral Manan saat dikonfirmasi wartawan Kamis sore sekitar pukul 17.15 WIB soal mobil Resque Truck merk Mitsubishi, Cold Diesel Tipe 125 PS itu, malah enggan berkomentar. Termasuk saat ditanya soal siapa konraktornya dan prosedur tendernya hingga alasan masuk akal yang mengharuskan mobil truk jenis itu harganya mencapai Rp 1,6 M per unit.

”Semua sudah sesuai sfesifikasi dan tendernya jelas. Pihak BPK juga sudah memeriksanya, tidak ada masalah. Ya ...BPK sudah periksa tak masalah”, katanya lewat telepon sambil mengatakan maaf karena sedang berada diruang Sekdaprovsu.

Ditanya apakah proses pengadaan mobil truck itu tidak seperti modus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang menyeret banyak pejabat ke penjara, Drs Busral Manan malah mematikan HPnya.

Menyikapi kecurigaan terjadinya mark up dalam pengadaan mobil truck itu, anggota DPRDSU Kamaluddin Harahap, Tosim Gurning dan Sujarwono mendesak BPK melakukan audit sektoral anggaran. Dewan menilai anggaran tersebut terlalu besar, tak sebanding dengan kondisi barang.

"Kita minta BPK melakukan audit sektoral terhadap Biro Perlengkapan Pemprovsu. Kasus ini mirip kasus Damkar tempo hari”, kata Kamaluddin Harahap.(ms)