Medan, (Lapan Anam)
Fraksi-fraksi di DPRD Sumut melalui pandangan umum terhadap LPJ (Laporan Pertanggung jawaban ) Gubsu menilai, pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara fair dan terbuka. Bahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2007 dikemukakan Gubsu hanya memuat gambaran secara umum.
Pandangan umum ini disampaikan jurubicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna dipimpin Pl Ketua Dewan Hasbullah Hadi, Kamis (13/11) di gedung Dewan.
Seperti FP Demokrat melalui jubirnya Akmal Samosir menyebutkan, pelaksanaan pembangunan terutama dalam proses tenderisasi proyek belum terbuka, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai yang diharapkan.
Dalam kaitan itu, FPD minta Pempropsu segera mengevaluasi seluruh pelaksana kegiatan pembangunan dan pelaku yang dinilai melakukan penyimpangan agar dibalcklist dan tidak diberi kesempatan melaksanakan pembangunan selanjutnya.
Fraksi PDIP melalui jubirnya Zakaria Bangun menilai, pertanggungjawaban Gubsu terhadap pelaksanaan APBD 2007 masih bersifat umum, artinya informasi diperlukan untuk mengukur kinerja Pempropsu dalam bidang ekonomi dan social terutama kebodohan, kelaparan, penyakit maupun pengangguran tidak tersedia secara langkap, sehingga sulit merumuskan secara konkrit faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk disempurnakan.
Pertanggungjawaban Gubsu juga tidak menjelaskan beberapa hal pokok mengenai infrastruktur, indeks pembangunan manusia terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Informasi mengenai tujuan pembangunan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan lainnya tidak terdapat di pidato Gubsu.
Sementara Fraksi Golkar minta Gubsu agar memberikan komitmen untuk terus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kinerja anggaran, sehingga laporan keuangan untuk tahun mendatang tidak lagi dinyatakan ‘diclaimer of opinion’ (menolak memberikan opini).
Menghadapi permasalahan bersifat kompleks, Kepala daerah dan jajarannya juga diingatkan, tidak zamannya lagi hanya berwacana dan merasa puas dengan berbagai acara seremonial dan retorika serta tebar pesona, tapi harus sudah bisa memperlihatkan kinerja yang baik dan bekerja keras, bahu membahu mewujudkan karya perencanaan menjadi karya kenyataan, sehingga pemerintah daerah punya kewibawaan di mata masyarakat.
Diharapkan, kebijakan Pempropsu ke depan harus sudah menetapkan focus dan prioritas peningkatan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan 20 persen dari APBD 2009, juga untuk rehabilitasi ruas jalan dan jaringan irigasi yang rusak di berbagai kabupaten di Sumut.
Fraksi PAN berpendapat, dari beberapa informasi menggambarkan pelaksanaan proyek APBD cenderung tidak koordinatif dengan pemerintahan atau dinas terkait di kabupaten/kota, sehingga banyak dijumpai penyimpangan, karena kurangnya pengawasan secara langsung.
Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek masih sangat rendah, berdampak pekerjaan cenderung asal-asalan untuk mengejar target.
Demikian halnya FKS berpendapat, pembangunan di Sumut masih diwarnai penyakit lama, mark up relative merata disetiap daerah baik dikelola SKPD propinsi maupun kabupaten/kota berasal dari dana BDB, ditambah dengan jeleknya kualitas pembangunan yang dilakukan yakni pembangunan yang asal-asalan.(ms)
