Pemilu 2009 Konplik di Daerah


Medan (Lapan Anam)
TINGKAT ketahanan masyarakat Sumatera Utara(Sumut) dalam menghadapi segala kemungkinan buruk dalam Pemilu 2009, diperkirakan cukup kuat untuk tidak terseret ke arena konflik yang serius.

Demikian Koordinator Umum ‘nBASIS Shohibul Anshor Siregar dalam ceramahnya pada Sarasehan pendidikan politik public yang diselenggarakan Jamus Negeri Republik Indonesia , Sumatera Utara, di Intermezzo CafĂ©, Kamis (14/11).

Alasan tesis diatas disampaikannya mengingat bahwa, warga Sumut baru saja melaksanakan Pemilihan Gubernur, ditambah lagi dengan Pilkada di 7 Kabupaten yang berlangsung Oktober lalu, yang kesemuanya itu penuh dengan catatan ketegangan politik yang bersumber dari apa yang dapat disebut “kriminalisasi demokrasi”.

Dia memperkirakan, dengan pengecualian terhadap beberapa daerah Kabupaten/Kota, tidak ada lagi pengalaman lebih buruk dalam berdemokrasi sepanjang sejarah di Sumut selain rangkaian event Pilkada Langsung sejak tahun 2005 dan Pilgubsu 2008. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 tidak akan seheboh itu.
Makanya dia yakin, tidak akan ada keresahan yang berarti sebagai akibat kemungkinan terjadinya konflik pada pemilu 2009. Rangkaian event Pilkada itu memiliki sinergi kepentingan yang lebih langsung terhadap warga. Bahkan untuk beberapa kalangan malah dianggap, sebagai urusan yang amat bersifat pribadi. Pengorbanan psikhis, waktu dan materi yang sebesar itu tidak akan terjadi untuk Pemilu 2009.

Mobilisasi untuk perebutan pengaruh di tengah-tengah masyarakat juga akan banyak berbeda, bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang sedikit banyaknya menjadi faktor yang mengeliminasi potensi konflik. Untuk Pemilu 2009 wacana suara terbanyak dengan sendirinya telah menggeser peta konflik, sehingga sebagian dan untuk tahap tertentu dipindahkan ke dalam partai. Dengan masa kampanye yang panjang, semua partai telah mengatur energi sedemikian rupa hingga tak menjadi gelombang mobilisasi berskala besar-besaran.

Dia melihat ada juga kesadaran baru bagi para aktivis partai yang sudah lebih meyakini dialog-dialog pencerahan yang amat informatif, ketimbang mobilisasi massa berskala besar dengan penggunaan fasilitas luar biasa sebagaimana pada pemilu sebelumnya. Itu sudah benar, karena kontak-kontak langsung kepada konstituen. Selain jauh lebih mendewasakan juga jauh lebih memungkinkan untuk melahirkan bentuk-bentuk alasan, dalam penentuan pilihan figur dan partai pada pemilu 2009 ini.

Hanya saja Pemilu legislatif tentu akan memiliki tensi politik lebih tinggi dibanding Pemilu Presiden. Penyebabnya ialah kepentingan langsung pribadi-peribadi para caleg itu dan dengan perhitungan pengorbanan pribadi baik material, sosial maupun waktu. Setelah dinyatakan sebagai calon jadi yang menunggu saat pelantikan, atau bahkan dipastikan tidak mungkin masuk, maka para pencari suara itu otomatis akan mengalami penurunan mobilitas disebabkan tingkat kejenuhan karena kerja keras atau tingkat kekecewaan. Pihak yang jenuh maupun pihak yang kecewa akan sama-sama menjaga jarak keterlibatannya dalam aktivitas kampanye Pemilu Presiden.

Parlementary Treshold

Jika ketentuan UU tentang Parlementary treshold itu dibayangkan sebagai sesuatu yang tidak akan direview lagi oleh lembaga berwenang, maka posisi para caleg yang tidak beruntung ke Senayan karena partainya tereliminasi akan menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Untuk itu semua pihak harus samap-sama mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya jual beli suara di antara para caleg.

Sarasehan pendidikan politik public itu sendiri diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyataan, masih banyaknya masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap Pemilu. Hadir dan turut memberi ceramah dalam acara itu Dekan FISIP USU Prof.Dr.Arif Nasution, MA, Dr.H.Rahmatshah, tokoh demonstran Angkatan 66 Dharma Indra Siregar dan para aktivis dari berbagai kampus di Kota Medan. (ms)