Ruas Jalan Negara di Perbatasan
Sumut-NAD Rusak Parah
*Dana Pemeliharaan Dipertanyakan
Medan (Lapan Anam)
Aparat penegak hukum didesak mengusut penggunaan anggaran pemeliharaan jalan negara di Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, perbatasan Sumut dengan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD).
“Anggaran pemeliharaan jalan setiap tahunnya tetap ada, tapi nyatanya pemeliharaan malah tidak dilaksanakan. Kemana anggaran itu, perlu diusut”, kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ir Edison Sianturi kepada wartawan di Medan, Senin (25/2).
Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini menjelaskan, dalam 2-3 tahun terakhir ini, kondisi jalan negara Kabanjahe Lau Pakam berbatasan dengan NAD, dan jalan negara Kabupaten Dairi batas Aceh Singkil (NAD) kondisinya rusak parah.
"Kita sudah berulang kali menyuarakan kerusakan jalan negara itu, namun kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Malah terkesan jalan negara itu tidak dipelihara," ujarnya.
Anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mengatakan, kalaupun ada proyek jalan, seperti hanya sekedar ada.
Contohnya, sebut Edison, untuk Kabupaten Karo dan Dairi yang berbatasan dengan Provinsi NAD, untuk tahun 2007 perbaikan jalannya hanya 1 kilometer.
"Padahal panjang jalannya lebih 100 kilometer yang rata-rata kondisinya rusak. Yang mengherankan, pemeliharaannya sama sekali tidak ada, baik tutup lobang maupun perbaikan saluran," ujar Edison.
Kepada Kepala Dinas Jalan dan Jembatan Sumut selaku kordinator, agar memberikan teguran keras kepada Kepala Balai Jalan dan Jembatan yang mengelola jalan negara di Sumut.
"Bila perlu merekomendasikan agar Kepala Balai Jalan dan Jembatan itu diganti, karena nyata-nyata tidak mampu menarik anggaran dari pusat dan kordinasi dengan stafnya untuk melakukan rutin maintenance mempertahankan umur jalan," tutur Edison.
Edison berharap anggota DPR-RI dan DPD asal Sumatera Utara turut memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat, atau melalui Kementrian PU untuk peningkatan jalan negara di Sumut. (ms)