Penetapan Harga
Dasar Gabah Jangan Berkiblat ke Jawa
Medan (Lapan Anam)
Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) Mayjen Simanungkalit, mendesak pemerintah untuk tidak berkiblat ke pulau Jawa dalam nenetapkan Harga Dasar Gabah (HDG). Karena masalah petani tidak selalu sama dengan dihadapi petani di pulau Jawa.
“Pemerintah jangan berkiblat ke pulau Jawa dalam penetapan HDG, sebab kasus dihadapi petani selalu berbeda. Petani di Sumatera Utara (Sumut) malah jauh berbeda dengan petani di Jawa dalam berbagai hal”, katanya kepada wartawan di Medan, Senin (11/2).
Menurut Mayjen Simanungkalit, pemerintah perlu menetapkan HDG secara regional seperti halnya penetapan upah buruh. Karena, sebagai komoditi non migas, pertanian punya karakteristik yang cukup berbeda dan memiliki persoalan tersendiri yang bersifat lokal.
Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) ini juga mendesak pemerintah segera merevisi HDG, karena harga gabah kering panen yang berlaku sekarang ini sudah tidak relevan lagi.
Kata dia, harga patokan dasar gabah kering panen Rp 2000 per kilogram, sudah jauh dari harapan petani. Sebab, ongkos pengolahan tanah saja, yang semula hanya Rp 500 ribu per hektar, pasca kenaikan BBM, naik menjadi Rp 700 ribu per hektar.
Dia mengakui, revisi HDG tidak sertamerta dapat mensejahterakan petani. Namun paling tidak, revisi HDG menjadi Rp 4000 dapat melindungi petani dari permainan harga yang biasanya dikendalikan tengkulak.
“Harga bibit, biaya pengolahan lahan, pupuk serta pestisida semuanya mahal dan sangat tidak sesuai dengan harga jual gabah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mayjen Simanungkalit meminta Bulog agar memprioritaskan pembelian gabah dari petani, untuk menahan harga beras di tingkat petani agar harga tetap stabil.
Pemerintah juga diingatkan untuk professional dalam menyusun tata ruang wilayah, agar areal pertanian tidak terus menyusut. Karena, sepanjang 2004-2005 saja telah terjadi alih fungsi lahan pertanian padi di Sumut hingga sekitar 37 ribu hektare.
Mayjen Simanungkalit optimis, jika HDG direvisi dan disesuaikan dengan kondisi daerah, maka gairah petani meningkatkan produktivitas akan meningkat. Bahkan untuk Sumut sendiri, dia optimis target produksi gabah tahun 2008 sebesar 3,1 juta ton akan tercapai. Sebab tahun 2007 saja, Sumut mampu memproduksi GKG sebesar 3,2 juta ton, atau melebihi target yang dibebankan Departemen Pertanian kepada Provinsi Sumut sebesar 3,1 juta ton GKG. (ms)