1,366 Juta Unit Ranmor di Sumut Tidak Bayar PBK
PKB-BBNKB Masih Andalan PAD Sumut
Medan (Lapan Anam)
DPRD Sumut melalui Komisi C sempat terkejut melihat data ranmor (kendaraan bermotor) yang tidak membayar PKB (pajak Kendaraan Bermotor) di Dirlantas Poldasu, hingga tahun 2007 mencapai 1,366 juta unit lebih. Padahal, PKB-BBNKB merupakan primadona pendapatan untuk Propinsi Sumatera Utara.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut diikuti Isrok Ansyari Siregar, Budiman P Nadapdap, Sobambowo Bu’Ulolo, Isfan F Fachruddin, Yulizar P Lubis, Zaman Gomo Mendrofa dengan Dirlantas Poldasu, dipimpin ketua komisi HM Zaki Abdullah, Rabu (20/2) di gedung Dewan.
Menurut Yulizar P Lubis, APBD Sumut TA 2008 mencapai Rp3,2 triliun, diantaranya pendapatan mencapai Rp2 triliun yang 80 persen atau Rp1,5 triliun berasal dari PKB dan BBNKB yang dikelola Dirlantas Poldasu. Dari jumlah ranmor yang terdata 2,896 juta unit lebih, yang aktif membayar pajak tahun 2007 baru sekitar 60 persen atau 1,520 juta unit lebih, selebihnya belum atau tidak membayar.
“Jika ranmor sekitar 1,366 juta unuit lebih itu seluruhnya membayar pajak rata-rata Rp100 ribu/unit, diperkirakan PAD dari PKB dan BBNKB akan bertambah Rp1,5 triliun lagi. Kita perlu tahu kendalanya, kalau perlu Dirlantas bertindak tegas bagi yang tidak membayar pajak tersebut,” tandas Yulizar.
Yulizar mengakui, Dirlantas telah memberi konstribusi PAD Sumut dari pemilik kendaraan, tapi hendaknya perlu dipikirkan timbal balik yang dibutuhkan masyarakat wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan fasilitas yang terbaik guna mendulang uang sebanyak-banyaknya.
Isrok Ansyari juga berharap, PAD Sumut dari PKB dan BBNKB yang hampir Rp2 triliun dapat lebih ditingkatkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, terutama terhadap kendaraan bermotor berplat diluar Propinsi Sumatera Utara, seperti plat B yang masih berkeliaran di daerah ini.
Sementara Direktur Dirlantas Poldasu AKBP Drs Frans K Palayukani tidak menyebutkan secara terinci data ranmor sebanyak 1,366 juta aunit lebih yang tidak membayar pajak, baik jenis roda dua maupun roda empat. Sedangkan ranmor aktif (bayar pajak tahun 2007) sebanyak 1,520 juta unit lebih, kendaraan mutasi masuk 4.183 unit dan mutasi keluar mencapai 13.143 unit.
Frans K Palayukani menyebutkan, permasalahan yang dialami tidak hanya internal yaitu kekurangan personel lantas (lalu lintas) dan terbatasnya sarana alat komunikasi, tapi juga eksternal, dimana masih terjadi perbedaan interpretasi tentang perundang-undangan lantas dan PP oleh instansi pemerintah.
Selain itu, tidak dilibatkannya institusi Polri dalam pembangunan tata kota , tidak berfungsinya Bakortib Lantas dalam pengkajian perlalulintasan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kamseltibcar lantas.
Sedangkan permasalahan lantas yang kronis di Sumut, Frans menyebutkan, terkait perbaikan jalan lintas Sumatera khususnya dari Kota Pinang, Rantauprapat-Kisaran, Tebingtinggi dan Muara Sipongi, Padangsidimpuan, Sibolga dan Tarutung. Kemudian, perlu dibangun jalan alternative di Perbaungan dan Sei Rampah Kabupaten Sergei, karena daerah ini angka kematian akibat kecelakaan cukup tinggi.
Persoalan lainnya, tambah Frans, masalah jalan lintas Medan-Karo, perlu dibangun jalan alternative khususnya di Permandian Sembahe atau peningkatan jalan dari Binjai-Telaga-Kuta Rakyat-Kabanjahe. Masalah pembangunan jalan Fly Over di Simpang Aplas tidak dilakukan amdal lantas, juga merupakan persoalan lantas yang kronis.(ms)