Bazda Belum Dipercaya Ummat Islam
Medan, (Lapan Anam)
Bazda (Badan amil zakat daerah) Sumut ternyata belum dipercaya sepenuhnya oleh ummat islam, sebagai institusi resmi pengumpulan zakat. Buktinya, kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat ke lembaga Bazda masih rendah.
Demikian terungkap rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Kanwil Depagsu dan pengurus Bazda Sumut di gedung dewan, Senin (25/2).
Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE MT,dihadiri anggotanya H Muhammad Nuh, H Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, H Soedjono Humardhani SE,dan Burhanudin Rajagukguk.
Wakil rakyat membidangi kesejahteraan itu menyayangkan kondisi tersebut. Bahkan berharap adanya evaluasi menyeluruh, termasuk dengan pembenahan kepengurusan dengan figure-fugur tokoh publik yang terpercaya.
“Harus ada langkah kongkrit guna memulihkan kepercayaan ummat terhadap BAZDA,” ujar Abul Hasan.
Terungkap dalam rapat, total penyaluran zakat di BAZDA Sumut sejak tahun 2001-2007 mencapai Rp11,721 milyar lebih. Tapi Bazda mendapat bantuan operasional dari APBD Sumut sejak tahun 2001-2007 dari Rp135 juta-Rp400 juta.
Sampai kini, BAZDA dilaporkan mengelola asset dalam bentuk tidak bergerak seperti kantor dibangun atas dana infaq dan shadaqah, poliklinik layanan kesehatan dhu’afa, kebun kelapa sawit 105 ha, investasi saham di PT BPRS Puduarta Insanai total Rp200 juta, investasi tabungan mudharabah di beberapa bank syariah Rp1,276 milyar.
Kakanwil Depagsu Drs HSM Bandar MAP juga mengakui, pengelolaan zakat sebagai realisasi UU No 18 tahun 1999 belum berfungsi secara optimal, karena kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat pada lembaga Bazda masih rendah.
Sementara Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Bazis Sumut Drs H Syu’aibun Mhum juga mengakui, ada beberapa kendala dihadapi Bazda Sumut, karena belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penunaian zakatnya melalui Bazda, belum ada regulasi pengelolaan zakat, belum terdatanya muzakki secara baik dan kurangnya sosialisasi.(ms)
Medan, (Lapan Anam)
Bazda (Badan amil zakat daerah) Sumut ternyata belum dipercaya sepenuhnya oleh ummat islam, sebagai institusi resmi pengumpulan zakat. Buktinya, kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat ke lembaga Bazda masih rendah.
Demikian terungkap rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU dengan Kanwil Depagsu dan pengurus Bazda Sumut di gedung dewan, Senin (25/2).
Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Rafriandi Nasution SE MT,dihadiri anggotanya H Muhammad Nuh, H Abul Hasan Harahap, Hj Riri Kartini Bertauhid, H Soedjono Humardhani SE,dan Burhanudin Rajagukguk.
Wakil rakyat membidangi kesejahteraan itu menyayangkan kondisi tersebut. Bahkan berharap adanya evaluasi menyeluruh, termasuk dengan pembenahan kepengurusan dengan figure-fugur tokoh publik yang terpercaya.
“Harus ada langkah kongkrit guna memulihkan kepercayaan ummat terhadap BAZDA,” ujar Abul Hasan.
Terungkap dalam rapat, total penyaluran zakat di BAZDA Sumut sejak tahun 2001-2007 mencapai Rp11,721 milyar lebih. Tapi Bazda mendapat bantuan operasional dari APBD Sumut sejak tahun 2001-2007 dari Rp135 juta-Rp400 juta.
Sampai kini, BAZDA dilaporkan mengelola asset dalam bentuk tidak bergerak seperti kantor dibangun atas dana infaq dan shadaqah, poliklinik layanan kesehatan dhu’afa, kebun kelapa sawit 105 ha, investasi saham di PT BPRS Puduarta Insanai total Rp200 juta, investasi tabungan mudharabah di beberapa bank syariah Rp1,276 milyar.
Kakanwil Depagsu Drs HSM Bandar MAP juga mengakui, pengelolaan zakat sebagai realisasi UU No 18 tahun 1999 belum berfungsi secara optimal, karena kesadaran ummat untuk menyalurkan zakat pada lembaga Bazda masih rendah.
Sementara Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Bazis Sumut Drs H Syu’aibun Mhum juga mengakui, ada beberapa kendala dihadapi Bazda Sumut, karena belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan penunaian zakatnya melalui Bazda, belum ada regulasi pengelolaan zakat, belum terdatanya muzakki secara baik dan kurangnya sosialisasi.(ms)