WAGUBSU GATOT HARUS IKUT BERTANGGUNGJAWAB

Medan (Lapan Anam)
Wagubsu Gatot Pujo Nugroho harus turut bertanggungjawab terhadap keluarnya Surat Keputusan Gubsu H Syamsul Arifin Nomor 130/3422.K Tahun 2008 tertanggal 26 September 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).

Demikian ditegaskan Sekretaris dan Anggota Komisi A DPRDSU Ir Edison Sianturi dan Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Selasa (3/3).

Walaupun Wagubsu tidak ikut memaraf Surat Keputusan Gubsu tersebut, kata Edison dan Ikhyar, harus ada alasan yang disampaikan Wagubsu kenapa tidak memaraf surat itu.

“Tapi sepengetahuan kita, Wagubsu tidak ada memberikan alasan kenapa Surat Keputusan Gubsu itu tidak dia (Wagubsu-red) tandatangani atau paraf,” kata Ikhyar Hasibuan.

Dijelaskan Ikhyar dari Partai Demokrat Sumut ini, berdasarkan Undang-undang, wewenang Wagubsu itu melakukan pengawasan internal. Dan dalam hal surat menyurat, jika tidak setuju dengan surat yang akan ditandatangani, maka diberikan alasan tertulis dalam lembaran disposisi, kenapa surat itu tidak ditandatangani.

“Kalau ada persoalan yang tidak disetujui dari SK yang akan ditandatangani itu, harusnya diberikan alasan tertulis yang disampaikan dalam lembaran disposisi,” ujar Ikhyar Hasibuan.

Tapi, menurut Ikhyar Hasibuan, sepertinya ini tidak dilakukan Wagubsu Gatot Pujo Nugroho ketika beliau tidak ikut memaraf SK Gubsu tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Tapanuli.

Hal sama juga disampaikan Edison Sianturi dari Partai Patriot Pancasila Sumut, kalau Wagubsu Gatot Pujo Nugroho tidak mau memaraf SK Gubsu tersebut, harus ada alasan yang dijelaskan, kenapa tidak mau memaraf SK tersebut.

Selaku Wagubsu, tegas Edison, beliau harus berani mengatakan yang benar dan di awal Wagubsu telah menunjukkan komitmennya untuk menghadiri undangan Pansus Pencari Fakta DPRD Sumut, tapi kenapa Wagubsu tidak menghadiri undangan itu.

Menurut Edison Sianturi, sekecil apapun persoalan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara ini, pemimpin harus berani menyatakan sikapnya. “Karena memang itulah resiko menjadi seorang pemimpin, jangan hanya mau jabatannya saja”, katanya.***