Medan (Lapan Anam)
Anggota DPR RI Drs HN Serta Ginting berpendapat, menunda Pemilu 2009 bukan jalan terbaik guna mensukseskan pesta demokrasi. Malah menunda jadwal dari yang sudah ditetapkan pada 9 April 2009, mengandung kerawanan sosial dan sangat berbahaya.
“Suasana bakal makin kacau jika Pemilu ditunda, karena akan menambah beban anggaran negara, merugikan partai dan menyengsarakan para calon legislatif”, katanya menjawab wartawan di Medan, Senin (23/3).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, langkah yang paling bijak dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi dan menuntaskan pemutakhiran data DPT sebelum hari “H” Pemilu.
Seperti diberitakan, wacana menunda Pemilu 2009 muncul karena fakta dilapangan sosialisasi sangat kurang, ditambah kacaunya pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Karenanya, kta Serta Ginting, jika KPU memang tidak sanggup melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai jadwal, sebaiknya berkordinasi dengan pemerintah dan kelompok independen. Intinya, KPU harus bertanggungjawab dengan tugasnya, melalui pengerahan seluruh potensi dan tenaga yang dimiliki.
“Pelaksanaan Pemilu merupakan tugas KPU, namun pemerintah juga tidak boleh lepas tangan. Maka agar berjalan sesuai jadwal, KPU harus minta bantuan dan berkordinasi”, tegasnya.
Dalam kaitan itu, seluruh elemen KPU dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota harus kerja keras melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Manfaatkan waktu menjelang maupun masa minggu tenang, untuk menjaga tidak terjadinya kesalahan dalam menentukan pilihan pada hari H.
Serta Ginting yang baru melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di daerah pemilihannya di Kabupaten Langkat, Binjai, Asahan, Dairi, Tanah Karo, Tanjungbalai dan Pakpak Bharat, mengakui betapa masyarakat belum memahami tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu.
Diungkapkannya, kurang pahamnya masyarakat, khsususnya di tingkat pedesaan, akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan pemilu legislatif.
Serta Ginting menganjurkan agar KPU menggandeng perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa maupun lingkungan/rt-rw serta lembaga-lembaga independen untuk ikut serta dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu legislatif.
“KPU harus melibatkan berbagai pihak agar sosialisasi benar-benar tepat sasaran dan masyarakat memahaminya,” katanya.
TUNDALAH PEMILU
Ditempat terpisah, fakar ilmu Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar menyatakan jika Pemilu hanya sebagai ritus lima tahunan belaka, tak begitu bermanfaatlah kiranya mempersoalkan siapa yang akan terpilih.
Tetapi karena pemilu itu bertujuan untuk menempatkan orang dalam rezim pemerintahan, maka harapan perubahan harus diagendakan. Oleh karena itu tidak ada salahnya ----bahkan itu lebih baik--- jika pemilu 2009 yang untuk saat ini dipastikan tidak mampu membuat DPT yang benar, ditunda saja sampai sahih dibuatnya DPT sungguhan.
Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) ini mengatakan, sikap KPU tampak amat konservatif dan tidak mengesankan kenegarawanan. Bahkan ada ancaman lebih baik mundur jika pemilu harus diundur.
“Dalam hati saya berfikir “memang kenapa kalau anda-anda mundur dari KPU itu? Jangan-jangan anda semua itu tak mempunyai kredibilitas, hingga seakan pagar makan tanaman”, ujarnya dengan nada bertanya.
Kata dia, DPT buruk adalah awal dari kriminalisasi pemilu 2009, itu sudah pasti. Jika ada orang, apalagi tokoh, yang menolak usulan penundaan pemilu, tentu perlu dipertanyakan integritas dan kenegarawanannya. Sebab belasan hari ke depan dipastikan tidak mungkin memperbaiki tingkat kesalahan DPT yang begitu parah.
“Kalau harus dipaksakan pemilu 9 April 2009, kita pun wajib bertanya “pemilu itu untuk apa?”, tegasnya.***
