Oleh:
Shohibul Anshor Siregar
(Koordinator Umum ‘nBASIS)
Sebagaimana ajeg terjadi di seluruh Indonesia, pengalaman di Tapanuli Selatan tempo hari menunjukkan bahwa setiap aspirasi yang terkait pemekaran selalu dihadapi oleh Bupati dengan kontra-aspirasi.
Sulit mengatakan berapa banyak orang yang pro dan berapa pula yang kontra atas aspirasi pemekaran dan apakah benar-benar aspirasi itu terjemahan dari keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Kali ini konflik lanjutan pemekaran sudah dimulai. Apa yang akan terjadi kelak, menarik dianalisis.
Tetapi sebagaimana diketahui Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan akhirnya tak bisa berbuat apa-apa ketika sinergi kepentingan semakin meluas menentangnya hingga pemekaran menjadi keputusan politik yang tak direlakan. Kini ia memulai konflik baru dengan rakyatnya sendiri, ketika Ibu Kota Tapanuli Selatan harus pindah dari Kota Padangsidempuan ke Sipirok. Persoalan utamanya terletak pada interpretasi atas Undang-Undang yang menyebut ibu kota di Sipirok. Sipirok bisa bermakna ganda, Kecamatan Sipirok, Pasar Sipirok atau yang lain.
BERPISAH
Wakil Bupati Tapanuli Selatan Aldinz Rapolo Siregar membuat perhitungan dan langkah kontoversial dengan pindah sendiri (berkantor) ke Sipirok. Menurutnya langkah itu adalah konsekuensi imperative (kemauan) Undang-Undang Pemekaran Tapanuli Selatan yang memberi limit waktu untuk realisasi penentuan Ibu Kota Kabupaten. Bupati dan Wakil Bupati berpisah kantor adalah fenomena aneh, dan itu terjadi di Tapanuli Selatan.
Atas desakan sebuah kelompok masyarakat Tapanuli Selatan Ketua DPRDSU Abdul Aziz Angkat beberapa waktu sebelum meninggal di arena “demo maut” Provinsi Tapanuli sempat mengeluarkan surat untuk mendesak Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan agar segera merealisasikan perpindahan ibukota Kabupaten ke Sipirok. Gubsu Syamsul Arifin juga mengeluarkan surat senada, kurang lebih merujuk kepada surat yang ditandatangani Abdul Aziz Angkat.
Salah seorang tokoh masyarakat asal Tapanuli Selatan Dharma Indra Siregar cenderung pesimis jika Ongku Parmonangan Hasibuan mau mengindahkan kedua surat yang ditandatangani oleh petinggi Sumatera Utara itu. Mengapa kedua pejabat yang terpilih dalam satu paket pencalonan Bupati beberapa tahun lalu ini pecah kongsi?
FAKTOR KULTURAL DAN KEPENTINGAN SUKSESI
Ongku Parmonangan Hasibuan dan Aldinz Rapolo Siregar dikabarkan sudah lama mengalami keretakan. Banyak faktor yang dianggap sebagai penyebab, mulai dari aspek kultural (kekurang-keserasian berlatar referensi budaya antara Padangbolak dengan Sipirok), keseharian pengelolaan pemerintahan sampai faktor suksesi menjelang. Ongku Parmonangan Hasibuan berasal dari desa Huristak, Padangbolak (Padanglawas Utara) sedangkan Aldinz Rapolo Siregar berasal dari kawasan Bagasgodang Sipirok. Para pengamat mengatakan bahwa kememangan pasangan ini pada pemilukada lalu sebetulnya terletak pada kombinasi kedua kultur itu. Dalam pasangan yang dinilai paling sedikit mengeluarkan dana kapmanye ini masyarakat menemukan jawaban paling pas untuk referensi kedua budaya dominan, Padangbolak dan Sipirok. Mereka dianggap menjadi representasi paling pas pada saat itu.
Sebetulnya banyak pihak berharap kedua tokoh ini bisa menjadi panutan dalam eksperimen interaksi serasi di antara diskontinum Padangbolak dan Sipirok, dan tampaknya sudah tak mungkin lagi diharapkan. Jaraknya sudah terlalu jauh dan tidak pula ada prakarsawan yang memiliki kewibawaan kultural maupun politik yang bisa membentang tali perujukan untuk mereka tempuh berdua secara suka-rela. Tampaknya kedua pemimpin ini lebih memilih vonis masyarakat sebagai pemimpin yang gagal, ketimbang mereguk kenikmatan harmonis di antara sesama.
Kepentingan pragmatis menghadapi suksesi yang tak lama lagi mungkin telah menjadi faktor utama pemacu eskalasi perpecahan di antara kedua tokoh ini. Memang tak melulu soal itu, karena jika dalam pengelolaan pemerintahan mereka menemukan budaya kerja yang serasi tentu akan ada niat besar untuk melanjutkannya pada periode kedua.
Untuk kepentingan suksesi itu Ongku Parmonangan Hasibuan telah sejak lama berkolaborasi dengan PKS dan Aldinz Rapolo Siregar memilih untuk memimpin sebuah partai pendatang baru, PPRN. Memang ada spekulasi yang mendramatisasi perpecahan kedua tokoh ini sebagai sandiwara belaka yang pada waktunya nanti akan menyatu kembali setelah kedua belah pihak masing-masing mendapatkan dukungan terluas dari yang mungkin mereka berdua dapatkan dari masyarakat.
Orang selalu dengan pesimis memandang Tapanuli Selatan dengan pelesetan akronim Tapsel sebagai Tak Pernah Selesai. Kita lihatlah kedepan, paling tidak sampai hasil pemilu 2009 diumumkan secara resmi.***
