DPT BURUK AWAL KRIMINALISASI PEMILU 2009

Catatan : Shohibul Anshor Siregar

TAMU harap melapor 1x24 jam. Papan bertuliskan peringatan tu masih banyak terpasang di banyak lingkungan di Kota Medan. Sepintas hal itu mengesankan betapa baiknya administrasi kependudukan di negeri ini, dan betapa bagusnya system deteksi dini atas potensi kejahatan atau ancaman terhadap keamanan di negeri kita.

Sosiolog dari UGM, Nasikun, mengidentifikasinya sebagai formalitas yang melambangkan syahwat haus kekuasaan dan merupakan warisan mental dan paradigma pemerintahan repressif yang akan lama pupusnya. Sialnya, hal itu merasuk ke berbagai institusi yang berdiri terdepan dalam menghambat proses pembentukan civil society (masyarakat madani).

Tak selalu disadari memang, tetapi lembaga anti civil society bisa seperti pendulum jam yang bolak-balik ke tempat yang itu-itu juga sesuai dengan ritme politik yang dirancang oleh penguasa.

Tadi malam saya mengundang dua orang tokoh dari Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Di depan mereka saya buka Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS yang terdapat di Kelurahan tempat mereka tinggal.

Soft-copy DPT itu saya dapatkan dari KPUD Kota Medan, dan setelah saya bandingkan dengan copy yang ada pada beberapa caleg di Kota Medan, semuanya sama. Berarti data saya adalah data yang mutawatir (yang juga ada pada banyak orang).

Alangkah terkejutnya membaca data itu. Paling tidak terdapat 4 (empat) kategori kesalahan. Pertama,, nama double. RUSNIATI NASUTION (1271185910620002) yang beralamat di Jalan Permai Nomor 38 di tulis 2 kali. Juga FATHUL UMRA (1271181503820004) Jl.Permai No.42 B Medan, Lismah (1271184310580003), Sri Wulandari (1271184409900001), Yunus Anis Siregar (1271180203590002), M.Azhari Siregar (1271180401880002), dan lain-lain.

Kedua, orang yang sudah lama meninggal masih dicantumkan juga. Sebutlah almarhum anggota keluarga Napitupulu yang tinggal di Jalan Permai Gg Sion. Tidak elok menyebut nama-nama almarhum itu di sini.

Ketiga, 5 orang yang termasuk keluarga dekat Hasanuddin Siagian (1271181604630003) telah pindah sejak tahun 2002 ke Pasar Miring, Kabupaten Deliserang, begitu juga anak kandungnya yang sudah 3 tahun di Malaysia, ada dalam DPT. Di Medan orang sering pindah-pindah rumah karena memang belum sanggup kecuali sekadar menyewa untuk beberapa tahun saja, atau bahkan beberapa bulan. Pekerjaan mahal update data pemilih sebagai tahap awal proses pemilu tidak mampu (atau sengaja tidak mau?) mendeteksinya.

Keempat, orang yang tidak jelas juga ada dalam DPT. Untuk hal ini saya sendiri memang belum begitu haqqul yakin 100 %, karena kedua orang yang saya ajak melihat DPT bias saja tidak mengenal keseluruhan orang yang terdaftar pada TPS 19 yang kami jadikan sample penelaahan tadi malam.

Tetapi kuat dugaan, orang yang tak jelas pun ada dalam DPT. Perhatikanlah misalnya nama-nama yang tidak mempunyai NIK Rosti Aminah, Pdt. Feferson S. Sth, Ev. Maudur Sitompul, Aprizal Irahmadi, Saida Abdilah, dan Rafika Sari. Juga di Alamat yang berbeda tanpa NIK Rudy Simorangkir, Murni R. Sormin, Ilham Nainggolan, Sumiaty, Rifai Suputra, Samsidar Wati, Mangara Simanjuntak, dan Herita Simare-Mare.

Dalam sample yang kami periksa memang tidak ditemukan nama balita (anak berusia di bawah lima tahun). Tetapi saya yakin orang-orang yang tak jelas bisa kemungkinan adalah balita, hingga teman saya dari Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan itu belum kenal, karena totalitas hidupnya memang masih di sekitar makan, tidur, dan di gendong ibunya ---belum bersosialisasi di luar rumah.

Fokus pemeriksaan tadi malam juga belum sampai menginventarisasi berapa banyak warga berhak memilih yang tidak dicantumkan dalam DPT. Tiap hari ke depan, akan diteruskan menelaah DPT kecamatan lain di Medan.

Jika di Medan ternyata kelak DPT itu begitu buruk, hal itu cukuplah menjadi gugatan kuat atas buruknya DPT se SUmatera Utara yang sesungguhnya sejak sekarang juga sudah bisa diasumsikan seperti itu. ‘nBASIS menghimbau semua warga melakukan hal yang sama, terutama kelompok-kelompok mahasiswa seperti IMM, HMI, PMII, PMKRI, dan lain-lain.***