RIAK-RIAK POLITIK MENUJU RI-1

Oleh : Shohibul Anshor Siregar

Makin jelas langkah Golkar menolak siapa saja yang berniat maju menjadi Capres 2009-2014 dari partai itu karena peluang makin jelas dipatok hanya untuk Jusuf Kalla (JK). Langkah-langkah gesit semakin menggetarkan lawan-lawan politik meski memang banyak yang masih harus dianalisis dari semua langkah itu.

Misalnya pertemuan dengan Megawati, meski menghasilkan semacam kesepakatan tentang masa depan dan perkuatan pemerintahan Indonesia ke depan, tetap saja tidak jelas siapa menjadi apa. Megawati akan jadi wakil presiden? Presiden pun ia sudah pernah, meski sekadar mengganti Gus Dur yang diturunkan di tengah periode.

JK jadi wapres untuk kedua kalinya? Itu tak menarik tentunya, terutama buat kader Golkar. “Partai besar kok inginnya cuma menjadi pengisi kursi wakil presiden?”, begitu kira-kira suara dari arus bawah.

Tetapi yang jelas Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dalam sebuah komunike di Cikeas baru-baru ini sambil menganggap penting menjelaskan penyakit yang menimpa dirinya saat kunjungan ke Sulawesi Selatan —-yang menyebabkan ditundanya sejumlah agenda kenegaraan di daerah itu—- juga menyempatkan diri menyinggung soal dwitunggal SBY-JK yang kira-kira sudah menjadi dwi-tanggal.. Seolah mengadukan JK kepada masyarakat Indonesia, SBY secara kuat mementingkan kesan telah ditinggal oleh JK.

Namun SBY memastikan jaminan bahwa pemerintahan efektif sampai akhir periode. Ada politik citra di situ, dan kental. Sebab siapa pun tahu bahwa efektivitas pemerintahan SBY-JK amat terkendala oleh banyak hal. Kita ingat pemerintahan ini berjalan dengan rumus 2-1-2, dalam arti 2 tahun dihabiskan untuk konsolidasi yang amat efektif sambil SBY terus-menerus bertingkah seperti sedang kampanye untuk dipilih.

Juga bongkar pasang cabinet Indonesia bersatu dilakukan atas nama dan untuk power sharinf (berbagi kekuasaan). Hanya 1 tahun efektivitas pemerintahan itu memang terasa, dan itu ditumpukan untuk pelaksanaan program populis dengan biaya besar.

Sejak pertengahan 2007 hingga akhir periode pada tahun ini, sebetulnya SBY-JK dan semua elit parpol sudah lebih concern terhadap persiapan diri menghadapi pemilu 9 April dan pilpres yang akan digelar setelah itu. Rakyat terkorbankan.

BAGAIMANA SULTAN HAMENGKU BUWONO X ?

Tetapi Sultan Hamengku Buwono X masih punya peluang. Paling tidak hal itu tercermin dari optimisme beliau dan orang-orang di sekelilingnya. Kunjungannya yang beruntun ke Sumatera Utara dalam kurun singkat harus dikaitkan ke arah optimisme itu.

Tentulah masalah partai pengusung yang menjadi hambatan pertama buat Sultan Hamengku Buwono X. Ketentuan Presidential Treshold sebanyak 20 % bagi partai menjadi “rumus maut”. Partai-partai gurem tak mungkin membelenggu syahwat kekuasaannya untuk terlibat power sharing dengan kekuatan domian yang bermakna menutup peluang bagi calon-calon poros non partai lolos parliamentary treshold. Pengalaman keterpilihan Gus Dur tempo hari harus dianggap super istimewa dan Amien Rais sebagai leadernya mungkin tidak akan berhasil mengulangi pemunculan gagasan alternatif serupa.

Nasib serupa mungkin sekali akan menimpa Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso, Rizal Ramli dan figur-figur lain. Tetapi amat jelas, orang-orang ini bukanlah amatiran yang sedang ingin coba-coba seperti anak-anak muda pencari sensasi yang cepat dilupakan. Dari hasil-hasil survei yang ada, memang sulit menakar peluang bagi figur-figur yang tidak bisa masuk lewat pintu partai besar dan koalisinya.

Kendala lain bagi Sultan Hamengku Buwono X tentulah persepsi publik. Memang hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan trend yang menaik untuk popularitas dan elektibilitasnya. Tetapi track record dalam wilayah politik yang lebih luas tetap menjadi ganjalan serius.

Kemungkinan hampir semua calon presiden pernah serius berpikir untuk melamar Sultan Hamengku Buwono X menjadi Calon Wakil Presiden. Bersediakah Sultan Hamengku Buwono X? Orangtua beliau Sultan Hamengku Buwono IX pernah menjadi Wakil Presiden dan sejarah tidak memberi catatan gemilang untuk itu.

JAWA, TENTARA ATAU JAWA YANG TENTARA

JK memang bukan orang Jawa, sama seperti BJ Habibie yang tak diberi peluang selain meneruskan sisa jabatan yang terpaksa ditinggalkan oleh Soeharto. Sampai sejauh ini Jawa, tentara atau Jawa yang sekalIgus tentara, adalah sebuah rumus tak tertulis dalam tradisi politik Indonesia, terlebih setelah era pemilihan langsung.

Back Mind (pola pikir) masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya bisa lepas dari kerangkeng itu. Ini pulalah peluang besar bagi SBY yang selain faktor itu juga giat dengan politik citra sepanjang masa pemerintahannya. Sebetulnya SBY sudah terlalu banyak mempengaruhi opini public tentang kepresidenan 2009-2014 melalui lembaga survey yang bekerja untuk dirinya. Semua hasil survey itu menggiring kepada pemahaman yang awam bahwa realitas politik harus dipaksakan untuk peluang SBY berhadapan dengan Megawaty yang bukan tandingan.

Apakah Golkar akan mencatat dirinya sebagai partai salah bertindak ketika tempohari mengangkat JK sebagai Ketua Umum menggantikan Akbar Tanjung yang juga bukan orang Jawa padahal realitas politik Indonesia sungguh-sungguh tidak mungkin mengabaikan Jawa sebagai mayoritas dan tentara sebagai kekuatan utama? Tentu tidak harus seperti itu. Majunya Indonesia dalam politik harus juga dianggap termasuk dalam kedewasaan dalam memandang kesamaan derajat dan hak di antara sesama anak bangsa. Babak baru harus dibuka atas nama merit system.

Terlepas dari hasrat sejumlah orang untuk menjadi Presiden di Indonesia, agenda terpenting ialah bagaimana rakyat bisa lebih sejahtera. Kenegarawanan amat diperlukan, sesuatu yang tampaknya sirna dari pentas politik zaman ini.

Dengan sabar menunggu hasil pemilu legislatif —-siapa tahu ada kejutan di luar pikiran orang dan di luar temuan-temuan para penyelenggara survei—- adalah sikap terbaik bagi semua pihak. Tetapi pemilu 2009 ini wajib sukses dalam pengertian jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya. Tidak perlu ada orang yang terorbit ke pentas kekuasaan karena lihai mengelabui rakyat, apalagi dengan kebohongan, iming-iming dan transaksi rendahan yang memposisikan rakyat sebagai pecundang.

Untuk berlangsung jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya tidak cukup dengan hanya seremoni ikrar pemilu damai yang tak relevan itu. Damainya pemilu pertama-tama harus terkait dengan adil dan jujurnya pemilu itu. Ketak-adilan dan ketidak-jujuran itu yang memicu ketak-damaian.

Potensi ketidak-adilan dan ketidak-jujuran itu tersebar pada semua pihak. Jika hari ini Indoesia masih belum tahu proses pemilu yang benar seperti siapa yang harus disertakan memilih (DPT), bagaimana cara memilih (contreng dan centang), kertas suara, sosialisasi yang minim, dan lain-lain, tidak menujukkan adanya unsur damai. Jika tidak damai, maka tunda saja dulu agar terpenuhi prasyarat damai. Toh pemilu ini bukan ritus lima tahunan belaka, melainkan proses jujur, adil dan objektif memilih sejumlah orang untuk memegang mandat memerintah.

Ketidak-damaian itu —-jika akan diterjemahkan menurut bahasa peradaban dan orang-orang beradab—- bukanlah sesuatu yang melulu soal perkelahian berdarah. Bukan.
Majulah Indonesia . Merdekalah dari pembodohan dan pragmatisme rendahan. Majulah Indonesia , raih martabatmu.***

(Shohibul Anshor Siregar, Ceramah pada Diskusi Harapan Indonesia pasca 2009 yang diselenggarakan ‘nBASIS Senin malam di Sekretariat Jalan Karyawisata no 46 Medan ).