Medan (Lapan Anam)
Banyaknya lembaga survey yang memberi ramalan yang berbeda-beda tentang hasil pemilu 2009 secara metodologi amat dimungkinkan dan tetap bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
Yang menjadi persoalan ialah bahwa semua lembaga survey yang bekerja untuk seseorang atau sesuatu partai tertentu tak pernah menghitung kriminalisasi demokrasi sebagai faktor penting dalam pemilu di Indonesia. Bahkan sering lembaga survey terperosok kepada posisi sebagai kriminal demokrasi ketika tergoda menjadi konsultan politik yang menomor satukan kemenangan politik daripada moralitas akademik.
Demikian Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) pada diskusi lintas partai bertempat di Café Amrizal Tanjung Kawasan Jalan Denai Medan, Sabtu malam (28/2). Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPD PAN Deliserdang Wempy Saragih, Ketua PPK Medan Denai Eddy RAG Nasution, dan beberapa aktivis dan caleg berbagai partai.
Sebagai contoh, bagaimana bisa meramal dengan tepat jika orang yang menjadi responden untuk survey berbeda dengan orang yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berbeda pula dengan orang yang hadir di TPS? Sudah pun begitu masih amat besar pula peluang terjadi perampasan suara. Itulah sebabnya ramalan survey di Indonesia tidak pernah akurat, karena sesungguhnya Indonesia tidak memiliki data politik melainkan hanya data klaim politik. Antara data politik dengan data klaim politik amat berbeda.
Jadi masalahnya bukan soal teknis penelitian belaka, misalnya cara pengambilan sample yang berpengaruh terhadap nilai margin of error, sifat pertanyaan survey, interaksi dengan responden dan lain-lain.
Kebanggaan yang tak pantas
Saya heran, imbuh Shohibul Anshor Siregar, ada juga lembaga survey yang membanggakan presisi (ketepatan) ramalan survey politiknya di tengah penyelenggaraan pemilu yang amat rawan perampokan suara. Katakanlah untuk pemilu 2004 kita asumsikan tingkat penyelewengan sampai 30 %, jadi kalau ada lembaga survey yang membanggakan ketepatan hasil surveynya dengan hasil resmi KPU, maka hal itu secara metodologis amat mengganggu tradisi ilmiah. Di Indonesia seseorang bisa dilantik menjadi Walikota, Bupati, Gubernur atau bahkan Presiden bukan karena suara rakyat, melaikan suara yang dianggap seolah-olah dari rakyat.
Shohibul Anshor Siregar yang juga sebagai Korda Lembaga Survey Nasional dan anggota Pengurus Pusat AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia) itu mengakui bahwa di Indonesia penghargaan terhadap survey semakin menguat dalam 5 tahun terakhir, khususnya karena Presiden SBY sendiri amat mementingkan politik citra. Semula konsumen jasa lembaga survey lebih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang menginginkan pengembangan pasar dan hal-hal lain terkait dengan itu.
Dalam lima tahun terakhir jasa lembaga survey merambah ke dunia politik. Namun menurut dosen Sosiologi Politik FISIP UMSU ini ada perbedaan besar dalam demand (permintaan) antara pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, belum disadarinya manfaat survey untuk pengambilan kebijakan politik oleh elit daerah. Kedua, kinerja lembaga survey lokal yang kebanyakan masih belum menunjukkan profesionalitas.
Kedepan, ramal Shohibul Anshor SIregar, pasar lembaga survey akan semakin besar tak terkecuali di daerah. Hal ini sejalan dengan keharusan pengambilan kebijakan pemerintah untuk semua level yang memprasyaratkan kepememilikan informasi yang cukup tentang aspek-aspek basic social needs (kebutuhan dasar masyarakat).
Artinya pemerintah harus memiliki dasar yang kuat untuk sebuah kebijakan tertentu, bukan hanya karena keinginan subjektif orang-orang yang ada di pemerintahan. Keyakinan itu lebih diperkuat dengan semakin dianutnya prinsip-prinsif good governance (tatalaksana pemerintahan yang baik) yang pada gilirannya mengharuskan adanya informasi akurat sebelum dilakukannya pengambilan kebijakan.***
