BERAPA ANGKA GOLPUT PADA PEMILU 2009?

PAGI tadi sekitar pukul 10.00 seorang wartawan harian lokal meminta keterangan saya tentang kemungkinan golput dalam pemilu 2009. Atas dasar telaahan terhadap DPT tadi malam, saya pun mengatakan kemungkinan dapat mencapai 40-50 %. Alasannya, golput di Indonesia sejatinya adalah golput by design (yang sengaja dirancang) dengan tak mendaftar warga sebagai peserta pemilih.

Untuk kasus Indonesia, hal ini amat menonjol. Keributan di mana-mana sering terjadi saat di TPS warga tak diperkenankan memberi suara karena tak terdaftar. Ironisnya, yang orang yang tak diberi hak memilih di TPS itu sering adalah tokoh terkenal. Bahkan bukan tidak mungkin ia seorang Kadhi Nikah yang menikahkan satu atau lebih anggota PPS yang bertugas, dan mereka satu kampung memang.

Tetapi golput mungkin juga berasal dari komunitas orang-orang apatis yang diperkirakan cukup besar hingga ada pesanan kepada MUI agar menerbitkan “fatwa haram golput”. Orang-orang apatis ini relatif cerdas, karena kecerdasannya itu ia menjadi sadar tidak ada manfaat pemilu. Toh yang itu-itu juga akan terpilih. Toh tidak akan ada perubahan jika ikut memilih. Begitu kira-kira pandangan mereka.

Dengan melihat tingkat ketidak-beresan DPT Pemilu 2009 yang diasumsikan terjadi secara menyeluruh di Wilayah Indonesia, maka angka golput 40-50 % itu amat mendekati kebenaran barangkali. Tetapi persoalan yang paling mendasar ialah, mengapa harus begitu buruk DPT itu, siapa yang menginginkannya dan bagaimana melakukan kejahatan itu. Ini pidana yang dapat menyeret pelaku dan otak intelektualnya ke penjara. Undang-undang mengaturnya secara jelas.

Tingkat partisipasi politik di Indonesia sebenarnya masih amat tinggi. Penyelanggaralah (KPU) yang tidak perduli tentang keinginan partisipasi itu. Disebut tidak peduli adalah karena di tangan mereka ada wewenang dan bahkan kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warga yang berhak memilih telah terdaftar pada DPT. Jika ternyata terdapat unsure kesengajaan dalam keburukan DPT itu, siapa pun tahu itu bukan cuma maslah politik yang harus dilupakan satu dua hari kemudian. Itu pidana.

(Shohibul Anshor SIregar, Koordinator Umum ‘nBASIS ----Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya), tinggal di Medan. HP 081396032444.