Jika banyak mahasiswa yang seakan tak peduli pemilu, itu cuma akibat dari sistem perpolitikan yang destruktif terhadap martabat bangsa. Apatisme mahasiswa bisa dilihat antara lain dari jumlah yang peduli hak pilihnya, termasuk mengurus perpindahan tempat memilih dari TPS dari tempat asal ke tempat baru.
Mungkin benar bahwa di kalangan mahasiswa dan intelektual independen saat ini semakin kuat sikap oposisional dan dalam ekspresinya di lapangan sering terlihat dalam penampakan sinisme terhadap semua yang dianggap berbau pemerintah. SBY misalnya, belum pernah mendapat sambutan hangat di kampus, bahkan beberapa kota yang dikunjunginya diwarnai oleh demonstrasi mahasiswa. Jika pemerintah itu disimbol-puncakkan dengan SBY-JK, maka apa yang terjadi beberapa hari lalu semakin menyempurnakan fakta. Di Yogyakarta Jusuf Kalla juga disambut demonstrasi ketika berkunjung ke kampus (UMY).
Ambisi Kekuasaan di Balik Politik Citra dan artikulasinya
Ambisi kekuasaan yang memicu kemunculan potensi oposisional mahasiswa dan intelektual independen antara lain telah diawali oleh prioritas politik citra SBY. Program populis yang menina-bobokkan rakyat dalam ketergantungan seperti BLT termasuk di antara yang menyulut sikap kritis mahasiswa dan intelektual independen dimaksud. Lahirnya sejumlah partai yang dengan sendirinya memperlemah rivalitas partai-partai besar terhadap partai milik SBY, serta dibarengi dengan munculnya tokoh-tokoh lama dan tokoh baru yang potensinya diragukan dalam pentas perebutan kekuasaan politik yang berlangsung, tidak terkecuali.
Mengakomodasi kelompok-kelompok “kiri” telah dilakukan SBY, namun logika sejarah selalu terulang bahwa kelompok yang pernah menjadi “kiri habis” bisa mengadaptasi diri menjadi kanan sekanan-kanannya bahkan dengan nalar politik yang lebih konservatif di bawah asuhan kekuasaan. Mekanisme pengakomodasian kelompok kiri jelas tidak membantu mereduksi perasaan oposisional mahasiswa dan intelektual independen.
Buruknya Daftar pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu entry point yang lebar untuk kriminalisasi demokrasi dalam pemilu mau tidak mau harus diasosiasikan dengan artikulasi ambisi kekuasaan dalam perhelatan demokrasi di manapun. Seorang Presiden amat bertanggung jawab terhadap penyelanggaraan pemilu di negaranya, dan tanggung jawab itu tidak bisa dilempar kepada Badan Penyelenggara Pemilu (KPU dan jajarannya) atau kementerian yang relevan untuk urusan itu. Meskipun misalnya semua unsur yang terlibat dengan upaya pembuatan DPT Buruk itu masuk penjara, tanggungjawab incumbent jelas tidak bisa ditutup-tutupi. Telunjuk dunia internasional akan diarahkan kepada penguasa, tanpa ampun.
Meski Kritis, wajib diakomodasi
Dalam keadaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) “amburadul” bercirikan anti demokrasi --- yang wajib diperbaiki, dan yang dalam hitungan hari ke depan dipastikan tidak mungkin selesai hingga karena itu pemilu 9 April sebaiknya ditunda--- maka KPU dan jajarannya hendaknya mengakomodasi kepentingan penyaluran aspirasi politik mahasiswa, khususnya yang berasal dari luar kota. Kepala Lingkungan dan Lurah di tempat-tempat pemukiman mahasiswa diminta proaktif mendata dan memasukkannya dalam DPT baru hasil perbaikan.
Inilah cara terbaik mengapresiasi mahasiswa asal luar kota, bukan justru mendirikan TPS khusus di kampus seperti pernah kita tolak beberapa waktu lalu. TPS khusus di kampus bukan solusi, bahkan amat rawan kriminalisasi demokrasi.
[Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum ‘nBASIS].
