Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRDSU Ir Edison Sianturi mengingatkan pihak pengusaha PT Wahana Graha Makmur (WGM) jangan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Khususnya bagi petani kopi di daerah itu, jangan bertambah sengsara hanya karena kehadiran perusahaan.
“Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa PT WGM hadir untuk membantu para petani kopi, sehingga menjadi tuan dinegerinya sendiri. Maka tata niaga kopi di daerah sentra kopi tersebut, jangan dikendalikan dengan system persaingan tidak sehat”, kata Edison di Medan, Selasa (24/3) seusai menerima pengaduan petani kopi atas kehadiran PT WGM di Pakpak Bharat.
Dia menyarankan agar Gubsu H Syamsul Arifin melindungi petani dan pedagang kopi di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, dari permainan pengusaha bermodal besar yang mendirikan industri pengelolaan kopi.
“Rakyat mulai mengeluh karena pihak perusahaan membeli langsung Red Cherry (biji merah) dari petani, sehingga mematikan industri kopi milik rakyat yang sebelumnya sudah beroperasi”, ujar Edison.
Sebelumnya, politisi Partai Patriot Pancasila Sumut ini, sudah bertemu dengan masyarakat petani dan pedagang kopi di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi pada 19 Maret 2009. Masyarakat mengeluhkan keberadaan PT WGM yang mendirikan industrinya di Kabupaten Pakpak Bharat.
Akibatnya, ungkap Edison yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, omset para pedagang kopi menjadi merosot hingga 60 persen. Pencurian biji kpopi milik petani juga menjadi marak, karena perusahaan membeli biji merah tanpa lebih dahulu digiling seperti selama ini.
“Karena biji merah sudah bias dijual, maka pencurian biji kopi pun marak. Sedangkan sebelumnya, kejadian nyaris tidak terjadi karena akan diketahui siapa yang menggiling kopi”, tegasnya.
Selain itu kata Edison, dengan mempertimbangkan Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha, diharapkan pemerintah mempertimbangkan keberadaan ribuan masyarakat yang selama ini hidup dari berdagang kopi akan kehilangan pendapatannya dan berpotensi jadi pengangguran.
Wakil Ketua DPW Partai Patriot Pancasila Sumut ini menegaskan, PT WGM yang membuka perkebunan kopi seluas 500 hektar di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, jangan membangun pabrik pengolahan biji merah menjadi gabah dan pengeringan dengan mekanis secara besar-besaran.
Disatu sisi, sebut Caleg DPRD Sumut dari Partai Patriot nomor urut 1 daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, petani memang diuntungkan karena dapat menjual langsung biji baru petik.
Namun disisi lain, ungkap Edison, uang yang seharusnya tinggal di masyarakat menjadi tersedot karena biaya menggiling dan pengeringan sudah dilakukan di pabrik.
”Padahal pemerintah selama ini berupaya untuk membuat dana komoditi itu sebanyak-banyaknya tinggal di masyarakat,” ujar Edison.***