Medan (Lapan Anam)
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar mengingatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya jangan ikut-ikutan terlibat dalam kegiatan kampanye terselubung yang diselenggarakan oleh pihak manapun.
“KPU itu penyelenggara, harus fokus pada tugas pokoknya yang kita tahu banyak terbengkalai hingga hari ini,”, katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (31/3).
Kata dia, sejumlah tugas pokok KPU kini masih terbengkalai, mulai dari sosialisasi yang amat minim, DPT yang tidak beres, distribusi logistik yang centang prenang, dan banyak lagi yang lain.
”Jika KPU melakukan pemihakan politik terhadap caleg maupun partai tertentu, hal itu amat menyalahi ketentuan terutama karena mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu”, katanya.
Sesungguhnya kata dia, hal yang sama berlaku juga utk semua pejabat eksekutif mulai dari Presiden sampai Lurah. Jika selera untuk melakukan pemihakan politik tidak bisa ditahan, lebih baik ambil cuti saja. Itu konsekuensi sebagai negarawan yang tidak boleh sektarian.
Polling politik jujur
Dia mengingatkan, diperlukan kejujuran dalam melakukan polling politik yang sasarannya figur maupun organisasi politik. Di antara kejujuran itu tercermin sangat kuat dalam metode kerja.
“Sebuah lembaga survei misalnya tidak etis hanya mengumumkan hasil temuan tanpa menjelaskan metode yang digunakan”, ujarnya.
Sama halnya dengan polling yang dilakukan oleh media massa khususnya media massa cetak. Paling tidak mereka harus jujur mengumumkan berapa eksemplar penjualan korannya setiap hari, berapa yang memberi respon sesuai ketentuan polling yang digelar dan berapa yang tidak memberi respon sama sekali.
”Tanggung jawab moral pneyelenggara survei dituntut amat tinggi, sehingga bisa dipertanggung jawabnya setiap temuannya”, tegas Shohibul Anshor Siregar juga Koordinator Umum ‘nBASIS.
Menurut dia, pasti akan banyak yang merasa dizholimi jika KPU dan jajarannya memihak peserta pemilu. Kredibilitas sebagai penyelenggara beralih menjadi semacam LSM yang tanpa halangan melakukan inisiatif liar apabila KPU itu melakukan kampanye bagi orang atau partai tertentu.***