Medan (Lapan Anam)
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan menilai pertemuan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, Kamis kemarin (12/3), tidak memiliki makna penting bagi perpolitikan di tanah air.
“Dari lima buah kesepakatan hasil pertemuan dua tokoh penting itu, sama sekali tidak menyentuh persoalan krusial bangsa dalam penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN”, kata Hasibuan di Medan, Jumat (13/3).
Padahal kata Ikhyar Hasibuan, lima kesepakatan itu merupakan komitmen kedua tokoh yang salah satu mantan Presiden dan satu lagi masih Wakil Presiden untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Sementara disisi lain, penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN adalah inti dari tuntutan reformasi.
Betitik tolak dari lima butir kesepakatan dua tokoh itu, maka Ikhyar Hasibuan menilainya sebagai pertemuan tanpa makna. Sebab kesepakatan JK-Mega malah dinilainya sebagai langkah politik yang keliru dengan mengabaikan semangat reformasi yang mengnginkan tegaknya supremasi hukum dan pemberantasan KKN.
Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan Mega JK kamis kemarin menghasilkan lima kesepakatan, sebagai komitmen keduanya untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Isi kesepakatan tersebut adalah : 1. Membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. 2. Memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan amanat UUD 1945 yang memiliki basis dukungan yang kokoh di DPR.
3. Memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 4. Mempererat komunikasi politik PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai perwujudan tanggung jawab dua partai politik terbesar Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.
5. Menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta aman dan bermartabat.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Mega dan JK , tetapi dibacakan oleh Sekjen Golkar Soemarsono dan Sekjen PDI-P Pramono Anung secara bergantian.
Dalam kaitan ini, Ikhyar Hasibuan menilai, pertemuan Mega-JK tidak lebih sebagai bentuk kegelisahan kedua pimpinan partai besar itu menjelang Pilpres 2009.
”Itu bentuk kegelisahan Mega dan JK . Mega misalnya, partainya tidak akan mungkin mengusung dia sendirian. Begitu juga JK yang kita lihat cukup sulit mencari pasangan meski ia hanya ingin menjadi Wapres,” kata Ikhyar Hasibuan.
Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan JK belakangan ini bisa ditebak bahwa yang diincar Ketum Golkar itu bukan untuk dicalonkan menjadi presiden.
Kalau JK ingin menjadi presiden, saya pikir terlalu berat. JK sepertinya lebih nyaman dicalonkan menjadi wapres. Dan Mega yang menjadi presidennya.
“Kalau kemudian muncul kesepakatan Mega yang harus menjadi wapres, koalisi PDIP-Golkar akan bubar sendirinya. Sebab Mega sampai kapan pun tidak akan mau menjadi wapres,” tutur dia .***
