Suara calon DPD Harus Dikawal

Medan (Lapan Anam)
Infrastruktur partai politik peserta pemilu 2009 relatif memiliki kelengkapan sampai ke grass root level (akar rumput). 0leh karena itu jika terjadi sengketa soal perolehan suara diasumsikan hal itu akan lebih disebabkan ketidak-siagaan mereka saja, jika bukan karena fenomena “pagar makan tanaman”.

Tetapi siapa yang akan mengawal suara calon DPD? Mereka hanyalah orang-orang independen yang tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk membayar orang-orang untuk menjadi saksi di semua TPS.

Masalah ini amat serius jika Sumatera Utara memang merasa harus mendapatkan wakil-wakil terbaik yang mampu memperjuangkan kemajuan daerah ini di lembaga DPD periode 2009-2019.

Demikian Koordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya) Shohibul Anshor Siregar seusai memberi ceramah pada pelantikan Pengurus Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Kecamatan Tanjung Morawa bertempat di desa Medan Senembah Tanjung Morawa, Sabtu malam (28/2).

Ditegaskan, kekhawatiran ini semakin memuncak jika menyadari kesiapan politik masyarakat kita yang masih amat jauh dari pemahaman demokrasi bermartabat. Pada satu pihak banyak bukti yang menunjukkan bahwa para calon (DPD) berkampanye dengan tema dan isyu serta metoda yang menyesatkan. Pada pihak lain banyak warga yang sudah terbiasa merasa hanya akan memilih jika diganjar sesuatu. Dalam kondisi kesiapan demokrasi yang amat minus martabat itu penyelenggara (KPU dan jajarannya) dan semua instrumen terkait (Panwaslu) juga amat diragukan integritas dan keahlian teknisnya, terutama jika dikaitkan dengan pengalaman empiris pada event-event sebelumnya. Oleh karena itu dalam praktik pemilu 2009 nanti, tidak ada jaminan orang terbaik akan terpilih menjadi anggota DPD RI 2009-2014.

Paling tidak untuk meminimalisasi, tegas Shohibul Anshor Siregar yang juga Koordinator Umum Relawan FKWJ itu, amat diharapkan prakarsa kelompok-kelompok sosial di semua level untuk ikut serta memberi pengawasan proses pemilu 2009 terutama perhitungan suara dan penentuan pemenang. Tidak ada salahnya juga jika partai-partai peserta pemilu memberi penugasan khusus kepada semua saksi yang mereka tempatkan di semua TPS untuk mencatat perolehan suara DPD. Saya yakin itu bisa dilakukan, dan dapat dianggap sebagai bagian dari tugas partai politik dalam membangun demokrasi bermartabat di negeri ini.

Sebaiknya, tambah Shohibul Anshor Siregar, Panwaslu mempersiapkan instrumen, mekanisme kerja dan personal yang memadai secara jumlah maupun kualitas untuk mengawal proses ini. Jadi Panwaslu itu tidak usah menganggap hal-hal seremonial dan persoalan-persoalan sepele menjadi tugas utama seperti peletakan atribut, pemakaian waktu dan tempat sosialisasi, dan remeh-temeh lainnya. Justru kualitas kejurdilan pemilu ini terletak pada bagaimana jaminan proses politik ini bisa berlangsung secara jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya untuk mendapatkan figur-figur terbaik di antara sejumlah orang yang mengkampanyekan diri sendiri. Saya ingin menegaskan bahwa meributkan hal-hal yang remeh temeh tadi hanya menunjukkan bahwa Panwaslu itu tak lebih dari bentuk proforma politik yang dengan sengaja tak mau memahami substansi tugas.

Shohibul Anshor Siregar mencontohkan, spanduk, baliho, banner, sticker para caleg dan partai memang ada dasar untuk diributkan ketika disangkutkan secara semberono di berbagai tempat. Tetapi, space (ruang) mana yang akan mereka gunakan jika bukan pohon-pohon dan tiang listrik sementara pemerintah tidak memfasilitasi? Sangat arogan mengalaskan keindahan kota untuk memusuhi para caleg yang ingin lebih dikenal oleh konstituen ini. Saya amat heran kok keindahan kota yang buruk begini dijadikan alasan? Keindahan mana? Padahal jika disadari ada gerak ekonomi yang menggembirakan bagi segmen sosial tertentu dari semua aktivitas itu. Oleh karena itu saya ingin menawarkan, anggap saja itu semua sebagai ritual lima tahunan.

Meskipun begitu tindakan tegas amat diperlukan jika para celeg sudah merambah lokasi yang mestinya steril seperti lembaga pendidikan dan rumah ibadah atau kantor pemerintah. Saya menjadi heran kok Bilboard Jumiran Abdi sampai menutup celah pandang ke kantor KPUD Sumut tetapi tak ada yang meributkan. Kalau itu tidak salah, maka kita persilakan saja semua calon anggota DPD memasang billboard serupa di tempat yang sama, biar Jumiran Abdi tidak sendirian. Kan tidak enak diistimewakan tanpa dasar?

Sebagai bangsa, kita harus sudah belajar malu menjadi kriminal demokrasi sebagaimana telah berlangsung sekian dasawarsa tetap menghalalkan segala cara dalam proses suksesi di negeri ini. Tidak masuk akal sebuah bangsa yang tak mengenal martabat dapat diakui sebagai bangsa bermartabat di tengah pergaulan dunia. Lagi pula, apa yang kita lakukan hari ini pasti akan dicatat sejarah dan tetap akan menjadi noktah hitam yang memalukan bagi anak cucu kita kelak dan para pewaris bangsa ini di kemudian hari.

Hadir dan memberi sambutan pada acara ini Ketua Umum FKWJ Mbah Djamin Sumitro, Ketua DPD FKWJ Kabupaten Deliserdang Drs.Sutarjo Kesuma, MBA, Ketua DPD FKWJ Kota Medan Sutrisno, dan para pengurus teras FKWJ Sumatera Utara.***