Ridhuan Koto,Jadi Caleg Berkat Warga

BERPENAMPILAN sederhana,murah senyum dan menyapa lembut jika bertemu sahabat atau kerabat. Dia adalah Mohammad Ridhuan Koto, Caleg DPRD Medan dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan (Dapil) Medan III meliputi Medan Barat, Medan Petisah dan Medan Helvetia.

Sepintas tidak ada kesan glamour jika setiap orang bertemu dengan dia. Layaknya sebagai warga biasa, dia biasa berbaur dengan lapisan masyarat tanpa sungkan.Minum kopi diwarung pinggir jalan, duduk bersila diposko Siskamling, bahkan ngobrol bebas dengan abang-abang beca yang tengah istirahat diwarung kopi.

“Walau menjadi Caleg, saya tetap bersama mereka. Pencalonan saya menjadi Caleg DPRD Medan dari Partai Golkar nomor urut 8, juga berkat dorongan warga”, kata Mohammad Ridhuan Koto ketika bertemu di warung kopi Jalan Tembakau Deli, Sabtu sore (31/1).

Pria kelahiran kota Medan 21 Januari 1965 ini, sehari-hari lebih dikenal sebagai aktivis pemuda. Karenanya, dia akrab dengan banyak kalangan dan banyak bergaul dengan lapisan masyarakat bawah. Kebiasaan bergaul dengan masyarakat bawah tersebut, terus berlanjut walau kini dia sudah berstatus Caleg.

“Mereka mengamanahkan saya untuk ikut menjadi Caleg, insyah Allah jika harapan ini terujud amanah ini akan saya laksanakan dengan baik. Saya selalu berdoa, agar kehadiran saya dapat bermanfaat bagi semua orang”, katanya.

Bagi masyarakat bawah di Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah dan Medan Helvetia, sosok Ridhuan Koto memang sudah taka asing lagi. Kepeduliannya kepada nasib kaum lemah, juga sudah tidak diragukan. Maklum hampir semua perjalanan hidupnya, selalu bersentuhan dengan masyarakat dilapis bawah. Maka dikalangan abang-abang penarik beca, pedagang kecil dan warga biasa, nama Ridhuan Koto sudah sangat akrab.

Berkat pergaulannya yang cukup luas dengan masyarakat, Ridhuan Koto yang juga keponakan dari Ketua GM FKPPI Sumut H Nazaruddin Sihombing ini tidak sulit mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Ketika alat praga berupa gambar dan poster tentang dia dipampamkan, warga menyambutnya dengan sangat simpatik.

“Saya bersyukur mendapat dukungan cukup simpatik dari warga daerah pemilihan III Kota Medan. Dukungan itu menjadi modal sangat kuat bagi saya untuk terus berjuang menuju lembaga legislatif DPRD Medan”, katanya.

Bagi Ridhuan Koto, masyarakat adalah lapangan pengabdian dan tempat belajar yang sangat sempurna. Karenanya, sejak awal dia sudah menyibukkan dirinya dalam berbagai kegiatan organisasi. Dan sebelum menjadi Sekretaris KNPI Kota Medan priode 2005-2009, dia juga tercatat sebagai aktivis berbagai organisasi kepemudaan (OKP).

Pria yang mengaku sebagai Wiraswasta itu, tercatat sebagai Bendahara Pemuda Pancasila Medan Barat priode 1994-2002, Wakil Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Medan priode 2000-2005,Wakil Sekretaris AMPI Medan priode 2005-2009, dan bahkan adalah Pengurus Karang Taruna Kota Medan priode 2005-2011

Wakil Ketua GM FKPPI Medan, Ali Nazar Sihombing memiliki penilaian tersendiri kepada Ridhuan Koto. Kata dia, Ridhuan Koto adalah pemuda enerjik yang bervisi pembangunan dan merakyat. Karenanya, selain mendukung sepenuhnya pencalonan Ridhuan Kota menjadi anggota DPRD Medan, pihaknya ikut mensosialisasikannya ditengah-tengah masyarakat.

“Ridhuan Koto adalah sosok pemuda yang dekat dengan rakyat dan mengerti masalah rakyat. Dia layak didukung dan dipilih pada Pemilu 2009 untuk duduk di DPRD Medan”, kata Ali Nazar Sihombing.

Masyarakat Medan Barat, kata Sihombing, menaruh harapan besar kepada Ridhuan Koto untuk tetap pada komitmennya untuk memberdayakan masyarakat. Dan masyarakat di Dapil III Medan, berdoa dan berjuang untuk memenangkan Ridhuan Koto pada Pemilu legislatif 9 April 2009. (Mayjen Simanungkalit)

Kesejahteraan Guru Swasta Harus Diperhatikan

Medan (Lapan Anam)
Pemerintah diminta harus memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru-guru swasta guna memotivasi kinerja mereka melaksanakan pengabdiannya mencetak generasi bangsa Indonesia.

“Kesejahteraan guru swasta harus diperhatikan, sebab penghasilan mereka sangat minim bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal tugas mereka sangat mulia dan strategis membentuk generasi bangsa ini ”, kata anggota DPD-RI H Yopie S Batubara mengomentari minimnya kesejahteraan guru swasta di Sumatera Utara, Jumat (30/1)

Sebelumnya kata Yopie, dia mendapat informasi dari sejumlah guru swasta tentang kondisi kesejahteraan di tempat mereka mengabdikan diri, apa yang disampaikan tersebut tergambar bahwa guru swasta ternyata masih banyak belum menikmati hasil sebanding dari pengabdian mereka berikan.

Bahkan kondisi lebih memprihatinkan lagi dialami guru swasta di daerah pelosok dan terpencil, di tempat tersebut para guru justru lebih dominan mengabdikan diri dibanding mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya mereka terima.

Terhadap nasib dialami guru-guru swasta ini, Yopie S Batubara berharap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota selayaknya mengambil upaya tepat menjawab persoalan tersebut demi kemajuan dunia pendidikan khususnya di Sumatera Utara.

“Selaku anggota DPD-RI saya minta kesejahteraan guru swasta dan negeri disamakan, jangan ada lagi pilih kasih antara guru swasta dan negeri merekakan sama-sama mengabdi mengapa harus ada perbedaan”, ujar Yopie yang juga calon anggota DPD-RI 2009-2014.

Terkait alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD masing-masing daerah, Yopie berharap sebagian dari alokasi dana pendidikan tersebut bisa diperuntukkan terhadap pemberian kesejahteraan guru swasta, sehingga mereka bisa menikmatinya.

“Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan mutu pendidikan sementara masih banyak guru-guru terlebih guru swasta kondisi kesejahteraannya memprihatinkan, jika pendidikan mau baik dan bermutu tingkatkan segera kesejahteraan guru dan hal itu jangan ditunda-tunda”, tegas Yopie yang konsen terhadap perkembangan pendidikan dan nasib guru di Sumut.

Sementara kepada pemilik yayasan pendidikan swasta, Yopie mengingatkan agar pengelola pendidikan jangan semata hanya mencari untung, tetapi sebaliknya harus memperhatikan kesejahteraan guru yang mengabdi di yayasan tersebut . ( Rel )

18 Pejabat Pemprovsu Dilantik

Medan,(Lapan Anam)
Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin, melantik 18 pejabat eselon II di lingkungan Pempov Sumut, Jumat (30/1).

Menjawab wartawan seusai pelantikan, dia mengatakan tidak ada tarik-menarik dalam penempatan pejabat untuk posisi-posisi penting tersebut.

"Saya tidak bisa dipengaruhi siapa pun, tidak ada KKN, jadi tidak ada tarik-menarik," ujarnya.

Syamsul Arifin yang mantan Bupati Langkat itu juga menegaskan tidak adanya "kongkalikong" antara dirinya dengan para pejabat Kabupaten Langkat, seperti yang akhir-akhir ini sering dihembuskan sejumlah pihak.

"Mana orang-orang Langkat itu (di 'kabinet-nya', red). Terbukti kan, kalau tidak ada KKN dalam penempatan pejabat SUmut," ujarnya.

Namun dia mengakui, pelantikan kali ini adalah untuk tahap pertama, yang akan diikuti dengan perombakan berikutnya yang direncanakan baka dilantik bulan depan.

"Posisi lain akan kita isi Februari nanti," katanya menjawab wartawan sekaitan belum diisinya sejumlah posisi penting di jajaran Pemprov Sumut.

Ke-18 pejabat eselon II yang dilantik masing-masing Hasiholan Silaen sebagai Asisten Pemerintahan, Rahudman (Asisten Umum dan Aset), Kasim Siyo (Asisten Kessos), Dzaili Azwar (Asisten Ekbang), Umar Z Hasibuan (Kadis Bina Marga), Nurlisa Ginting (Kadis Pariwisata dan Budaya), Washington Tambunan (Kadis Pertambangan),Eddy Syofian (Kadis Infokom) dan Riadil Akhir Lubis (Kepala Bappeda).

Kemudian Mangasing Mungkur (Kaban Diklat), Prof Syamsul Arifin (Kaban LH), Maulana Pohan (Kaban Litbang), Nurdin Lubis (Inspektur Provinsi), Arsyad Lubis (Kepala BKD), Ridwan Bustan (Sekretaris DPRD), Daudsyah (Staf Ahli Bidang Pengentasan
Kemiskinan), Sabrina (Staf Ahli Bidang SDA dan Keuangan) dan Martinus Lase (Staf Ahli Bidang Tanah dan Aset).

Sejumlah posisi penting di jajaran "kabinet" Pemprov Sumut bahkan belum disentuh,termasuk posisi Kadis Pendidikan dan Kadis Pertanian yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas akibat ditinggal pejabat definitif yang tengah berurusan dengan pengadilan dan meninggal dunia. ***

Tutup Pabrik Tebarkan Bau Busuk

Medan (Lapan Anam)
Belasan massa menamakan dirinya Forum Rakyat Sumatera Utara (FoRSU), Jumat (30/1) demo di gedung DPRD Sumut. Mereka menutup pabrik PT PDM, PT Karet Asahan dan PT Karet Nusira yang menebarkan bau busuk.

Selain itu, kata Koorlap FoRSU, Afib, FoRSU mendesak Bapedalda Kota Medan memeriksa dampak lingkungan semua perusahaan tanpa ada permainan. Masyarakat juga dihimbau lebih pro aktif memantau kinerja intansi pemerintah khususnya mengenai perijinan mendirikan pabrik, serta meninjau Amdal dari pabrik yang berdampak terhadap kesehatan.

BBOPM, lanjut Afib, diharapkan memeriksa semua susu kental kaleng yang beredar di Kota Medan, serta tegakkan peraturan yang hari ini hanya berlaku terhadap masyarakat miskin, sementara oknum terkait yang melakukan kegiatan melanggar peraturan tidak pernah ditindak.

Menurut FoRSU, kondisi Kota Medan saat ini sudah sangat semrawut, banyak perusahaan yang berlokasi di daerah pemukiman masyarakat sehingga menimbulkan polusi berupa pencemaran udara, sungai serta bau yang menyengat.

Hal itu terjadi, kata FoRSU, tidak terlepas dari tidak tegasnya instansi pemerintahan menjalankan peraturan. "Disinyalir ada pejabat-pejabat "nakal" yang melakukan permainan sehingga tidak menjalankan peraturan daerah dengan mengorbankan rakyat," kata Afib.

FoRSU menilai, pabrik PT Karet Asahan, PT Nusira dan PT PDM yang terletak di kawasan Amplas, Medan, jelas melanggar tata letak perindustrian.Seharusnya, kata FoRSU, pabrik-pabrik itu berada di wilayah perindustrian yakni di Kawasan Industri Medan (KIM).***

Sajikan Berita Seperti Makanan Lezat

Medan (Lapan Anam)
Para wartawan maupun humas instansi diharapkan mampu menyajikan berita serta rilis seperti makanan lezat, bukan sebaliknya membuat berita hanya apa adanya ibarat sayur tanpa garam, sehingga mengabaikan kebutuhan pembaca .

Harapan tersebut disampaikan Pelatih Nasional PWI, Drs. Dailami di hadapan para peserta ketika tampil menjadi nara sumber pada Pelatihan dan Sosialisasi Etika Jurnalistik bagi Prajurit Kodam I /BB diikuti 50 peserta di Aula Mapendam I /BB Jalan Gaperta III Medan, Rabu ( 28/1).

Lebih lanjut kata Dailami, berita disajikan tanpa memperhatikan nilai berita dipastikan tidak bakal menarik pembaca, oleh sebab itu wartawan dalam pembuatan berita serta humas instansi dalam pembuatan rilis harus memperhatikan kebutuhan pembaca, jika perlu menjadikan rilis berita tersebut ibarat makanan lezat agar setiap pembaca tertarik membacanya.

Berita bernilai tersebut harus senantiasa memperhatikan sisi aktualitas, kedekatan, kejadian luar biasa, menguasai hajat hidup orang banyak, menarik serta berbagai hal dibutuhkan serta dicari pembaca terhadap sesuatu yang belum mereka ketahui.

“Sajikanlah berita seperti makanan lezat supaya mengundang orang selalu ingin mengkonsumsi berita tersebut, ibarat orang lapar tentu menginginkan makanan apalagi hidangan tersebut terbilang lezat ”, ujar Dailami yang juga menjabat Wakil Ketua PWI Sumut.

Ditambahkan, banyak rilis dikirim humas instansi maupun pihak-pihak tertentu menjadi tidak prioritas pemuatannya bagi media massa tertentu, alasannya memang beraneka ragam namun penundaan termasuk pembatalan pemuatan disebabkan rilis dikirim tersebut penyajiannya sangat datar, monoton, kering, tidak informatif, dangkal, terlalu seremonial dan alasan lainnya.

“Tidak ada keharusan media massa menerbitkan rilis diterima dari instansi atau sumber tertentu, terlebih jika rilis tersebut tidak memiliki nilai berita atau terdapat sejumlah kekurangan dari kacamata jurnalistik terhadap layak tidak layaknya bahan berita tersebut diterbitkan menjadi berita”, kata Dailami.

Membuat rilis berita, kata Dailami memang terkait langsung dengan keterampilan dimiliki seseorang, diantaranya kemampuan merangkaikan kata-kata, penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, pemahaman terhadap masalah yang diangkat menjadi substansi pemberitaan , pemahaman kode etik jurnalistik dan berbagai keterampilan lainnya.

“Supaya terampil membuat berita diperlukan latihan secara terus menerus, jika tidak jangan berharap seseorang bisa baik membuat berita tanpa melatih diri dengan berbagai keterampilan di bidang jurnalistik”, tandas Dailami .

Langkah Maju

Dailami menilai terobosan dilakukan Pendam I/BB melalui Kapendam I/BB Letkol CAJ Asren Nasution bekerjasama dengan Ketua PWI Sumut HA Muchyan AA dan Ketua DKD PWI Sumut HA Roni Simon menggelar Pelatihan dan Sosialisasi Etika Jurnalistk bagi prajurit serta PNS Kodam I/BB merupakan langkah maju, sebab dari dialog yang muncul saat pemaparan materi, ternyata banyak hal-hal yang menjadi pertayaan peserta seputar masalah jurnalistik baik itu mengenai pemberitaan, pembuatan berita, rilis, wartawan serta etika profesi

”Kegiatan ini merupakan langkah maju serta perlu berkesinambungan, karena prajurit perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan berbagai ilmu serta pengetahuan termasuk tentang jurnalistik”, ujar Dailami...

Dalam kegiatan berlangsung slama dua hari tersebut, Dailami membawa tiga materi meliputi Dasar-Dasar Jurnalistik, Bahasa Jurnalistik Indonesia serta Bergaul dengan Wartawan.( Rel )

Drs Amson Purba Caleg PDP

Bergerak Bersama Rakyat,
Itulah Jadi Kata Kunci

Kursi DPRD Sumut hampir tidak pernah kosong dari sosok wartawan. Di Pemilu 2009 ini,
beberapa nama wartawan juga tampil sebagai calon legislatif (Caleg) satu di antaranya Drs Amson Purba, Wartawan Harian Perjuangan, mantan Wakil Ketua PWI Sumut.

Jurnalis alumni Fakultas Sospol UDA ini mengawali karir kewartawanan di harian Waspada 1985, lanjut ke harian SIB kemudian di harian Perjuangan, menjadi calon DPRD Sumut nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan (Dapil) Sumut 2 (Deliserdang).

Mengapa tertarik menjadi dewan dan apa yang diperbuat jika terpilih ? Berikut ini wawancara singkat dengan caleg Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang selalu tampil humoris ini.

Kendati didirikan oleh beberapa dedengkot perpolitikan di Negara ini namun partai yang mengusung anda merupakan pendatang baru, optimisme apa yang anda harapkan sehingga ikut “demam” caleg Pemilu 2009 ini.

Selalu optimis sudah menjadi tradisi saya. Mungkin karena tuntutan dan pengalaman hidup ini. Mungkin itu sebagaian besar juga dibentuk oleh tuntutan profesi ini, sudah 24 tahun saya geluti. Soal PDP partai baru lalu saya menjadi caleg DPRD Sumut-nya bagi saya itu adalah proses kehidupan.

Dalam hidup ini tentunya kita hanya mempersiapkan diri dan berusaha sebisanya, apapun profesi kita yang terpenting harusnyalah bermakna bagi orang lain. Saya tidak pernah nyata-nyata berobsesi jadi caleg tetapi beberapa tahun belakangan ini teman dan sahabat saya justeru menyarankan agar saya maju saja dalam dunia politik, jadi caleg.

Kalau kemudian saya diusung PDP saya menyikapi itu sebagai proses hidup. Sebagai insan beragama, saya sangat percaya posisi dan kedudukan siapapun juga dalam masyarakat sudah ada yang mengaturnya. Saya terdorong jadi caleg karena di partai baru PDP digelorakan semangat kegotongroyongan, saya juga melihat semangat kebangsaan atau nasionalismenya kental, tanpa itu manalah mungkin kita bisa menegakkan merah putih.

Sejak awal feeling saya mengatakan PDP akan diterima rakyat, dan benar setelah saya geluti di mana-mana juga PDP sudah mendapatkan dukungan rakyat. Saya sangat yakin perubahan menjadi lebih baik, gerakan untuk mewujudkan pembaruan di semua bidang hanya akan terjadi bila benar-benar bergerak bersama rakyat. Motto inilah yang akan saya pegang dan jadi kata kunci dalam kehidupan politik ini. Dan dengan komitmen itu saya yakin hasilnya pasti tidak akan akan pernah meleset.

Menjadi wartawan dan sebagai anggota Dewan rasanya memiliki benang merah yakni sama-sama memiliki hak kontrol. Dewan mewakili rakyat pemilihnya, wartawan mewakili pembacanya. Mengapa menjadi dewan, kan lewat wartawan juga anda bisa memperbaiki keadaan.

Tak bisa dibantah pertanyaan ini. Ada benarnya. Sebagai wartawan tentu juga sudah jadi komitmen , wartawan berpihak kepada rakyat banyak, ,memihak orang yang butuh bantuan, membantu perjuangan orang-orang kecil dan tak punya apa-apa. Selama ini kita sudah berteriak dari luar ring. Teriakan kita secara kelembagaan pun sering terkontaminasi sistem.

Saya pribadi dulu menolak bingkisan akhir tahun perusahaan tertentu karena rakyat menentang keberadaannya, teman saya ada juga yang mau terima. Wartawan dan medianya kan di luar sistem, sekarang PDP termasuk saya di dalamnya mau memasuki system, tidak hanya berteriak tetapi ingin melakukan pembaruan di dalam sistem .

Boleh juga dibilang wartawan dan media adalah motor penggerak atau yang mempengaruhi sistem. Kita lihat pengalaman, ternyata selama ini bisa juga roda motornya tak bergerak lagi karena faktor atau permintaan aparat dalam system. Kalau saya masuk system, tak akan pernah menyuruh motor berhenti tetapi bersama-sama membenahi dan memperbaiki yang belum beres itu. Ha ha ha haa..

Janji apa yang ingin anda wujudkan agar anda bisa terpilih, karena kalau kita lihat Obama terpilih karena menjanjikan perubahan?

PDP itu, tulisan Pembaruan-nya menjadi sangat besar. Itu artinya semangat melakukan pembaruan itu akan sangat ditonjolkan dan itulah yang menjadi trade markj partai ini berkiprah. Wah berarti sama dengan janji Obama-lah, pembaruan itu kan sama artinya dengan perubahan menjadi lebih baik. Haa haa haa haaa.

Tapi bagi saya pribadi apapun profesi saya akan sungguh-sungguh menggelutinya. Jadi wakil rakyat berarti siap mengurusi persoalan yang menjepit rakyat. Saya tidak akan pernah muluk-muluk, di Sumut ini seharusnya kita semua sama-sama mewujudkan visi Gubsu Syamsul Arifin rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, rakyat tidak bodoh dan punya masa depan.

Motto saya kurang lebih tidak jauh dari visi misi Pak Haji itu yakni : Simpul simpul yang mambuat miskin dan terbelakang harusnya diperbaiki hari ini juga! Artinya tugas kita ke depan masih sangat berat tetapi jika kita sama –sama pasti itu bisa terwujud.

Pemilu kali ini kan menggunakan suara terbanyak, karena itu meski anda berada di nomor urut satu belum tentu anda bisa masuk jika rekan di bawah anda bisa mengungguli anada dalam perolehan suara. Apa yang anda lakukan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Enaknya tentu perlu saya britahu dulu, saya menjadi caleg nomor urut satu tidaklah karena membayar kepada pemimpin partai. Artinya menurut panilaian partai saya mungkin punya kualifikasi yang lebih baik, kapasistas saya mungkin agak lebih baik dibanding saudaraku calon-calon yang ada lainnya.

Tetapi sejak awal kami sesama calon sudah menyikapi ini dengan semangat berlomba-lomba memburu suara rakyat . Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau pun belakangan MK membuat keputusannya. Soal siapa nantinya duduk atau tidak duduk menjadi wakil rakyat, kami sudah satu bahasa itu adalah urusan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tetapi sejak lama juga di antara kami berkembang wacana, supaya tidak repot-repot dan jika rakyat berkehendak yang terbaik sebetulnya buat PDP mendapat dua kursi tidak hanya satu kursi dari Deliserdang kita ini. Haa haaa haaa! ***

Prajurit Kodam I/BB Belajar Teknik Penulisan Berita

Medan (Lapan Anam)
Wartawan dan TNI memiliki kemiripan dalam mengemban tugas profesionalistasnya, yakni sama – sama punya loyalitas utama kepada warga Negara.

Demikian dikatakan Mayjen Simanungkalit saat memberikan pembekalan tentang Teknik Penulisan Berita dihadapan 31 Prajurit Kodam I/BB peserta pelatihan Jurnalistik di Redaksi Harian Medan Pos, Kamis (29/1).

Dia mengatakan, loyalitas pada warga Negara menjadi taruhan tunggal seorang pembuat berita (wartawan). Karena karya jurnalistik adalah karya profesional yang dipersembahkan kepada warga Negara selaku pembaca.

Karenanya, menjadi wartawan harus memiliki kompetensi, sehingga mampu mengungkap kebenaran. Menjalankan tugas dan fungsi penyebar informasi, pendidik, penghibur dan sosial kontrol.

“Etika atau moral, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap hukum dan keterampilan berwawancara, menulis berita dan menggunakan teknologi komunikasi merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang wartawan”, kata Simanungkalit.

Jika wartawan tidak memiliki kompetensi, keberadaannya akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Karena tanpa kompetensi, profesi wartawan dapat melenceng menjadi penyebar fitnah.

“Jika tugas kewartawanan dikerjakan pihak yang tidak berkompeten, maka upaya mengungkap kebenaran dapat melenceng menjadi sekedar mengungkap aib orang lain”, tegasnya.

Dalam pelatihan itu para perajurit terlibat diskusi sangat aktif, termasuk menanyakan mekanisme pengiriman berita dan faktor-faktor lain yang menjadikan berita tidak dicetak.(ms)

GUBSU JANGAN RAGU TETAPKAN PEMBANTUNYA

Medan (Lapan Anam)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Syamsul Arifin SE diminta untuk tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menetapkan sekaligus melantik pembantu-pembantunya. Karena bila ragu, maka sampai kapan pun Syamsul tidak akan bisa mengambil keputusan.
“Pak Datuk (Syamsul Arifin-red) itu kan gubernur pilihan rakyat. Jadi, Pak Datuk tidak perlu pusing dengan mempertimbangkan kepentingan pihak lain,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Drs Gandi Parapat di Medan, Kamis (29/1) .

Gandi Parapat mengemukakan hal itu, terkait rencana pelantikan sejumlah eselon di jajaran Pemprop Sumut dalam waktu dekat.

Gandi meminta, Syamsul Arifin harus memiliki sikap. Terlebih yang akan dilantik tersebut adalah pembantu-pembantunya sendiri. “Jadi, yang akan dilantik itu orang-orang yang akan bekerjasama dengan Pak Datuk dalam membangun Sumut. Jadi, Pak Datuk lebih tau siapa figur yang cocok untuk diangkatnya,” kata Gandi.

Gandi Parapat sendiri menilai, Syamsul Arifin sebagai sosok yang luar biasa. “Dia (Syamsul Arifin-red) itu kan bupati pertama di seluruh Indonesia dari sipil di luar TNI/Polri dan PNS. Ia juga Gubsu pertama di luar TNI/Polri dan PNS yang dipilih rakyat secara langsung,” katanya.

Yang lebih fantastis lagi, Syamsul Arifin mampu menyelesaikan sertifikat tanah pertapakan Kantor Gubsu setelah puluhan tahun mengambang tidak jelas. “Dengan berbagai kelebihannya itu, masa untuk menyelesaikan pembantunya saja, Syamsul Arifin tidak mampu,” tegasnya.***

Dugaan Korupsi Mencuat, Pegawai Bungkam

Medan (Lapan Anam)
Kasus dugaan korupsi Rp 2 miliar bantuan makan Panti Jompo dan Panti Asuhan di Sumut, membuat suasana di kantor Dinas Sosial Sumut mencekam. Setelah mencuat kepermukaan dan disoroti Komisi E DPRDSU, penjagaan di kantor instansi itu diperketat.

Pantauan wartawan di Dinas Sosial Sumut, tadi siang, setiap tamu yang datang dicegat petugas piket dipintu pagar. Tamu diwajibkan meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ditanyai untuk bertemu siapa dan untuk kepentingan apa.

Khusus tamu berprofesi wartawan, ditanyakan materi apa yang akan dikonfirmasi dan diingatkan jika ingin bertemu Kadis Sosial Drs Nabari Ginting harus membuat janji lebih dahulu. Bahkan jika ingin menanyakan soal dugaan korupsi uang makan Panti Jompo yang “diributkan” itu,disarankan menghubungi Ketua Komisi E DPRDSU Ir Budiman Nadapdap.

“Kalau mau tanya kasus itu,sebaiknya bapak jumpai Ketua Komisi E DPRDSU.Karena pak Kadis sudah mengklarifikasinya kepada dewan”, kata salah seorang petugas Piket kantor Dinas Sosial Sumut.

Kadis Sosial Sumut Drs Nabari Ginting sendiri saat akan dijumpai di ruang kerjanya, tidak pernah berhasil. Beberapa pegawai yang ada di ruangan ajudannya, malah menganjurkan agar Kadis dihubungi melalui telepon selular.
Namun dari lima nomor handphon (HP) yang dicatat wartawan, tidak satupun yang aktif. Kadis disebut-sebut mulai jarang masuk kantor karena selalu didatangi berbagai pihak, sehingga tidak dapat bekerja secara tenang.

Para pejabat setingkat Kepala Bagian (Kabag) di Dinas Sosial juga bungkam soal kasus dugaan korupsi Rp 2 miliar yang dianggarkan APBDSU tahun 2007 itu. Bahkan begitu melihat kedatangan wartawan, para pegawai terkesan saling berbisik dan menghindar.
“Payah pak, nanti kita ngomong disini dikira membocorkan kasus itu. Kami hanya pegawai dan taktahu menahu masalah”, kata beberapa pegawai.

Seperti diberitakan, korupsi Rp 2 miliar itu dilakukan Dinas Sosial Sumut dengan modus memark up biaya makan Panti Jompo dan Panti Asuhan. Jumlah penghuni panti diperbesar, jauh berbeda dengan jumlah sesungguhnya sehingga anggaran bocor untuk oknum.

Misalnya dalam APBDSU TA 2007 teranggarkan jumlah penghuni di panti jompo/panti anak di UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar sebanyak 75 orang dengan biaya makan minum Rp10000 perhari. Ternyata, fakta dilapangan di UPT tersebut, penghuni di panti jompo/panti anak UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar hanya 25 orang saja.

Demikian juga dengan hasil investigasi mahasiswa di UPT PSCN Bala Dewa, Tebing Tinggi, penghuni panti dinyatakan berjumlah 75 orang dengan biaya makan minum Rp 10.000 perhari, tapi kenyataan di lapangan hanya berjumlah 45 orang.

Untuk di UPT Pematangsiantar, selisihnya sekitar 50 orang dikalikan Rp 10.000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp 182 juta.

Sedangkan yang di UPT Tebing Tinggi, terjadi selisih 30 orang, dikalikan Rp 10.000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp 109.570.000.

"Ini adalah kasus dugaan penyimpangan yang sudah jadi modus operandi kejahatan manusia," kata Ketua Komisi E DPRDSU Budiman Nadapdap. ***

Penegak Hukum Harus Tegas Soal Narkoba

Medan (Lapan Anam)
APARAT penegak hukum diminta bertindak tegas mencegah sekaligus menangani kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat agar generasi bangsa terselamatkan dari bahaya narkoba.

Permintaan tersebut dikemukakan anggota DPD-RI H Yopie S Batubara dalam sambutannya pada Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Kota Gerakan Nasional Peduli Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Medan, Selasa (27/1) di Hermina Hall Belawan dihadiri tamu kehormatan dan sejumlah undangan.

Dikatakannya, kasus penyalahgunaan narkoba saat ini dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat terutama generasi muda, kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan jika penanganannya tidak maksimal dan sesegera mungkin dipastikan korban akibat bahaya narkoba semakin bertambah.

”Saya minta aparat penegak hukum lebih tegas menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku kasus-kasus narkoba, karena kasus ini efeknya bisa menghancurkan generasi bangsa”, ujar H Yopie S Batubara yang juga sebagai Penasehat DPD Gepenta Sumut sembari mengatakan jika perlu berikan hukuman seberat-beratnya agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku kasus narkoba.

Dikatakan, berdasarkan informasi diterima pihaknya, ternyata peredaran narkoba tidak cuma di lingkungan masyarakat bebas, namun lebih parah lagi justru peredaran narkoba tersebut marak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan .

”Kondisi ini bisa terjadi karena ada oknum-oknum di lembaga pemasyarakatan maupun rutan terlibat di dalamnya, jika tidak, mana mungkin hal tersebut bisa terjadi. Bagaimana mungkin upaya penaggulangan bahaya narkoba bisa berhasil jika masih ada penegak hukum terlibat di dalam peredaran ”barang haram” tersebut”, kata H Yopie S Batubara yang juga calon anggota DPD-RI periode 2009-2014 tersebut.

Selain itu, Yopie juga mengimbau semua pihak agar sama-sama peduli terhadap penanggulangan bahaya narkoba, karena tanpa kepedulian semua pihak kasus tergolong menyebar luas ke segenap lapisan masyarakat serta ke pelosok daerah ini akan sulit diatasi.

”Pencegahan bahaya narkoba harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga kemudian tempat tinggal serta lingkungan lain, semua orang harus berperan aktif melakukan pencegahannya, karena tugas ini tidak semata di tangan aparat penegak hukum saja”, kata Yopie S Batubara. ***

Rp 2 M Biaya Makan Panti Jompo Dikorupsi

Medan (Lapan Anam)
Kadis Sosial Sumut Nabari Ginting, mulai kelimpungan menghadapi kasus dugaan korupsi bantuan biaya makan untuk Panti Jompo dan Panti Asuhan di Sumut yang dikelola instansi dipimpinnya.

Pasalnya, selain dugaan penyalahgunaan bantuan anggaran APBDSU tahun 2007 itu ditengarai merugikan negara mencapai Rp2M itu, kasus itu juga telah terungkap ke publik dan akan diusut Kejatisu.

Kadis Sosial Sumut Nabari Ginting, Selasa (27/1) didampingi pejabat Dinsos Drs H Muhammad Hatta Siregar juga sudah dipanggil Komisi E DPRDSU, terkait dugaan penyelewengan dana untuk kaum lemah itu.

Bahkan dalam pertemuan dengan dewan, disimpulkan akan dilakukan peninjauan langsung ke Panti Jompo dan Panti Asuhan yang diduga sebagai lokasi penyelewengan anggaran itu.

“Kita sepakat akan melakukan penunjauan ke lapangan dalam waktu dekat, ” ujar Ketua Komisi E DPRDSU Budiman P Nadapdap SE kepada wartawan, Selasa (27/1) di gedung DPRDSU.

Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRDSU dihadiri anggota komisi antara lain Rinawati Sianturi, Effendi Naibaho, Mursito Kabukasuda dengan Dinsos Sumut, pihak Dinsos membantah adanya dugaan korupsi. Malah Kadis Sosial Sumut mencoba mengklarifikasi realisasi dana bantuan panti jompo yang sempat ‘diributkan’.

“Meski sudah diklarifikasi Komisi E tetap akan meneliti di lapangan, apakah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan panti itu benar terealisasi atau tidak. Untuk itu, kita sudah jadualkan peninjauan ke lapangan,” ujar Budiman.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumut Nabari Ginting kepada dewan mencoba mencari dalih, dana bantuan panti jompo dari APBD 2007 telah disalurkan sesuai prosedur. Kata dia, bantuan itu diserahkan ke rekening UPTD-UPTD yang mengelola panti sesuai mekanisme pencairan, bukan ke rekening Dinsos Sumut seperti yang diduga selama ini.

Disebutkan, dana yang dialokasikan APBD 2007 bagi biaya makanan sebesar Rp8,873 miliar, untuk panti pemerintah dengan 1.996 orang selama 365 hari per orang Rp10.000 dengan jumlah Rp7,285 miliar lebih. Untuk bantuan subsidi panti swasta 3.955 orang selama 365 hari per orang Rp1100 dengan jumlah Rp1,587 miliar lebih.

Khusus dua UPTD (Baladewa Tebingtinggi dan Harahap Teratai Pematangsinatar), kata Nabari Ginting, telah menggunakan dana sesuai jumlah penghuni yang mengalami fluktuasi akibat adanya klien keluar masuk.

Dicontohkan bagi Panti Sosial Baladewa Tebingtinggi, dana tersedia Rp273,750 juta digunakan sepanjang tahun 2007 untuk biaya permakanan 75 orang selama 365 hari @ Rp10.000.

Bahkan kata Nabari Ginting, seluruh dana yang direalisasi, telah diperiksa inspektorat wilayah provinsi atau Bawasda Provsu pada bulan Nopember 2007. Dan evaluasi pada bulan Februari 2008 menyatakan bahwa pertanggung jawaban penggunaan dana telah dapat diterima.

Nabari Ginting dalam kesempatan itu nampak kelimpungan dan berupaya menghindar dari kejaran wartawan. Dia enggan menjawab adanya mark up penghuni panti, sebagai modus untuk menggerogoti uang negara.

Sebelumnya, dari hasil investigasi mahasiswa ditemukan praktek mark up yang sudah berlangsung beberapa tahun anggaran. Misalnya dalam APBDSU TA 2007 teranggarkan jumlah penghuni di panti jompo/panti anak di UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar sebanyak 75 orang dengan biaya makan minum Rp10000 perhari. Ternyata, fakta dilapangan di UPT tersebut, penghuni di panti jompo/panti anak UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar hanya 25 orang saja.

Demikian juga dengan hasil investigasi mahasiswa di UPT PSCN Bala Dewa, Tebing Tinggi, penghuni panti dinyatakan berjumlah 75 orang dengan biaya makan minum Rp10000 perhari, tapi kenyataan di lapangan hanya berjumlah 45 orang.

Untuk di UPT Pematangsiantar, selisihnya sekitar 50 orang dikalikan Rp10000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp182 juta. Sedangkan yang di UPT Tebing Tinggi, terjadi selisih 30 orang, dikalikan Rp10000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp109.570.000.

"Ini adalah kasus dugaan penyimpangan yang sudah jadi modus operandi kejahatan manusia," kata Ketua Komisi E DPRDSU Budiman Nadapdap. (ms)

Memeras Warganya, Kepling Diadukan

Medan (Lapan Anam)
Karena diduga terlibat percobaan pemerasan terhadap warga, Kepala Lingkungan (Kepling) I Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Ir Gok Rela Purba, diadukan warganya ke DPRD Medan, Selasa (27/1).

Pengaduan disampaikan Marsal Tanjung, pemilik Kedai Nasi Komplek Ruko Jalan Juanda Baru Medan, yang menjadi korban pemerasan oknum Kepling tersebut. Saat mengadukan kasus itu, Marsal Tanjung didampingi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lingkungan Satu Kelurahan Pasar Merah Barat, ES Hutagalung dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK) Drs Mayjen Simanungkalit serta warga lainnya.

Kepada wakil rakyat tersebut, Marsal mengharapkan agar kasus yang menimpa dirinya ditindaklanjuti secara hukum. Apalagi pengaduannya ke Polsekta Medan Kota, tidak ditanggapi secara serius dengan tidak adanya upaya aparat menangkap oknum Kepling dimaksud.

“Petugas Polsekta Medan Kota hanya menangkap satu diantara pelaku pemerasaan yakni D Hartono. Sedangkan oknum Kepling yang menjadi dalang utama praktek pemerasan, sama sekali belum ditangkap”, kata Marsal seraya menyebutkan kasus ini sudah dilaporkannya ke Kapoltabes Medan untuk ditindaklanjuti.

Kepada Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Parlindungan Nasution dan anggota komisi masing-masing Mufli Manullang dan Irfan yang menerima pengaduannya, Marsal menjelaskan kronologis kejadian yang menimpanya. Satu berkas pengaduan berisi bukti-bukti perlakuan oknum Kepling seperti praktek kutipan liar, juga diserahkan kepada anggota dewan.

Disebutkan, praktek pemerasaan dilakukan oknum Kepling I Kelurahan Pasar Merah Barat dengan modus perusakan meteran listrik tempat jualan milik korban. Berawal pada Kamis 6 Nopember 2008 dua orang pria suruhan Oknum Kepling sekitar pukul 15.00 WIB, merusak meteran listrik hingga korban tidak dapat berjualan.

Tindakan perusakan itu disaksikan tiga warga yakni Udin Nare, Boby dan Hermanto . Namun malam harinya, pelaku D Hartono dengan memakai seragam mirip petugas PLN mendatangi korban dengan mengintimidasi serta meminta agar korban membayar Rp 3 juta untuk memasang kembali meteran itu.

Karena curiga dan merasa sebagai pemerasaan, korban menyanggupi namun langsung melapor kepada petugas Polisi. Maka ketika esoknya 7 Nopember 2008 sekitar pukul 11.00 WIB, oknum D Hartono datang meminta uang yang dimaksudkan, polisi langsung membekuknya dan membawanya ke Mapolsekta Medan Kota.

Korban juga telah membuat pengaduan ke Polsekta Medan Kota sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STLP) No.Pol.STPL/1357/XI/2008/TBS Kota tanggal 7 Nopember 2008, diterima Aiptu K Gultom. Dalam pemeriksaan tersangka D Hartono mengaku yang menyuruhnya merusak meteran listrik korban adalah Kepling IR Gok Rela Purba sendiri, tujuannya adalah untuk memeras korban dengan imbalan uang.

“Tersangka D Hartono sudah ditahan di Polsekta Medan Kota, namun otak pelaku yakni Kepling Ir Gok Rela Purba tidak ditahan sampai sekarang”, kata Marsal.

Korban sudah berulangkjali menanyakan hal itu ke Polsekta Medan Kota dan meminta agar pelaku ditangkap, namun kurang ditanggapi. Bahkan oknum petugas di Polsekta Medan Kota terkesan balik gagang dengan menjadikan kepling sebagai saksi, bukan pelaku perusakan dan pemerasan.

Maka karena pengaduannnya tidak ditanggapi dan petugas Polsekta Medan Kota terkesan mempermainkan korban, akhirnya mereka nekad mengadu kepada wakil rakyat di DPRD Medan. Sebelumnya surat pengaduan juga sudah disampaikan warga kepada Walikota Medan, Kabag Pemerintahan Pemko Medan dan Bawasko Medan apalagi oknum Kepling itu dalam tugasnya selalu meresahkan warga.

“Kami mengadukan ke Walikota,karena keberadaan Kepling Gok Rela Purba juga sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom tapi malah meresahkan warga”, kata Ketua LPM ES Hutagalung yang mendampingi Marsal.

Disebutkan, Oknum Kepling tersebut sudah pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepling I Kelurahan Pasar Merah Barat, oleh Camat Medan Kota Drs T Irwansyah pada 2 Juli 2003 sesuai SK No.141/149/SK/MK/2003.

Setelah dicopot, maka Lurah mengangkat A Pane untuk pelaksana Kepling sejak September 2003 sampai Oktober 2005 dan warga pun merasa nyaman dan kondusif. Namun mulai Nopember 2005 Ir Gok Rela Purba kembali memakai uniform Kepling dan menyatakan dirinya menjadi kepling tanpa diketahui atas penunjukan siapa.

Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Parlindungan Nasution berjanji akan memproses pengaduan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait. Karena praktek yang dilakukan oknum Kepling itu, jelas bukan tindakan yang baik.

“Lengkapi kalianlah berkas-berkas yang terkait kasus ini, termasuk bukti pungutan liar yang dilakukan oknum Kepling itu. Kasus ini masukan berharga bagi kami, apalagi akan dibahasnya Perda tentang Kepling”, kata Parlindungan Nasution. (ms)

Belasan Ribu Undangan Hadiri Pesta Fadly Nurzal

Medan (Lapan Anam)
Belasan ribu undangan dari berbagai kalangan turut menghadiri resepsi perkawinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara H Fadly Nurzal SAg dengan Lilia Widyasyuti di Pendopo Universitas Sumatera Utara (USU) Medan , Sabtu (24/1).

Tanggal resepsi pesta yang bertepatan dengan nomor urut partai berlambang Ka’bah itu (nomor 24–red) berlangsung dengan sederhana tapi cukup meriah, karena dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, pejabat TNI/Polri, tokoh politik Sumatera Utara, tokoh pemuda Sumatera Utara, kalangan LSM, kalangan wartawan serta mahasiswa.

Pantauan wartawan di lokasi pesta tersebut, terlihat hadir Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin, Wagubsu H Gatot Pujo Nugroho, Walikota Medan H Affifuddin Lubis, Walikota Tanjung Balai H Sutrisno Hadi, Bupati Serdang Bedagai H T Herry Nuradi, Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir H Sukirman, Walikota Tebing Tinggi Hafis Hasibuan, Bupati Simalungun, Pj Bupati Langkat, Wakil Walikota Tebing Tinggi, Sekdaprovsu RE Nainggolan, mantan Sekdaprovsu Muhyan Tambuse, Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPP PPP H Hasrul Azwar, kalangan Anggota DPR RI, Anggota DPRD Sumut, Anggota DPRD Medan, kalangan tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh politik Sumatera Utara serta elemen masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua DPP PPP H Hasrul Aswar dalam sambutan maupun pesan-pesannya kepada kedua mempelai menyebutkan, adinda Lilia sebagai pasangan hidup dari H Fadly Nurzal, hendaknya dapat mengerti tentang posisi Fadly Nurzal.

Artinya, sebut Hasrul, selain milik adinda Lilia, Fadly Nurzal juga merupakan milik rakyat Sumatera Utara, karena Fadly merupakan wakil rakyat yang duduk sebagai Anggota DPRD Sumut.

Karena itu, pinta Hasrul, kiranya adinda Lilia dapat mengerti tentang kondisi Fadly serta waktu yang diberikan kepada Fadly, karena waktu Fadly akan banyak tersita untuk rakyat.

“Waktu untuk keluarga atau berduaan tetap akan ada, tapi waktu Fady Nurzal akan lebih banyak tersita untuk rakyat, karena Fadly merupakan wakil rakyat. Disinilah diminta pengertian dari adinda Lilia yang merupakan seorang istri dari politikus muda seperti Fadly Nurzal,” ujar Hasrul.

Sedangkan Gubsu H Syamsul Arifin dalam sambutannya menyampaikan, pernikahan yang digelar adinda H Fadly Nurzal di Pendopo USU Medan ini sangat sederhana, tapi meriah.

“Banyak tokoh-tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh agama, kalangan DPRD Sumut, kalangan DPR RI, pejabat pemerintahan maupun pejabat TNI/Polri hadiri dalam resepsi perkawaninan H Fadly Nurzal, karena adinda Fadly Nurzal adalah sosok yang disenangi banyak orang,” ujar Gubsu H Syamsul Arifin. (ms)

DESA HOPONG MASIH GELAP GULITA

Oleh Mayjen Simanungkalit

BOTOL bekas diisi minyak tanah,ditutup dengan sabut. Lalu botol berisi minyak itu ditunggingkan,agar sabut itu tersiram minyak. Sabut tersebut selanjutnya dibakar,maka muncullah cahaya. Jika redup,botol itu ditunggingkan lagi.Begitu seterusnya.

Demikianlah cara warga desa Hopong,Kecamatan Simangumban,Kabupaten Tapanuli Utara (Taput),Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengatasi kegelapan malam.Mereka menyebutnya dengan nama Solo atau Lampu Teplok.

Dengan lampu teplok inilah warga desa Hopong mengatasi kegelapan malam,terutama menerangi rumah berdinding papan atau tepas.Bahkan,jika melakukan perjalanan malam ke desa lain, lampu teplok ini juga digunakan. Mereka tak punya Senter seperti kita di kota.

Desa berpenduduk 44 Kepala Keluarga (KK) ini memang masih gelap gulita dimalam hari.Tidak ada penerangan listrik,hanya lampu teplok buatan sendiri.

Bagai penduduk daerah lain di Indonesia,penerangan dengan lampu teplok sudah lama ditinggalkan.Lampu teplok hanya dikenal saat negeri ini dijajah Belanda dan Jepang.

Tapi di Hopong,lampu teplok masih andalan. Tak ada pilihan lain, walau pada pagi hari seisi rumah menjadi kehitaman. Lobang hidung selalu seperti gosong,akibat asap lampu teplok yang terhirup sepanjang malam.

Tidak banyak yang tahu kondisi desa Hopong memprihatinkan,karena tidak terpublikasi ke publik. Lokasi desa yang berada dibalik bukit barisan Sumatera dengan jarak 24 KM dari jalan raya, membuat desa Hopong terisolir dan terabaikan.

Desa Hopong terpencil,dan tidak tersentuh pembangunan. Warganya belum menikmati arti kemerdekaan negeri ini. Mereka dibalut kemiskinan,keterbelakangan dan jauh dari sentuhan hiruk pikuk kemajuan zaman.

Mereka hidup dari pertanian yang dikelola secara tradisional. Tidak ada warga yang berani membuka sawah dan ladang secara luas,karena pasti takbisa dijual ke kota. Sarana transfortasi hanya jalan kaki dengan jarak tempuh 4 jam lebih.

Maka kalaupun bercocok tanam,hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu tahun. Sedangkan tanaman budidaya seperti kemenyan dan karet yang tumbuh subur di desa itu, dikelola warga hanya sekedar biaya membeli garam,minyak tanah dan ikan asin.Warga tak mampu memundaknya jika produksi pertanian melimpah.

Tidak tahu persis mengapa Pemkab Taput dan Pemprovsu membiarkan desa Hopong tertinggal.Padahal dari segi geografis,desa itu masuk wilayah NKRI.

Warga desa Hopong juga tak tahu betapa kondisi mereka alami adalah masalah serius bagi negara yang sudah merdeka.Mereka menganggab kondisi keterbelakangan itu adalah takdir yang harus diterima.

Kabar Indonesia sudah merdeka memang sudah mereka dengar. Namun mereka tahu diri sebagai orang kampung yang bodoh,miskin dan tertinggal.
Mereka hanya berharap,sebelum kiamat tiba,desa itu dapat dialiri penerangan listrik dan dapat disinggahi kenderaan roda empat.

Doa itu telah lama mereka panjatkan kepada Tuhan YME,namun sampai kini tak kunjung terkabul. Mereka tetap saja lapar,sakit,bodoh dan tidak memiliki masa depan.***

Pemkab/Pemko Agar Danai Pembuatan Kompos

>>>Release

Medan, (Lapan Anam)
Anggota DPD-RI H Yopie S Batubara (Fhoto) mengharapkan Pemkab/Pemko di Sumatera Utara (Sumut) segera memasyarakatkan penggunaan kompos, bagi masyarakat petani di daerah masing-masing.

”Pemkab/Pemko perlu mendanai program penggunaan kompos, guna mengantisipasi kelangkaan pupuk sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk non organik”, kata Yopie S Batubara Sekretariat DPD-RI Sumut Kantor PT Ira Widya Utama Komplek Tasbi Medan, Jumat lalu (23/1).

Saat itu, dia menerima 49 peserta yang baru selesai mengikuti pelatihan tatacara pembuatan kompos selama lima hari di daerah Berastagi Tanah Karo.

”Sudah saatnya bupati se-Sumut memasyarakatkan penggunaaan pupuk kompos bagi masyarakat petani di daerahnya, selain itu bupati diharapkan agar mengalokasikan anggaran pengadaan mesin pendukung produksi kompos dalam APBD masing-masing”, ujar Yopie.

Kata Yopie juga calon anggota DPD-RI 2009-2014 asal pemilihan Sumut, pihaknya sejak beberapa waktu lalu tercatat mengirim sebanyak 200 orang dari beberapa daerah di Sumut secara bertahap mengikuti pelatihan tatacara pembuatan kompos. Selesai mengikuti pelatihan tersebut mereka mampu memproduksi kompos meski dalam jumlah terbatas.

Selain itu, guna menindak lanjuti program kepedulian terhadap masyarakat petani terkait penggunaan pupuk kompos, anggota DPD –RI tersebut bahkan menyediakan 4 unit mesin pencacah pendukung produksi kompos masing-masing di Berastagi, Tapanuli Selatan, Siborong-borong serta Deliserdang.

Terima Kasih
Sementara dalam dialog dengan para alumni pelatihan tatacara pembuatan kompos berasal dari Kabupaten Simalungun, H Yopie S Batubara didampingi instruktur, Danil Sembiring menerima sejumlah masukan dan harapan disampaikan peserta .

Harapan dan masukan tersebut masing-masing disampaikan ,M Joni Purba mewakili Kecamatan Pematangbandar, Baharuddin Lubis mewakili Kecamatan Dolok Batunanggar, Bahrum mewakili Kecamatan Bandar Huluan, Iskandar mewakili Kecamatan Gunung Maligas dan Suwanto mewakili Kecamatan Tapian Dolok.

Pada prinsipnya para alumni pelatihan pembuatan pupuk kompos tersebut menyampaikan terima kasih atas upaya H Yopie S Batubara yang memberi kesempatan kepada mereka menimba ilmu selama lima hari tentang tatacara pembuatan kompos.

Diakhir acara, para alumni pelatihan kompos tersebut diberikan sertifikat tanda kepesertaan sekaligus kelulusan mereka dalam program nyata diperkenalkan H Yopie S Batubara.***

Sumut Berpotensi Jadi Sentra Jengkol di Asia

Medan (Lapan Anam)
Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK), Mayjen Simanungkalit mengatakan, Sumatera Utara (Sumut) berpotensi menjadi sentra produksi komoditi Jengkol di kawasan Asia.

“Jengkol atau Jering merupakan tanaman yang banyak tumbuh di hutan-hutan Sumut dengan kualitas sangat baik”, katanya saat membuka Workshop Pengembangan Komoditi Jengkol Berbasis Eksport digelar LAMPIK di Medan, Sabtu (24/1).

Jengkol (Pithecollobium Jiringa atau Pithecollobium Labatum ) adalah tumbuhan yang mudah dikembangkan, tanpa membutuhkan perawatan rutin. Dibanding komiditi lainnya, Jengkol relatif bandel dan tahan banting terhadap gulma serta tidak rewel terhadap buruknya kondisi kultur tanah.

Dalam workshop diikuti petani dari Pahae Jae Taput, Simalungun, Sipirok dan Humbang Hasundutan yang berakhir Minggu 25 Januari 2009 itu, Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN) menjelaskan prosfek pengembangan Jengkol di Sumut.

“Prosfek bisnis tanaman jengkol di Sumut masih cerah, karena pangsa pasar masih terbuka luas. Bahkan kondisi Sumut yang subur dengan lahan yang luas, berpotensi menjadi sentra produksi Jengkol di kawasan asia”, katanya.

Dia mengatakan, tiap tahun Sumut membutuhkan Jengkol dalam jumlah besar, namun baru terpenuhi 20 persen. Akibatnya Jengkol masih membutuhkan pasokan dari pulau Jawa, disamping pasokan dari Aceh dan Sumbar.

“Peluang ekspor Jengkol juga masih cerah, apalagi karena tanaman ini memeliki khasiat mencegah diabetes dan baik untuk kesehatan jantung. Tanaman jengkol sendiri diperkirakan mempunyai kadar penyerapan air yang tinggi dari dalam tanah”, katanya.

Dibidang konservasi, kata dia, pohon Jengkol diperkirakan dapat menyerap air lebih banyak dibanding tumbuhan lain. Dengan kata lain dengan ditanaminya pohon Jengkol di lereng-lereng gunung dan bukit disekitar sumber mata air maka kemungkinan besar terjadinya banjir akan sangat kecil . ***

Caleg Tawarkan Uang Rp 3,4 M

TIBA - TIBA handphon saya bedering. “ Pak Jendral, bisa kita jumpa pukul 18.00 WIB malam ini ? “

Saya tanya, untuk apa. Tapi penelepon yang saya kenal dengan baik karena priode 1999-2004 dia adalah anggota legislatif, malah mengatakan dia ingin agar kami minum kopi.

Kisah ini terjadi, Kamis 22 Januari 2009. Sampai kini masih kuingat. Ada rada-rada lucu, tapi ini kisah paling unik dalam perjalanan hidup saya.

Selama menjadi anggota legislatif, kawan yang meneleponku tadi memang menjadi nara sumber saya. Kami juga sering komunikasi dan terlibat diskusi berbagai hal. Maka ketika dia tawarkan bertemu di Restauran Tip Top Jalan Jendral Ahmad Yani Medan, saya pun oke saja.

Namun saat kami bertemu, saya kaget bukan kepalang. Masalahnya, dia menawarkan saya uang sebesar Rp 3,4 miliar. Katanya, uang tersebut milik 17 orang calon anggota legislatif (Caleg) yang ikut bertarung pada Pemilu 2009.

Saya diminta memilih tiga alternatif. Apakah uang kontan, cek kontan atau giro ? Tugas saya hanya menjamin agar ke 17 Caleg yang bertarung di Pemilu 2009 itu, dapat duduk di DPRD Sumut dan DPRD sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut.

Kata dia, ini kerjaan gampang. Hanya memerintahkan Ketua KPUD di Kabupaten/Kota, yang menjadi daerah pemilihan (Dapil) Caleg tersebut untuk memark up perolehan suara. Kata dia lagi, permainan seperti ini sudah sangat laziom di KPU pada Pemilu. (masa sih ?)

“Yang penting 17 nama ini lolos jadi anggota dewan. Caranya bagaimana, terserah Jendral. Jika oke, uang Rp 3,4 ini jadi milik Jendral. Boleh juga jika minta tambah”, katanya.

Uang Rp 3,4 miliar itu, kata dia, dikumpulkan dari 17 Caleg dengan masing-masing Rp 200 juta. Mereka adalah orang kaya, mantan pejabat, tokoh dan diyakini akan lolos di Pemilu 2009. Namun mereka tidak percaya diri, sehingga nekad mencari jalan lebih aman.

“Mereka tidak masalah soal uang, sebab mereka ingin jadi anggota dewan hanya sekedar mempertahankan harga diri, kewibawaan dan kekuasaan”, kata kawan itu.

Saya pandang kawan tersebut dengan mata tajam. Dia pun juga memandang saya. Saya akhirnya tahu, bahwa kawan ini salah informasi. Dimatanya, saya adalah anggota KPUD Sumut. Padahal tidak.

Pada perekrutan calon anggota KPUD Sumut tempo hari, saya memang masuk 10 besar. Namun akhirnya gugur saat penentuan di KPU Pusat Jakarta. Endang Sulastri, anggota KPU Pusat yang melakukan uji kelayakan terhadap 10 besar calon angggota KPUD Sumut di USU Medan, menilai Performance saya tak layak jadi anggota KPU. Semua calon dari Suku Batak Toba, termasuk saya dia babat habis.

Kawan saya tadi tidak tahu soal itu. Dia hanya ingat saya ikut calon KPUD Sumut. Dia juga ternyata sampai detik pertemuan kami, memahami saya sebagai anggota KPUD Sumut. Kasihan betul kawan itu.

Akhirnya saya jelaskan, saya bukan anggota KPUD Sumut. Maka saya pun tak berhak atas uang Rp 3,4 miliar itu. Kami pun bubar dari restauran Tip Top tanpa banyak cakap. Baik dia maupun saya, sepertinya saling merenung dengan alur pikiran masing-masing. ***

Bendahara Protap dan Wakil Ketua DPRDSU Nyaris Adu Jotos

Medan (Lapan Anam)
Sikap tidak simpatik kembali dipertontonkan panitia pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Bendahara Protap Pustaha Nurdin Manurung, nyaris adu jotos dengan Wakil Ketua DPRDSU Drs H Hasbullah Hadi SH,MkN, Kamis (22/1) di ruang Ketua DPRDSU Drs H Abdul Azis Angkat MSP, saat panitia beraudiensi kepada pimpinan dewan.

Tindakan tidak simpatik panitia Protap ini mengingatkan publik pada insiden tahun lalu, saat massa Protap menumbangkan pagar gedung DPRDSU dan memaksa Ketua DPRDSU saat itu H Abdul Wahab Dalimunthe SH menandatangani surat persetujuan dewan terhadap pembentukan Protap.

Adalah uangkapan Manurung yang memicu kekisruhan pertemuan itu. Pasalnya, Hasbullah Hadi tiba-tiba dituding “Tidak Berotak” sambil menunjuk-nunjuk wajah Wakil Ketua DPRDSU dari Partai Demokrat itu.

Namun karena direlai Wakil Ketua DPRDSU , Japorman Saragih dan Ketua DPRDSU Drs H Abdul Azis Angkat MSP menskor pertemuan, adu jotos tersebut tidak terjadi. Antara Hasbullah Hadi dan Pustaha Nurdin Manurung, sudah tegang dan dalam posisi siap menyerang dibarengi suara berpolume tinggi seperti sedang gaduh.

Sejak awal pertemuan, nuansa akan terjadi ricuh sudah kelihatan. Hampir semua peserta audiensi dipimpin Ketua panitia Protap GM Chandra Panggabean dan Ketua DPRD Tobasa, Taput,Humbahas dan Samosir, mengeluarkan kalimat-kalimat mengancam. Antara lain ungkapan Ketua DPRD Taput yang akan mengerahkan sebagian besar penduduk Tapanuli ke gedung dewan dan menduduki ruang ketua dewan, jika paripurna persetujuan Protap tidak dilakukan.

Ketua DPRDSU sebelumnya sudah menjelaskan bahwa DPRDSU menjadwalkan paripurna secara tentatip pada 26 Januari 2009, bersamaan dengan paripurna persetujuan pembentukan provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra). Namun pihak panitia Protap protes dan menuding rencana itu sebagai upaya menghalangi pembentukan Protap.

Bahkan Bendahara Protap Pustaha Nurdin Manurung juga Ketua salah satu Parpol di Sumut, dengan suara lantang menuding Hasbullah Hadi dan Wakil Ketua DPRDSU lainnya H Ali Jabbar Napitupulu, sebagai penghambat pembentukan Protap.

“Kita semua anak sekolahannya, jadi jangan pura-pura tak tahu hukum. Aku sudah tahu isi otakmu dan dari awal kau tidak mendukung Protap”, kata Nurdin sambil menunjuk tangannya ke arah wajah Hasbullah Hadi.

Akibatnya Hasbullah Hadi tersinggung dan balik menyerang dengan menantang, sambil mengingatkan agar Manurung jangan menuduh sembarangan. “Dari mana saudara tahu isi otak saya?”, katanya juga menunjuk jari telunjuk.

“Kalian memang tidak punya otak, dari dulu saya sudah tahu kau tidak mendukung Protap”, kata Nurdin Manurung lagi.Keduanya sempat "marsibollangan" (saling memandang dengan mata melotot-red).

Suasana makin panas diantara keduanya, hinga nyaris adu jotos. Akhirnya pertemuan itu diskors oleh Abdul Azis Angkat.

DPRDSU sendiri akhirnya menjadwalkan akan memparipurnakan Protap pada 4 Pebruari 2009.Rencana paripurna itu akan dibawa ke Panmus dewan pada 27 Januari 2009 guna dijadwalkan.

“Kita akan proses sesuai mekanisme institusi, bukan atas dasar tekanan. Sejak awal itu sudah kita rencanakan, tapi malah mereka tak sabar”, kata Abdul Azis.

Hasbullah Hadi juga mengatakan, paripurna Protap bukan karena tekanan, sebab dewan bekerja atas dasar konstitusi. “Kami tidak mau diancam dan ditekan, termasuk oleh hantu sekalipun. Tapi sesuai mekanisme memang akan dijadwalkan untuk diparipurnakan”, ujarnya.

Soal insiden nyaris adu jotos tersebut, Hasbullah tidak berkomentar. “Tidak melapor ke Polisi ?” tanya wartawan. “Kau ada saja bertanya soal itu”, ujar Hasbullah. (ms)

Evaluasi Kinerja Direksi PDAM Tirtanadi

Medan, (Lapan Anam)
Gubsu H Syamsul Arifin SE diminta segera mengevaluasi kinerja direksi PDAM Tirtanadi. Pasalnya, kinerja direksi BUMD itu dinilai sangat buruk dan tidak mampu mengelola PDAM Tirtanadi secara maksimal dan profesional.

"Kinerja manajemen PDAm Tirtanadi sangat mengecewakan, antara lain dengan buruknya mutu pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Penghargaan ISO yang mereka gembar-gemborkan ternyata hanya mengelabui pelanggan," kata Ketua Gerakan Masyarakat Bhinneka Abadi (Gemba), Burhan, kepada wartawan di Medan, Rabu (21/1).

Burhan mencontoh masih belum baiknya kinerja manajemen PDAm Tirtanadi, yakni saat ini masih seringnya air mati bahkan kotor. Padahal sesuai standar perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO, mutu pelayanan itu harus jadi jaminan.

Gemba juga meminta para direksi PDAM Tirtanadi transparan dalam menjalankan tugasnya. Khususnya dalam melaporkan hasil kinerjanya, khususnya mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan PDAM Tirtanadi kepada anggota dewan.

"Direksi PDAM Tirtanadi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi soal keuangan. Sebab, PDAM Tirtanadi merupakan BUMD Sumut," katanya.

Pada kesempatan itu, Gemba juga meminta para direksi Tirtanadi mampu memeriksa ruko-ruko yang menggunakan mesin penyedot. Karena jika tidak dipantau, dikhawatirkan bisa berdampak bagi kelangsungan PDAM Tirtanadi.

"Direksi PDAM Tirtanadi harus segera berbenah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga menarik simpati pelanggan. Jangan tunggu reaksi negatif masyarakat, jika direksi masih tetap tidak mau berbenah diri," sebutnya.

Hal senada disebutkan Gubernur Pengrop Gerakan Aku geram dan Anti Koruptor (Gagak) Sumut, Dedi Hermanto Sitorus. Gagak menilai pelayanan PDAM Tirtanadi belum memuaskan pelanggannya.

Hal itu disebabkan, para direksi PDAM Tirtanadi hanya sibuk mengumpulkann pujian-pujian dan penghargaan dari luar. Sementara pujian itu samasekali dinilai tidak tepat, mengingat kinerja PDAM Tirtanadi yang dinilai masih belum baik di mata pelanggan.

"Pelanggan hanya butuh pelayanan yang baik, bukan ISO-ISOan dari luar. Karena yang menggunakan dan memakai air adalah masyarakat konsumen di daerah jalannya perusahaan," katanya.

Gagak juga meminta direksi PDAM Tirtanadi transparan soal pengeluaran dan pemasukan anggaran. Bahkan gagak menyoroti kinerja pucuk pimpinan PDAM Tirtanadi yang dinilai terlalu sering plesiran dengan tujuan mencari penilaian atau penghargaan dari luar. (ms)

Deklarasi Medan Untuk Keterbukaan Informasi Publik

Medan (Lapan Anam)
Komunitas Jurnalis di Medan,Sumatera Utara (Sumut), mencetuskan Deklarasi Medan Untuk Keterbukaan Informasi Publik.

Deklarasi ditandatangani, Rabu (21/01/2009) pukul 12: 30 WIB barusan oleh 10 wartawan Medan dan aktivis NGO KIPPAS dan ISAI.
Mereka terdiri dari Mayjen Simanungkalit (Medan Pos), Rizal R Surya (Analisa), Yogi Suwanda (SIB), Hasanul Hidayat (Waspada), Liston Damanik (Medan Weekly), Julie Simanjuntak (KISS FM), Mas Khairani (Medn Bisnis),Fakhrurrozi (Sindo), Truly Octa Purba (Sumut Pos), Aldo Dermawan (Andalas), J Anto (KIPPAS), Ahmad Faisol (ISAI), Wiratmo Probo (ISAI).

Deklarasi memuat empat butir yakni; Pertama, mendesak pemerintah segera mempersiapkan berbagai peraturan pelaksana UU KIP. Kedua, mendesak pemerintah segera menetapkan Komisi Informasi Pusat sebelum April 2009 sesuai amanat UU KIP Pasal 59.

Ketiga, mendesak pemerintah segera mensosialisasikan UU KIP kepada seluruh jajaran pejabat pemerintah, serta mempersiapkan pejabat publik pengelola informasi publik beserta perangkat yang diperlukan dari tingkat pusat hingga daerah.

Keempat, menyerukan kaum jurnalis untuk mengawasi pelaksanaan UU KIP, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih,transparan dan bertanggungjawab.

Deklarasi tersebut dikeluarkan menyusul berakhirnya Workshop Jurnalis Pengarusutamaan Akses Informasi digelar KIPPAS dan ISAI yang berlangsung di Hotel Garuda Plaza Medan, 19-21 Januari 2009.

AGENDA AKSI
Selain deklarasi Keterbukaan Informasi Publik, Workshop juga merumuskan agenda aksi yang akan dilakukan komunitas jurnalis Medan, untuk mengawal implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Agenda aksi tersebut yakni; Pertama, melakukan strategi tiga jalur (triple track strategy), dengan mendorong pemerintah agar mengimplementasikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP melalui Peraturan Pemerintah (PP), dan Perda-Perda KIP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menggiatkan sosialisasi lewat berbagai lokakarya,workshop dengan semua stakeholder, dan memaksimalkan kontrol sosial lewat pemberdayaan komunitas jurnalis.

Kedua, membentuk komunitas jurnalis pendukung keterbukaan informasi publik dengan membangun jaringan mailis komunitas.

Ketiga, tukar menukar informasi dan kegiatan antar komunitas jurnalis di tanah air.
Keempat, memaksimalkan pressure demi terujudnya keterbukaan informasi publik lewat berita menggunakan narasumber kompeten.

Kelima, memperbanyak materi pengayaan (modul,komik,poster dan lain-lain) untuk mendukung terujudnya KIP. Lebih khusus lagi menerbitkan buku panduan jurnalis untuk keterbukaan informasi seperti sudah dilakukan ISAI.

Keenam, merebut posisi komisioner di Komisi Informasi Publik pada semua tingkatan.

Sebelumnya dalam workshop tersebut sejumlah narasumber hadir memboboti diskusi, antara lain Pemred Harian Medan Bisnis Bersihar Lubis, Elfenda Ananda (Fitra Sumut), Dr Rizali H Nasution dan Dr Endang Lestari dari Yayasan Humaniora. Workshop dipasilitasi KIPPAS dan ISAI. (ms)

Workshop Jurnalis Pengarusutamaan Akses Informasi

Mayjen Simanungkalit ikut dalam Workshop Jurnalis Pengarusutamaan Akses Informasi digelar KIPPAS dan ISAI di Garuda Plaza Hotel Medan, 19-21 Januari 2009.

UU Keterbukaan Informasi Publik Rawan Konplik

Medan (Lapan Anam)
Wartawan senior Bersihar Lubis menilai, Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berpotensi rawan konplik. Selain karena tidak membuka pintu keterbukaan informasi secara utuh, juga mengandung banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir.

“Banyaknya pasal yang mengakomodir informasi dikecualikan, juga mengesankan betapa keterbukaan informasi publik yang diinginkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP adalah setengah hati”, katanya di Medan, Senin (19/1).

Bersihar mengupas tuntas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dalam “Workshop Jurnalis Pengarusutamaan Akses Informasi Dalam Isu Kesehatan, Perempuan,Anggaran, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Azasi manusia”, digelar Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Yayasan Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) di Garuda Plaza Hotel Medan, 19-21 Januari 2009.

Menurut dia, UU KIP merupakan buah perjuangan panjang masyarakat untuk memperoleh infomasi publik secara mudah, cepat dan akurat. Maka bagi jurnalis, lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, tidak semata membuka peluang untuk mengakses informasi penting. Tapi juga menjadi tantangan baru yang rawan terhadap konplik.

Dengan banyaknya pasal multi tafsir dan informasi dikecualikan, malah dapat menjadi momok baru bagi jusnalis. Sebab dengan pasal itu, pejabat publik dengan mudah akan mengkapling informasi tertentu sebagai informasi dikecualikan.

Dalam diskusi dengan peserta, Bersihar Lubis kini Pemred Harian Medan Bisnis tidak sepenuhnya yakin UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, dapat diimplementasikan tahun 2010. Padatnya agenda pesta demokrasi menjadi satu faktor akan terabaikannya inplementasi undang-undang ini.

“Indikasi ini sudah nampak sejak awal, termasuk dengan lambatnya penyiapan inprastruktur seperti pembentukan komisioner KIP di tingkat pusar dan provinsi”, kata dia.

Sementara Direktur KIPPAS, J Anto menyebutkan, jurnalis dan media adalah kelompok kritis yang diharapkan dapat berperan dalam pengarusutamaan persoalan akses informasi, sehingga menjadi perhatian masyarakat. Harapannya, masyarakat akan memiliki kesadaran mengakses informasi.

Dalam workshop jurnalis tersebut, dibahas bagaimaa cara jurnalis memanfaatkan UU KIP memberitakan persoalan-persoalan. Kemudian hal-hal apa saja dari persoalan kesehatan,prempuan,anggaran,pemberantasan korupsi dan hak azasi manusia yang dapat diangkat jurnalis dari sisi persoalan akses informasi. (ms)

DPRDSU Tuding PDAM Sembunyikan Sesuatu

Medan, (Lapan Anam)
DPRD Sumut melalui Komisi C menilai PDAM Tirtanadi tidak professional dan terkesan menyembunyikan sesuatu, sehingga tidak dapat diketahui gambaran PDAM terutama terkait masalah pendapatan maupun pengeluaran.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan kalangan Direksi PDAM Tirtanadi dipimpin ketua komisi Drs H Yulizar P Lubis, Senin (19/1) di aula gedung dewan.

Anggota Komisi C Rafriandi Nasution SE MT dan H Hidayatullah SE menilai, dari gambaran materi yang disampaikan, terkesan ada yang disembunyikan sehingga tidak diketahui neraca maupun anggaran yang digunakan maupun diterima. Ini menunjukkan management PDAM Tirtanadi tidak professional.

Padahal, lanjut Rafriandi, dewan ingin mengetahui apa yang perlu dievaluasi dan berapa persen anggaran 2008 yang digunakan dan bagaimana dengan prediksi anggaran 2009 untuk sumbangan PAD. Namun gambaran tersebut tidak diperoleh, melainkan hanya gambaran umum terkait pelayanan sambungan dan keluhan soal tariff aitr masih rendah disbanding daerah lain.

Hal senada juga diungkapkan Hidyatullah, meski diketahui PDAM Tirtanadi bukan hanya pengambil PAD, tapi ada kekhasan lain terkait masalah obligasi, tapi dewan tidak melihat neraca laba rugi yang dialami. “Untuk menyatakan dikorupsi atau tidak, bukan kewenangan dewan, tapi dengan laporan BPK, dapat dilihat seperti apa biaya operasional PDAM,” ujar Hidayatullah

Menurut Hidayat, dengan gambaran neraca laba rugi, dewan bisa memotret apakah tariff air bisa disesuaikan atau dinaikkan atau tidak, karena selama ini kenaikan tariff selalau dikaitkan dengan kenaikan harga listrik dan BBM, tapi kini harga BBM sudah turun, perlu kebijakan dari direksi, mengingat air merupakan hajat hidup orang banyak.

Dalama rapat yang dihadiri anggota komisi C Harman manurung, Andjar Amry, Edi Rangkuti, Uca Sinulingga, Sahat Situmorang, AM Siregar dan Ristiawati, pada prinsipnya mendukung penyertaan modal Rp80 milyar dari Pempropsu, tapi PDAM harus transparan dalam rencana penggunaan uang rakyat tersebut.

Jika ingin penambahan modal dari Pempropsu sebesar Rp80 milyar, tambah S Situmorang, PDAM harus professional, karena masalah investasi penyertaan modal untuk perusahaan air milik daerah menggunakan uang rakyat, sehingga butuh transparansi baik pendapatan maupun pengeluaran.

“Penyertaan modal Rp80 M itu masih kecil dibanding APBD Sumut Rp3,7 tirliun. Persoalannya mau diapakan uang tersebut,” tambah Yulizar.

Dirut PDAM Tirtanadi melalui Direktur Operasionak T Fahmi Johan, Direktur Tekni Sobari Ritonga berjanji menyampaikan data-data yang diperoleh dewan terkait pembiayaan maupun neraca PDAM dalam waktu tidak terlalu lama.

Terkait pelayanan untuk MBR (masyarakat Berpenghasilan Rendah), Sobari mengatakan, direncakan tahun 2009 sebanyak 3500 KK termasuk wilayan Belawan dan Gedong Johor (Karya Bersama). Sedangkan masalah tariff air minum di Sumut tergolong masih rendah disbanding PDAM kota besar lainnya.(ms)

Jangan Berumah di Tepi Sungai

Ibarat kata pepatah kalau tak ingin dihantam ombak jangan berumah di tepi pantai, pepatah ini harusnya menjadi pelajaran bagi warga kota Medan yang bermukim di bantaran sungai baik Sei Deli, Sei Babura, Sei Denai Sei Bedera, Sei Batuan maupun Sei Belawan.

Kenyataannya warga di bantaran sungai tersebut senantiasa menjadi korban banjir jika sewaktu-waktu sungai tersebut meluap apalagi pada musim penghujan , sebab posisi rumah warga dilanda banjir dapat dipastikan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) bahkan lebih parahnya warga nekat mendirikan bangunan tempat tinggal mereka justru memanfaatkan sebagian aliran sungai.

Tindakan nekat ini secara langsung berakibat pada terjadinya penyempitan aliran sungai, bahkan jika kita perhatikan banyak bangunan tergolong permanen di Kota Medan justru melakukan penyempitan aliran sungai, cara dilakukan dengan membendung sebagian aliran sungai untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan resiko bakal terjadi dikemudian hari.

Dari beberapa peristiwa banjir pada akhir 2008 bahkan dua kali terjadi pada awal 2009 mengakibatkan ribuan rumah terendam, tetap saja menjadi korban warga di seputaran bantaran sungai dan sebagian yang berjauhan dari bantaran sungai.

Kasus banjir memang senantiasa membawa dampak buruk terlebih bagi korban yang mengalami langsung, seperti kehilangan tempat tinggal, kerugian harta benda, penyakit menular, ketiadaan bahan pangan tak terkecuali kehilangan nyawa.

Mencermati banjir akibat meluapnya permukaan air sungai, tidak semata kita harus menyalahkan terjadinya penggundulan hutan di hulu sungai termasuk pembuangan sampah sebarangan ke sungai, namun warga juga harus menyadari bermukim di Daerah Aliran Sungai apalagi sampai mendirikan bangunan di aliran sungai merupakan tindakan salah dan beresiko tinggi terhadap keselamatan harta benda termasuk nyawa.

Kasus banjir akibat meluapnya sungai memang tidak selamanya diiringi hujan lebat di hilir sungai , lebih dari itu meluapnya permukaan sungai bisa terjadi karena hujan di hulu sungai, masalahnya hujan di hulu sungai sulit di tebak warga bermukim di hilir sungai karena datangnya bisa secara tiba-tiba tanpa memberikan aba-aba.

Memang, memindahkan warga bermukim di bantaran sungai jika kita menginginkan Daerah Aliran Sungai menjadi jalur hijau bukan suatu pekerjaan ringan terlebih bagi Pemko Medan, namun bukan berarti pekerjaan itu tak bisa dilakukan, sebab jika pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkannya, pekerjaan seberat apa pun bisa diatasi.

Persoalannya mampukah Pemko Medan menertibkan bangunan di Daerah Aliran Sungai baik yang sudah berdiri maupun yang bakal berdiri tak terkecuali bangunan tersebut milik siapa, jika menyalahi ketentuan harus ditindak sesuai peraturan berlaku. Di sisi lain masyarakat juga dituntut kesadarannya tidak mendirikan bangunan liar di Daerah Aliran Sungai.

Apabila kedua komponen tersebut di atas memiliki komitmen sama mengatasi persoalan banjir, paling tidak kasus banjir akibat meluapnya sungai dapat teratasi, setidaknya warga menjadi korban banjir dapat ditekan dan kasusnya tidak terus berulang tanpa ada solusi penyelesaian banjir akibat meluapnya sungai yang mengalir di Kota Medan.

Walau bajir tidak selamanya disebabkan karena meluapnya permukaan sungai, namun yang jelas jika tak ingin kebanjiran paling tidak jangan bermukim di bantaran sungai. ( Dailami, penulis adalah pemerhati masalah sosial kemasyarakatan)

Pendidikan Angkat Citra Bangsa

Medan (Lapan Anam)
Wagubsu, H Gatot Pudjo Nugroho mengajak masyarakat agar
senantiasa mengutamakan pendidikan. Sebab lewat pendidikan akan mampu mengangkat harkat dan kualitas suatu bangsa.

Wagubsu mengemukakan itu dalam sambutannya di acara HUT ke 30 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan di Jalan Pancing Medan, Sabtu. Di acara itu Wagubsu juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan tiga lokal di MAN 1 Medan, hibah dari Pemprovsu.

Dia menekankan, pentingnya para orangtua memberikan bekal pendidikan kepada para anak. Ini diperlukan agar para anak bangsa kedepan menjadi anak yang bias bersaing di masyarakat.

"Mari kita bekali para anak kita dengan bekal ketaqwaan dan ilmu yang bermanfaat bagi semua," katanya.

Untuk itu, wagubsu mengajak para orangtua/wali siswa MAN 1 Medan khususnya siswanya bisa menjadi benteng bagi generasi muda. Yakni senantiasa mengedepankan ciri keislaman di tengah masyarakat.

Pada kesempatan itu, wagubsu juga menjelaskan, kualitas manusia di Sumut saat ini memiliki daya saing tinggi atau bisa bersaing di masyarakat. Hal ini disebabkan semakin membaiknya keualitas pendidikan.

Makanya wagubsu mengaku salut terhadap alumni MAN 1 Medan yang mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah. "Seperti Rafriandi Nasution, yang merupakan ketua alumninya saat menjadi wakil rakyat kiprahnya terhadap dunia pendidikan sudah dirasakan masyarakat," sebutnya.

Sementara Ketua Dewan Pakar MAN 1 Medan, Abdul Muin Sibuea dalam sambutannya berharap kualitas MAN 1 Medan bisa unggul dengan sekolah lain. Untuk itu, tenaga pendidikan dan sarana di MAN 1 Medan harus senantiasa ditingkatkan. (ms)

Kreatifitas di MAN 1 Medan Tinggi

Medan (Lapan Anam)
Ketua Ikatan Alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan,
Rafriandi Nasution, SE MT mengatakan, kreatifitas siswa di MAN 1 Medan sangat tinggi. Sehingga tak heran, para lulusannya senantiasa sukses di berbagai bidang pekerjaan dan profesi.

Rafriandi mengemukakan itu dalam sambutannya di Acara HUT ke 30 MAN Medan di Jalan Pancing Medan, Sabtu (17/1). Hadir di cara itu, Kepsek MAN 1 Medan, Baharuddin Harahap, Ketua Dewan Pakar MAN 1 Medan, Prof Dr Abdul Muin Sibuea, dan Wagubsu Gatot Pujo Nugroho.

Rafriandi kini anggota DPRDSU itu mengaku, saat dirinya mengeyam pendidikan di MAN 1 Medan selalu didukung dengan aktifitas ekstrakulikuler. Sehingga para siswa di MAN 1 Medan bisa mengembangkan bakatnya masing-masing.

"Sebab di MAN 1 Medan ada kegiatan kesenian atau teater dan musik, olah raga, OSIS, dan Pramuka”, kata Rafriandi yang mengaku dirinya sudah beberapa kali menjadi ketua kelas saat duduk sebagai siswa MAN 1 Medan.

Rafriandi juga menyatakan, rasa kebersamaan di MAN 1 Medan sangat kuat. Hal ini terbukti, meskipun para siswanya terdiri dari beragam etnis dan suku, tapi tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Untuk itu, Rafriandi mengajak para orang tua/wali siswa khususnya siswa MAN 1 Medan, senantiasa mengangkat dan meningkatkan citra dan kejayaanaan MAN 1 Medan.

Ini diperlukan agar MAN 1 Medan senantiasa mendapat kepercayaan dari kalangan masyarakat, sehingga berimbas para lulusannya juga akan diterima di tengah-tengah masyarakat.

"Saat ini banyak alumni MAN 1 sukses di berbagai bidang, seperti
perbankan, eksekutif bahkan sebagai wakil rakyat, semata-mata karena ilmu dan didukung kreatifitas yang tinggi diperoleh dari MAN. Untuk itu, umat islam di Kota Medan umumnya di Sumut senantiasa membangun potensi MAN 1 Medan," imbau Rafriandi juga caleg DPR RI dapil Sumut 2 nomor urut 4.
Rafriandi merupakan mantan Ketua Komisi E DPRDSU bidang pendidikan itu juga berharap, APBD Sumut mampu mengangkat kualitas pendidikan. Karena, lanjut Rafriandi, alokasi APBD Sumut 2009 20 persennya dialokasikan untuk bidang pendidikan.

Sementara itu, Kepsek MAN 1 Medan, Burhanuddin Harahap SAg,MPd mengaku, kegiatan ekstrakulikuler di MAN 1 Medan diprogramkan untuk mengembangkan bakat siswa. Ekstrakulikuler itu yaknia seperti
kader Dakwah siswa.

"Kader Dakwah ini tugasnya mengembangkan dakwah islam ke daerah, seperti Karo, Simalungun dan Langkat dengan biaya sendiri. Makanya saya bangga kepada para alumni yang selalu membantu kader Dakwah. Selain kader Dakwah ada juga kegiatan basket, osis, pramuka, tarung drajat, drum band dan kesenian," ujarnya.(ms)

26 Caleg Asal Pahae Didoakan

>>>Hubban Nasution

Medan (Lapan Anam)
SEDIKITNYA 500 orang anggota Ikatan Keluarga Pangaranto Rura Pangaloan (IKPRP), melepas 26 orang putra/i asal Pahae, Tapanuli Utara (Taput) untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg), baik untuk DPR RI, DPRD propinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Dari jumlah itu, 11 orang di antaranya, termasuk Drs Burhanuddin Napitupulu, Jumongkas Hutagaol dan Abyadi Siregar diulosi (disematkan ulos Batak-red). Ini sebagai simbol adat Batak yang memberi penguatan batin dalam berjuang meraih cita-cita.

Tak hanya itu, pada acara Perayaan Bona Ni Taon (Awal Tahun) yang berlangsung di Wisma Bhakti Jalan AR Hakim/Jalan Bhakti, Minggu (18/1) itu, 500-an undangan mendoakan agar seluruh Caleg tersebut diberi kekuatan oleh Allah Tuhan YME, sehingga terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Doa yang khusu’ tersebut, dipimpin Pdt Tambok Sitompul STh (Agama Kristen) dan Ustadz Abidan Sitompul (Agama Islam).

Khusus kepada Drs Burhanuddin Napitupulu yang merupakan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Dapem Sumut-1 (Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi), tidak saja diharapkan sekadar terpilih, tapi juga agar bisa menjadi Ketua DPR RI periode 2009-2014.

“Kita mendoakan agar Pak Burhanuddin Napitupulu menjadi Ketua DPR RI lima tahun mendatang. Dengan begitu, berbagai kepentingan Sumut, khususnya kepentingan pembangunan Luat Pahae bisa diperjuangkan dengan mudah di tingkat nasional,” kata Ketua IKPRP dr Hulman Sitompul.

Ketika memberi keterangan, dr Hulman Sitompul yang juga Ketua Persatuan Luat Pahae Indonesia (PLPI) didampingi tokoh-tokoh asal Luat Pahae seperti Manahara Sitompul, Lamsiang Sitompul, ahli pemangku adat Huminsa Sitompul dan sebagainya.

Sedang para Caleg yang hadir dan diulosi adalah Burhanuddin Napitupulu Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 dari Dapem Sumut-1 ( Medan , Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi), Jumongkas Hutagaol Caleg untuk DPRD Sumut.

Abyadi Siregar Caleg PAN untuk DPRD Medan dari Dapil II (Medan Tuntungan, Polonia, Johor, Sunggal, Selayang, Maimun dan Medan Baru), Robert P Sitompul (Caleg DPRD Sumut), Mustofawiyah Sitompul (DPRD Sumut), Dame Sitompul, Roymon Simatupang, Idamawati Nababan, Ruhut Sitompul, Ir Cristian Sitompul dan W Sitompul.

Dr Hulman mengimbau agar seluruh keluarga besar IKPRP dan PLPI yang berada di Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebingtinggi dan sebagainya, memberi dukungan kepada para Caleg asal Pahae tersebut pada Pemilu 2009 mendatang. Karena keberhasilan para Caleg tersebut, katanya, juga merupakan keberhasilan Bona Pasogit (kampung halaman). “Bila semakin banyak putra/i asal Pahae berhasil, maka akan semakin maju Luat Pahae,” katanya.

DIBUKTIKAN

Di hadapan ratusan warga IKPRP, Burhanuddin Napitupulu menjelaskan bukti bahwa sukses orang Pahae juga menjadi kesuksesan daerah Luat Pahae. “Saya hanya satu tahun menjadi Ketua Komisi V DPR RI, tapi sudah banyak yang saya perbuat untuk Luat Pahae, khususnya kampung saya di Desa Sibulan-Bulan, Kecamatan Purbatua (dulu Kecamatan Pahae Jae-red), Taput,” papar Burhanuddin.

Dulu, lanjut Burhanuddin, tempat Sibulan-bulan merupakan desa terpencil dan terisolir. “Tapi, ketika saya menjadi Ketua Komisi V DPR RI, saya meminta Menteri PU ketika itu untuk membangun jembatan yang menyeberangi Sungai Batang Totu sebagai penghubungi ke desa itu senilai Rp 3,5 miliar,” katanya.

Tidak hanya itu. Jalan yang menghubungkan ke desa itu yang sebelumnya hanya jalan tikus, kini sudah dilebarkan dan diaspal. “Jaringan listrik juga sudah menerangi kampung saya tersebut,”katanya.

Menurutnya, semua ini bisa dilakukan karena kita memiliki kekuatan politik. Tanpa itu, lanjutnya, tak mungkin berbagai bentuk pembangunan itu bisa menyentuh Desa Sibulan-bulan.

“Karena itulah, Luat Pahae saat ini membutuhkan kekuatan politik. Untuk itu, saat ini kita harus bersatu agar bisa menjadikan putra asal Luat Pahae memiliki kekuatan politik,” katanya.***

Pemekaran Kota Medan Sudah Mendesak

Medan ,(Lapan Anam)
Calon legislatif Partai Demokrat untuk DPRD Sumut dapem Medan H Arifin Nainggolan SH MSi menyatakan, pemekaran Kota Medan menjadi dua kota masing-masing kota Medan (induk) dan Kota Medan Utara sudah sangat mendesak.

“Pemekaran diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan mempercepat pembangunan. Karena dengan kondisi saat ini, kota Medan malah mengalami kemunduran disegala bidang dibanding 10-5 tahun lalu”, kata H Arifin Nainggolan SH MSi kepada wartawan, di Medan, Jumat (16/1).

Menurut Arifin, pemekaran Kota Medan sudah menjadi keharusan, karena wilayahnya terlalu luas. Selain kota Medan induk juga Kota Medan Utara yang direncanakan masuk wilayah Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan, karena kemajuan pembangunan disegala bidang khususnya untuk kawasan Medan Utara belum merata.

Dicontohkanya, masalah infrastruktur jalan dihampir seluruh pelosok kota Medan banyak yang hancur, penataan kota semraut termasuk pasar-pasar terdisional. Persoalan pengendalian banjir termasuk proyek banjir kanal justru ‘menuai badai’, karena persoalan banjir masih terus menghantui warga Kota Medan, sehingga dalam 5 tahun terakhir tidak ada yang bisa dibanggakan dari pembangunan kota Medan.

Harusnya, ujar Arifin Nainggolan juga Dewan Penasihat DPP PBI (Persatuan Batak Islam), pembangunan kota Medan semakin maju dan berkembang, bukan sebaliknya semua bergerak mundur, karena manajemen Pemko Medan lemah. Misalnya, pembinaan olahraga semakin anjlok.

“Dulu kota Medan disegani adanya PSMS yang jadi kebanggaan, tapi sekarang terpuruk,” ujarnya di gedung Sekretariat ‘AWAN’ (Abdul Wahab Arifin Nainggolan) Centre Jalan Sei Batanghari Medan, gedung miliknya yang pernah dipinjam jadi kantor DPW PKS Sumut dan sekretariat pencalonan Sigit Pramono Asri pada Pilkada Medan yang lalu.

Mantan anggota DPRD Sumut ini mengatakan, ada janji Pemko Medan untuk membuat perkuburan di beberapa wilayah kota Medan yang sampai saat ini belum terlaksana. Padahal, janji tersebut diungkapkan 3 tahun lalu saat anggota DPRD Sumut dapem Medan melakukan reses maupun kunker. “Masalah kuburan saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana dengan persoalan masyarakat lain,” ujarnya.

Karena itu, Arifin Nainggolan minta DPRD Kota Medan jangan tidur melihat kondisi kota Medan saat ini yang mengalami kemunduran dan menghadapi kehancuran, jika tidak segera dilakukan langkah-langkah penyelamatan dengan proses pengembangan pembangunan melalui pemekaran

Salah satu solusi mengatasi kemunduran dan keterpurukan Kota Medan saat ini harus dilakukan pemekaran terhadap kota Medan, karena 5 tahun terakhir tidak ada kemajuan kinerja DPRD Medan, sebaliknya bergerak mundur. Sementara anggaran yang dihabiskan periode per periode anggota DPRD Medan tidak sedikit. (ms)

Petani Sumut Belum Galakkan Bagot Aren

Medan (Lapan Anam)
Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK), Mayjen Simanungkalit,mengatakan petani si Sumatera Utara (Sumut) belum menjadikan tanaman Bagot (aren/enau) sebagai komoditi unggulan.

“Tanaman Bagot masih dikelola secara tradisional dan terbatas untuk bahan baku Tuak dan Gula Sakka (Gula Aren) dengan pola tradisional”, katanya dalam Workshop Peluang Bisnis Komoditi Bagot yang digelar LAMPIK di Medan, Jumat (16/1).

Dalam workshop diikuti 30 orang peserta berasal dari petani, Pemerintah Kecamatan/Pemda serta para aktivis masyarakat lainnya itu, Mayjen Simanungkalit memaparkan peluang dan strategi pengembangan tanaman Bagot sebagai komoditi unggulan yang masih terbuka untuk dikembangkan.

Kata dia, petani di Sumut perlu menggalakkan budidaya Bagot guna memenuhi kebutuhan gula sakka (gula merah) yang terus meningkat. Juga memanfaatkan potensi lahan tidur yang masih terhampar luas di sejumlah daerah.

“Peluang mengembangkan industri hilir dari tanaman Bagot di Sumut masih terbuka lebar. Selain karena pasaran lokal masih terbuka, juga adanya pangsa pasar eksport yang menjanjikan”, ujar Mayjen Simanungkalit juga Ketua Kaukus Wartawan Peduli Petani dan Nelayan (KWPPN).

Sampai saat ini kata dia, Sumut belum mampu memenuhi kebutuhan gula aren di pasaran lokal. Demikian juga untuk minuman Tuak sebagai minuman tradisional khas sejumlah etnis di Sumut, belum mampu dipenuhi secara teratur.

Tiap tahun Sumut hanya mampu memproduksi 2.708 ton gula aren dari lahan sekitar 4.400 hektar yang tersebar secara acak di hutan-hutan tropis. Sedangkan kebutuhan pertahun, Sumut membutuhkan 20.000 ton.

Demikian juga peluang eksport, Sumut belum dapat menyanggupi permintaan gula aren sejumlah negara di kawasan Asia dan Eropa seperti Jepang. Demikian juga permintaan lidi, ijuk dan akar yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari tanaman Bagot.
Pemasok gula aren di Jepang saat ini masih didominasi Thailand yang menguasai pasar 49%, Australia 39%, dan Afrika Selatan 12%. Maka bila saja, tanaman Bagot dijadikan sebagai komoditi unggulan di Sumut, petani kita tentu bakal meraup devisa lebih besar lagi.
Mayjen Simanungkalit sendiri kini sedang mengembangkan kebun Bagot diatas lahan 10 hektare di Desa Hopong kecamatan Simangumban Taput. Selain sebagai sarana penelitian tanaman Bagot, areal tersebut juga menjadi pilot proyek bagi pengembangan Bagot di wilayah Pahae Taput.

Dia mengatakan, pohon Bagot adalah komoditi multiguna yang layak dikembangkan secara professional. Mulai dari akar sampai daun, semuanya memiliki nilai ekonomis sangat tinggi.

“Dikampung saya di Hopong, Aren (Bagot) adalah tanaman sitolong na dangol (membantu orang suah), karena memberi manfaat ganda bagi petani”, katanya. (ms)

Pemasok Narkoba Ditangkap di Hotel Tiara

Medan (Lapan Anam)
Tim Serse Narkoba Poltabes MS menangkap Fauzi (23) warga Jalan Gaharu Medan, Lobby Hotel Tiara Jalan Cut Mutia Medan, Jumat (16/1/09) sore tadi pukul 17.20 WIB. Pria gondrong ini, tertangkap tangan sedang transaksi satu paket narkoba jenis Sabu-Sabu, dengan petugas yang menyaru sebagai pembeli.

Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat. Semula polisi menerima informasi, tersangka Fauzi sebagai pengedar narkoba yang selama ini memasok narkoba kepada tamu hotel di sejumlah hotel berbintang di Medan.

Untuk menangkap tersangka polisi mengatur strategi penangkapan dengan menyaru sebagai pembeli. Polisi menelepon tersangka dan memesan satu paket sabu-sabu dan transaksi disepakati di lobby hotel Tiara.

Ternyata penyamaran berhasil dilakukan, tersangka mendatangi Lobby. Namun ketika hendak melakukan transaksi, tersangka mengetahui pembelinya adalah polisi. Sehingga tersangka langsung melarikan diri.

Namun Tim Serse Narkoba Poltabes MS, tidak mau kehilangan buruannya dengan mengejar tersangka Fauzi hingga berhasil disergap.Penangkapan bandar narkoba tersebut sempat menjadi perhatian warga setempat dan para security Hotel, karena sewaktu digiring ke Mapoltabes MS, tersangka membuang satu paket sabu-sabu ke selokan parit depan hotel Tiara.

Kelicikan pria berambut gondrong itu tidak membuat polisi merasa putus asa. Polisi berusaha membuka jerjak besi penutup selokan parit, dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti satu paket sabu-sabu tersebut.

Namun dalam pemeriksaan sementara kepada polisi tersangka membantah dituduh sebagai pengedar narkoba.”Saya hanya sebagai kurir dan diberi imbalan sejumlah uang jika mengantarkan sabu-sabu kepada calon pembeli yang menginap di hotel,”ujarnya.(ms)