Medan (Lapan Anam)
Komisi E DPRD Sumut akan menyurati Gubsu H Syamsul Arifin, SE, agar membantu 51 KK warga Lau Cimba, Kabupaten Karo, yang menjadi korban banjir bandang yang "disengaja" petugas Dinas Jalan dan Jembatan Pemprovsu dan Pemkab Karo.
"Kita akan merekomendasikan kepada Gubsu agar membantu para petani sebesar Rp 315 juta yang lahannya "luluhlantak" diterjang banjir bandang pada 12 September 2008 lalu," kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, Budiman Pardamean Nadapdap saat memimpin rapat, Senin (12/1).
Rapat dihadiri Ketua Komisi B DPRD Karo Drs Joy Harlim Sinuhaji, Ketua Komisi C Makmur Jambak, perwakilan petani warga Lau Cimba, mewakili Dinsos Sumut, Dinas Pengairan. Sedangkan Pemkab Karo tidak hadir.
"Kita merasa prihatin dan terenyuh mendengar penuturan masyarakat. Karena itu, Komisi E DPRDSU akan terus mengawal rekomendasi ini," tegas Budiman Nadapdap.
Sebelumnya, Joy Harlim Sinuhaji menilai Pemkab Karo tidak peka sehingga rakyatnya sampai mengadu ke DPRD Sumut. Menurut Joy Harlim Sinuhaji, awalnya Komisi B DPRD Karo peka dengan persoalan itu dan sudah pernah mengundang Pemkab Karo dan disarankan untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi.
Padahal, lanjut Joy Harlim Sinuhaji, banjir bandang yang menerjang lahan petani itu disebabkan kelalaian Pemkab Karo dan Dinas JJ Sumut yang memperbaiki jalan ke Lau Kawar, Tanah Karo Simalem.
Ditambahkan Makmur Jambak, adapun nilai ganti rugi yang diberikan hanya Rp 200.000 per KK sehingga sangat menyakitkan hati masyarakat yang menderita kerugian ratusan juta rupiah. "Menurut Dinsos Karo hanya itu kemampuan mereka, dan mereka tidak ada koordinasi dengan Dinas JJ Sumut," kata Makmur Jambak.
Sementara perwakilan masyarakat bermarga Purba mengungkapkan, banjir bandang akibat gorong-gorong Lau Berneh, Rumah Kabanjahe, Tanah Karo, tersumbat sehingga permukaan air semakin tinggi dan terpaksa dijebol oleh Pemkab Karo dan Dinas JJ Sumut.
Tragisnya, penjebolan gorong-gorong itu tidak memperhitungkan perladangan warga di hilirnya, sehingga semua tanaman sayur dan kolam warga musnah disapu banjir bandang. "Kalau saja ibu-ibu yang memetik sayur tidak lari ke lokasi yang tinggi, sudah pasti mereka ikut terseret banjir," papar Purba.
Sejak kejadian itu, lanjut Purba, dapur masyarakat korban banjir tidak mengepul lagi, dan terpaksa meminjam kesana kemari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. "Rata-rata yang menanam sayur ini adalah penyewa lahan, sekarang tanaman sudah tidak ada sewa lahan harus tetap dibayar," katanya. (ms)
