Seleksi CPNS Terindikasi Korupsi

Medan (Lapan Anam)
Tampaknya seleksi calon pegawai negri sipil (CPNS) yang diselenggarakan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Provsu) telah menyisakan persoalan. Selain kekurang soal, sehingga waktu pelaksaaan ujian terpaksa diundur, juga berpeluang terjadi indikasi korupsi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pihak berwang.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi A Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), pihak Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Simalungun, Pemkab Batu Bara, serta pihak Pemeritah Kota (Pemko) Binjai.

Asnan Said sendiri selaku pimpinan rapat menyatakan, tidak bisa memberikan memberikan kesimpulan, sebab dalam dari rapat yang digelar di aula DPRD Sumut Senin (12/1/09) tersebut, sejumlah anggota dewan merasa ada yang janggal dari pelaksanaan seleksi CPNS 2008, tersebut.

Seperti Ramses Simbolon misalnya, anggota dewan yang duduk di komisi A DPRD Sumut ini merasa curiga dengan perbedaan harga yang terjadi, dimana ada tiga kabupaten/kota yang telah melakukan kerjasama dengan Pusat Komputer (Puskom) Universitas Indonesia (IU), yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara dan Kota Binjai.

Namun dari ketiga kebupaten/kota tersebut, telah terjadi perbedan harga, untuk Kabupeten Simalungun biaya seleksi Rp 75.000 per perserta, sedangkan untuk Kabupaten Batu Bara hanya Rp 35 per sererta, padahal instansi yang melakukan seleksi sama yakni Puskom UI.

"Sungguh sangat tidak masuk akal, jika yang melakukan seleksi CPNS ini instansi sama yakni Puskom UI, namun terhadap seleksi hasil ujian ada perbedaan harga, untuk Kabupaten Simalunguh Rp 75.000 per peserta, semetara untuk Kabupaten Batu Bara hanya Rp 35 ribu, padahal jarak antar kedua kabupaten ini tidak terlalu jauh,"kata Ramses.

Sementara itu Abdul Hakim Siagian SH MHum menyatakan, azas negara Indonesia adalah transparansi, sehingga semua yang dikerjakan juga harus berdasarkan prinsif-prinsif keterbukan, untuk itu Pemprovsu harus proaktif mencari informasi lebih jauh tentang kerja sama seleksi ini.

"Pemprovsu harus mencari tahu apakah kerjasama dengan UI soal seleksi CPNS tersebut benar-benar ada, sebab sikap proaktif ini sangat perlu dilakukan dalam rangka menuju azas transpatansi,"ungkap Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut tersebut,

Rapat kerja itu sendiri bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana persoalan yang terjadi terhadap seleksi CPNS Sumut tahun 2008, sedab dari fakta yang berkembang proses seleksi CPNS tersebut telah menyisakan berbagai persoalan.

Diantaranya ada kabupaten yang harus menunda pelaksanaan ujian karena kekurangan soal kekurangan soal, namun dalam rapat dewan tersebut mememukan kejanggalan sehingga para wakil rakyat yang duduk dikomisi A DPRD Sumut itu meminta kepada pihak Polda Sumut untuk menyelidiki proses seleksi CPNS tahun 2008 tersebut. (ms)