Modus Baru Korupsi PDAM Tirtanadi

Medan (Lapan Anam)
Anggota DPRD Sumut Azwir A Husin meminta PDAM Tirtanadi diminta jangan menambah beban masyarakat, dengan mengenakan biaya administrasi sebesar Rpo3000 per bulan. Kebijakan sepihak itu merugikan ditengah bobroknya mutu pelayanan BUMD milik Pemprovsu itu.

“Biaya administrasi yang akan diberlakukan PDAM Tirtanadi kepada pelanggannya jelas modus baru korupsi”, katanya kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (30/4).

Kebijakan mengenakan biaya administrasi kata dia harus ditolak, karena bertentangan dengan prinsip transparansi anggaran. Apalagi dalam APBDSU setiap tahun biaya operasional PDAM sudah ditampung dalam jumlah besar.

“Masyarakat sudah rela mengkonsumsi air bermutu rendah dan pelayanan amburadul, kok malah dibebani lagi dengan pungutan liar bertamengkan biaya administrasi. Biaya administrasi apa lagi rupya ?”, ujar politisi Partai Demokrat itu.

Ketua SKB KAPPI Angkatan 66 Sumut ini mengatakan, alasan menerapkan biaya administrasi Rp3000 per bulan untuk peningkatan pelayanan jelas penipuan,bohong dan dalih semata.

Karenanya, dia berharap Gubsu H Syamsul Arifin mengevaluasi posisi Dirut PDAM Tirtanadi serta jajaran Direksinya yang cenderung menzolimi pelanggan. PDAM Tirtanadi seharusnya focus meningkatkan mutu pelayanan tanpa membebani pelanggan, sebab walau memberi konstribusi bagi PAD Sumut namun juga masih menjadi beban APBD setiap tahunnya.***