Panji Ikhwan Nasution:

RENDAHNYA PENDAPATAN PERKAPITA

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(Tanggal 22-27 April 2009 di Medan)

Pendapatan perkapita di tengah besarnya Hutang Luar negeri, adalah salah satu masalah besar dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di tengah kondisi itu gagasan membangun Indonesia bermartabat menjadi sesuatu yang mustahil, apalagi iklim penuh ketergantungan kepada negera-negara besar semakin menjadi-jadi.

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Taiwan nyaris sama, yakni kurang dari 100 dollar US. Cina bahkan jauh lebih rendah, yakni sekitar 50 dollar US perkapita. Namun pada tahun 2005 GNP perkapita Indonesia hanya sekitar 1.260 dollar US, Malaysia 4 kali lebih besar, Korea Selatan 13 kali lebih besar, Thailand 2 kali lebih besar, Taiwan 12 kali lebih besar dan bahkan Cina telah semakin jauh meninggalkan Indonesia. Kini gambaran GNP perkapita Indonesia semakin jauh menurun, yakni hanya 810 dollar US perkapita.

Demikian Panji Ikhwan Nasution, caleg Nomor urut 8 untuk DPRD Kabupaten Deliserdang dari Dapem Percut Sei Tuan, Partai Amanat Nasional. Hal itu terungkap dalam Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia” baru-baru ini di Medan.

Menurut catatan ’nBASIS, dalam hal pendapatan percapita Indonesia berada pada urutan menyedihkan di antara negara-negara serumpun. Begitu pun tidak terlihat gegas untuk mengubah keadaan, dan pemerintah terus-menerus melakukan politik citra untuk mendongkrak popularitas dan elektibilitas. Angka-angka statistik polling yang dikeluarkan oleh lembaga jasa survei, sama sekali tidak mampu merubah keadaan.

Menurut Panji Akhwan yang terjun ke dunia politik karena ketertarikan sistem suara terbanyak yang mula-mula dipastikan oleh PAN untuk pemilu 2009, posisi tingkat pertumbuhan PDB Indonesia di Asean menempati urutan keenam setelah Kamboja (10,8 %), Vietnam (8,2 %), Singapura (7.9 %) Myanmar (7,0%), dan Malaysia (5,9 %), sedangkan Indonesia pada angka 5,6 %. Dalam kaitan dengan ekonomi, tentu peran perbankan selalu sangat penting. Namun berdasarkan catatan kinerjanya, selama ini arsitektur Perbankan Indonesia (API) selalu bersifat rancu. Pemerintah memberikan arahan yang berubah-ubah, perbankan semakin tidak ramah terhadap rakyat kecil. Sekitar 65 % kepemilikan perbankan swasta nasional ternyata berada di tangan pihak asing.

Dana mengalir sedemikian rupa dari daerah di tingkat terendah menuju pusat bisnis. Harap dicatat bahwa fungsi intermediasi perbankan mengalami gangguan fungsi yang serius akibat konsentrasi kredit pada proyek-proyek besar dan tidak menyentuh kebutuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian struktur usaha berdasarkan kucuran kredit lebih memihak kepada usaha korporasi ketimbang usaha mikro.

Utang luar negeri Indonesia sudah sangat besar hingga nilainya nyaris dengan PDB (2001-2005). Kewajiban pembayaran utang itu dari tahun ke tahun dengan sendirinya menguras devisa. Bunga pinjaman telah terakumulasi hingga menyita 1/3 pembayaran utang sehingga menjadi beban tersendiri pula, dan dalam 20 tahun terakhir cicilan pokok dan bunga utang telah menyedot hampir separo dari pengeluaran rutin dalam anggaran pembangunan.

Pendapatan perkapita di tengah besarnya Hutang Luar negeri, adalah salah satu masalah besar dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Di tengah kondisi itu gagasan membangun Indonesia bermartabat menjadi sesuatu yang mustahil, apalagi iklim penuh ketergantungan kepada negera-negara besar semakin menjadi-jadi.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS