PAKAI DULU CELANA DAN BAJUMU,
BARULAH PIKIRKAN GANTUNG DASI DI LEHERMU
Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Anak-anak itu menangis histeris mempertahankan bangku sekolah yang menurut mereka adalah hak bagi mereka. Bangku sekolah itu akan ditarik pengrajin yang memasok sebelumnya akibat bayaran yang hampir dipastikan dikorup oleh aparat kependidikan non sekolah. Kejadian yang disiarkan oleh tv itu secara luas terjadi di Jawa, baru-baru ini.
Di Medan beberapa tahun lalu survey ‘nBASIS tentang aksesibilitas sekolah berhasil memperoleh data buruknya bangunan sekolah, meski pada saat yang sama Medan digaungkan sebagai kota Metropolitan. Medan , sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia, memang memiliki sekolah-sekolah unggulan sebagai simbol paling jujur tentang semakin tegasnya kasta yang diesign sesuai pertumbuhnya kelas menengah dan atas. Kelas menengah dan atas ini adalah sebuah fenomena yang oleh ahli ekonomi jarang diterangkan sebagai akibat langsung buruknya distribusi sumber. Jadi, pendidikan di Indonesia sudah tampil sebagai sarana perkastaan yang tegas, konsepsional dan permanen. Tak ada professor dan para pembijaksana Negara yang menyadari itu untuk dirombak.
Di Indonesia, saat ini, dalam tahun anggaran berjalan, baru saja terlaksana sebuah kemauan untuk tunduk kepada tuntutan imperatif konstitusi yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan memenuhi alokasi anggaran sebesar 20 % dari total APBN dan APBD. Tetapi perumusannya begitu mengherankan, melukiskan ketidak-fahaman Indonesia terhadap filosofi yang dikandung oleh konstitusi yang mewajibkan alokasi 20 % itu. Pasalnya, seluruh jajaran pemerintaham tidak mau faham sama sekali apa yang dimaksud anggaran pendidikan itu. Mereka campuradukkan begitu saja dengan anggaran aparatur, atau institusi lain non kependidikan yang menelan anggaran itu. Tetapi ingin dikesankan secara kuat angka 20 % terpenuhi, dan dikampanyekan pula. Indonesia perlu jujur dan belajar sungguh-sungguh tentang makna pendidikan. Itulah kesimpulannya.
Nah sekarang tentang UAN. Apakah UAN itu? Ujian Akhir Nasional, sebuah seremoni disakralkan. Di tengah kondisi buruknya perlakuan terhadap guru (gajinya di bawah standar layak hingga tepat dituduh sebagai pelanggaran HAM terbesar sejak Indonesia merdeka dan jika dihitung secara cermat sebetulnya para pahlawan tanpa tanda jasa ini amat besar subsidinya terhadap negara), di tengah buruknya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, di tengah buruknya kualitas guru, di tengah buruknya proses belajar-mengajar, negeri ini latah selatah-latahnya melakukan UAN. Biayanya tentu amat besar (Yakin tak ada korupsi?). Pengerahan tenaga dan pikiran untuk itu pun sangat berlebihan. Anak-anak sekolah wajib stress jika bukan ketakutan karena didramatisasi dengan kehadiran para polisi dan lagak-legok para pejabat yang tinjau sana sini untuk tampil seolah peduli pendidikan lewat media massa . Alangkah naifnya sandiwara ini.
Di Medan Perguruan tinggi seperti Unimed ikut latah selatah-latahnya. Mereka memantau dengan mengerahkan para dosen ke berbagai sekolah. Sebuah harian lokal dengan jeli memberitakan bahwa karena pantau-memantau ini rupanya dosen harus meninggalkan kewajibannya mengajar di kelas hingga mahasiswa korban. Siapakah mereka para pemantau ini? Malaikat barangkali, yang sudah beres betul melakukan tugasnya mendidik anak-anak bangsa di ruang-ruang kelas mereka. Betul? Ah tidak barangkali. Tentu harus dikatakan tidak. Sukarkah dibedakan bobroknya proses belajar mengajar di jenjang pendidikan menengah dengan di perguruan tinggi? Itu tak sukar. Di antara mereka para Guru Besar yang bersingga sana di Menara Gading itu pastilah dengan mudah membuka kaji tentang ini.
Bagaimana kalau ujian di ruang-ruang kelas perguruan tinggi itu dihadiri polisi agar tidak ada Sandra-menyandra nilai untuk kepentingan yang rendah, agar tidak ada “kopek-mengopek” yang memalukan, agar benar-benar yang tak berhak lulus drop out begitu saja, dan jika ada penyimpangan langsung saja polisi menangkap dosennya, memenjarakan Ketua program studinya satu sel bersama Dekan dan Rektor? (Penjara akan penuh? Hitunglah dengan jujur, kawan-kawan).
Adakah seorang guru, seorang Kepala Sekolah atau seorang dosen, seorang dekan atau seorang rektor yang percaya putra atau putrinya yang duduk di SMA akan lolos ke perguruan tinggi favorit jika hanya menerima pelajaran dari sekolah tempat ia belajar selama 3 tahun? Sebuah seminar yang pesertanya para guru di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara beberapa tahun lalu, kepada saya mengaku terus terang: “itu tidak mungkin, bapa”. Mereka, para guru miskin itu, yang karena kemiskinannya itu sering harus “menggalas” dengan memberi pelajaran di 2 atau 3 sekolah, harus mengeluarkan biaya besar untuk bimbingan belajar di luar jam sekolah. Wajib itu, wajib. Guru sendiri tak yakin pekerjaannya. Dan itulah yang akan di-UAN-kan itu.
Sekali lagi, apa yang akan di-UAN-kan? Tahun lalu begitu menyedihkan ketika seorang guru (Kepala Sekolahkah?) di Lubuk Pakam berurusan dengan kepolisian karena tertangkap tangan memberi bantuan kepada siswanya agar dapat melewati UAN yang menakutkan itu. Jujur sekali dia berfikir bahwa memang perlu standar kelulusan dan juga perlu informasi tentang tingkat kebodohan atau tingkat kepintaran yang dihasilkan oleh interaksi belajar-mengajar dengan syllabus dan kurikulum serta proses yang berlangsung di lembaga persekolahan itu. Tetapi mungkin ia pun tahu dengan bijak bahwa tak ada yang memperbolehkan siswa lulusan terpintar untuk langsung saja tak usah ditest masuk kerja di lembaga pemerintahan, apalagi di sektor swasta (hanya yang ingin jadi anggota legislatif dan Presiden dan jajarannyalah yang tak memerlukan test semacam itu, cukup dengan neko-neko politik semacam pemilu penuh gangguan kejujuran dan keadilan serta kemartabatan).
Kemaren di beberapa harian local muncul dua aroma pemberitaan tentang UAN. Gubenur Syamsul Arifin memberi jaminan tidak ada kebocoran, sementara dari tempat lain ada nada pemberitaan yang bertentangan. UAN, oh UAN.
Seorang anggota jaringan ‘nBASIS dari Panyabungan tadi malam bersms (dan sms itulah yang menjadi pemicu tulisan in). “Mengapa ‘nBASIS tidak ikut memantau UAN?”, begitu bunyinya. Jawaban saya: “pekerjaan naïf penuh sandiwara biarkan dilakon saja oleh mereka yang suka sandiwara”.
Wahai Indonesia, fahamilah prioritasmu. Dengan kondisi seperti ini tak ada Negara dan bangsa lain di belahan bumi lain yang akan mengakui kehebatanmu betapapun kau katakan siswamu lulus dengan mengagumkan atau para sarjanamu lulus dengan cumlaude semua. Wahai Indonesia, tak usah gantungkan dasi di lehermu jika celana dan bajumu belum mampu kau jahit. Merdekalah Indonesia dengan sebenar-benarnya merdeka.
Penulis: Koordinator Umum ‘nBASIS, dosen Sosiologi politik UMSU, Medan .
