Ibrahim Sakty Batubara:

WAJIB MENGATASI KRISIS PANGAN

Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS ”Tanda Tanya Indonesia”
(22-27 Februari 2009 di Medan)

Indonesia tumbuh sebagai bangsa kurang percaya diri di sektor pertanian. Sebagian besar produk pangan untuk kebutuhan warganya dipenuhi dari impor. Padahal dengan mengandalkan lahan tropis yang sangat luas, bangsa ini seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kerja petaninya. Tekad bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan merosot. Pemerintah dan masyarakat semakin ragu atas kepercayaan diri dalam bidang pangan.
I
brahim Sakty Batubara dengan wajah penuh heran menyergah di awal ceramahnya: ”Sulit sekali meyakinkan Indonesia atas keunggulan komparatifnya sendiri dibanding dengan negara lain. Atas dasar keungulan komparatif tadi seyogyanyalah paradigma ketahanan pangan berbasis kemandirian pada kekuatan sumber daya alam (SDA) dan komunitas petani Indonesia itu sendiri termasuk dalam prioritas unggulan. Itu tidak cukup terdokumentasi dalam catatan kenegaraan, melainkan wajib diikuti dengan proporsi alokasi anggaran yang rasional.

Ibrahim Sakty Batubara adalah seorang legislator (DPRDSU) dari Partai Amanat Nasional yang kini mendapat nomor urut 1 untuk pencalonan ke DPR-RI dari Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Serdangbedagai dan Tebingtinggi).

Idealnya, menurut mantan dosen Kopertis Wilayah I ini, pemerintah harus mampu menjamin kedaulatan pangan bagi petani kecil, miskin dan ketersediaannya (pangan) sekaligus. Kini, Indonesia sedang mengalami krisis pangan. Harga sembako seperti beras, gula dan minyak goreng semakin tidak terjangkau oleh daya beli rakyat.

Akibatnya, prahara sektor pangan dan gizi buruk merebak di berbagai daerah. Sektor pertanian tidak mampu menyejahterakan petani. Data BPS menunjukkan, pertumbuhan sektor pertanian dari 4,1% pada 2004 menjadi 3,0% pada 2006. Pangsa PDB pertanian menurun dari 15,5% pada 2004 menjadi 13,0% pada 2006.

Masalah Swasembada Pangan

Menurut catatan Ibrahim Sakty Batubara, Indonesia kehilangan swasembada pangan disertai fenomena penurunan produksi beras yang tak terhindari. Produksi gabah kering pada tahun 2007 direncanakan hanya 53,1 juta ton atau turun 1,2 juta ton jika dibandingkan pada 2006. Indonesia yang karena jumlah penduduknya menduduki posisi sebagai raksasa pasar pangan telah sekaligus menjadi incaran produsen asing.

Oleh karena itu menjadi amat ironis ketika Indonesia menjadi pengimpor hasil pertanian/pangan terbesar dunia. Ini menjadi pertanyaan serius terhadap proses melemahnya kemandirian bangsa. Anehnya, tandas Ibrahim Sakty Baatubara, keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya perubahan mekanisme impor beras, yakni Surat Menteri Perdagangan No. 1109/Dag/8/2007 yang isinya memberi keleluasaan kepada Bulog untuk mengimpor beras kapan saja.

Apa yang kemudian terjadi adalah proses yang mencemaskan. Mengutip data yang dibeberkan Mantan ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Siswono Yudo Husodo pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IX oleh LIPI, 22 Nov 2007 di Jakarta, Ibrahim Sakty Batubara menyebutkan bahwa Indonesia kini mengambil kebijakan mengutamakan impor, membuat petani semakin miskin karena insentif impor dinikmati petani negara mengeksport.

Fakta dan angka impor pangan Indonesia menunjukkan 30 % kebutuhan gula nasional, 25 % kebutuhan daging sapi, 50 % kebutuhan atau sekitar 1 juta ton garam, 45 % kebuthan kedelai nasional, 10 % kebutuhan jagung, 15 % kebutuhan kacang tanah, 70 % kebutuhan susu, Bawang putih juga, dan 1,2 juta ton beras.

Badan dunia yang khusus mengurusi pangan (FAO) pada tahun 2000 menegaskan keyakinanya bahwa suatu negera-bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 100 juta orang tidak mungkin atau sulit untuk menjadi maju dan makmur bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor. Salah satu penyebab ambruknya bekas negara adidaya Uni Sovyet ditengarai karena pemenuhan kebutuhan pangan bergantung pada pasokan dari negara-negara NATO.

Menurut catatan ’nBASIS, Sekalipun sudah menjadi komitmen dunia, tiap warga berhak atas kecukupan pangan, baik kuantitas maupun kualitas, kini 1,3 milyar penduduk dunia bekerja pada sektor pertanian, dan 2,5 milyar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Di Indonesia, sekitar 85 % penduduk bekerja pada sektor ini.

Pertanian menjadi gantungan hidup dan penyedia pangan. Namun karena struktur ekonomi kapitalisme internasional sektor ini tetap tidak bisa menaikkan kualitas hidup petani. Fakta tentang itu tidak bisa dibantah. South Centre tahun 2005 memperkirakan 85-90 % perdagangan pangan dunia dikontrol oleh 5 perusahan transnational (TNCs). 75 % perdagangan serealia dikuasasi 2 TNCs. Dua TNCs menguasai 50 % perdagangan dan produksi pisang.

Tak kurang dari 85 % perdagangan the hanya dikuasasi oleh 3 TNCs, 5 TNCs menguasasi 70 % produksi tembakau, 7 TNCs menguasai 83 % produksi dan perdagangan gula dan hanya 4 TNCs yang menguasai hampir 2/3 pasar pestisida, dan menguasai 100 % pasar global bibit transgenik. Mereka sangat mampu mengontrol harga input pertanian, mempraktekkan perjanjian jual beli yang amat tidak fair. Mereka berusaha membentuk harga kartel, mendepak perusahaan lokal dari pasar, dan membeli komoditas petani dengan harga super murah.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS