Ibrahim Sakty Batubara:

MENAGIH JANJI PEMERINTAH
KEPADA ORANG MISKIN DAN PARA PENGANGGUR


Catatan Highlight Diskusi ’nBASIS
”Tanda Tanya Indonesia” (22-27 April 2009 di Medan)

Salah satu fungsi utama negara Indonesia ialah memerdekakan warga dari kemiskinan. Adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan dan penghidupan layak. Konstitusi kita memang tegas-tegas memerintahkan bahkan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk menjadi tanggungjawab negara.

Pada awal pemerintahannya SBY-JK menjanjikan penurunan jumlah orang miskin dan pengangguran dalam 5 tahun, tegas Ibrahim Sakty Batubara mengingatkan Kampanye Pilpres 2005 lalu. Kata Ibrahim Saktybatubara, SBY-JK bahkan menargetkan angka kemiskinan menjadi 8 % dari total penduduk pada akhir masa jabatan tahun 2009.

Tetapi fakta dan data yang ada menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY-JK dalam hal memerangi kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran malah semakin meningkat meski dana program populis yang disalurkan kepada rakyat amat fantastis.

Mengapa tidak ada korelasi antara dana besar yang digelontorkan dengan perbaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran? Kemungkinan besar terletak pada dua hal utama. Pertama, tingkat dan kualitas amanah yang amat diragukan pada jaringan birokrasi hingga terjadi penyimpangan yang amat serius. Kedua, penentuan program yang tidak didasarkan pada kecukupan data dari masyarakat hingga pemerintah memberi kucing padahal masyarakat butuh kambing, tegas Ibrahim Sakty Batubara.

Menurut catatan ’nBASIS, angka kemiskinan (2006) masih 17, 75 % dan angka pengangguran 10, 14 %. Menurut Tim Indonesia Bangkit, hasil studi uji coba instrumen proxy kemiskinan BPS & ADB, inflasi dihadapi kelompok miskin (2005) ternyata hampir dua kali lipat dari inflasi nasional. Artinya, tambahan beban dihadapi kelompok miskin dua kali lebih besar dari rata-rata nasional. Akibatnya angka kemiskinan Maret 2006 telah meningkat hingga 22, 9 %.

Tim Indonesia bangkit juga menunjukkan bahwa pada tahun pertama pemerintahan SBY-JK angka pengangguran justru membengkak menjadi 10. 3 % dan pada tahun 2006 menjadi 11,0%. Hasil diskusi KOMPAS (2007) menunjukkan angka pengangguran dari 8,1 % (2001) menjadi 9,9 % (2004), 10,3 % (Februari 2005), 11,2 % (November 2005), 10,5 % (Februari 2006). Pertumbuhan ekonomi rata-rata4,6 % pasca krisis diperkirakan hanya dinikmati oleh 40 % golongan menengah dan 20 % golongan terkaya. Sementara keberadaan 40 % golongan termiskin terus menurun sejak tahun 2005.

Data BPS (Juni 2007) menunjukkan jumlah pengangguran 10, 55 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin 37, 17 juta orang. Mengacu pada data BPS tahun-tahun sebelumnya, penduduk miskin Indonesia mencapai 38,7 juta tahun 2001, 37, 9 juta tahun 2002, 38, 4 juta tahun 2003, 36,1 juta tahun 2004, 35, 1 juta tahun 2005 dan 39,05 juta tahun 2006. Menurut sumber lain terdapat jumlah angkatan kerja (15-60 tahun) terdiri dari laki-laki 67.672.558 perempuan 38.609.237. Angka pengangguran terbuka 10, 45 %

Menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, dalam era reformasi ini baru sekarang ada peningkatan kemiskinan yang drastis. Tahun 2005 kemiskinan berjumlah 35 juta orang, tahun 2007 menjadi 39 juta orang. Pengangguran pun meningkat dari 10, 58 % menjadi 11, 1 %. Data BPS 2006 menunjukkan pengangguran terbuka mencapai 11.104.693 orang. Berdasarkan taraf pendidikan para penganggur, jumlah penganggur yang berpendidikan SD ke bawah 3.524.884 orang, SMP sebanyak 2.860.007 orang, SMA 4.047.016 orang, selebihnya berpendidikan perguruan tinggi.

Noted & Reported by: Ikhtiyar ZNS,
Divisi Jaringan nBASIS