16 KK Korban Banjir Bandang Bahorok Belum Dapat Rumah

Medan , (Lapan Anam)
Sebanyak 16 KK korban banjir bandang bahorok Kabupaten Langkat tahun 2003, ternyata sampai saat ini belum mendapat rumah tempat tinggal. Sementara pemerintah pusat telah menyetor anggaran sebesar Rp50 milyar.

Demikian dilaporkan Tim reses DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) XI Binjai-Langkat, disampaikan jurubicara Tim Reses DPRD Sumut Dapil XI HM Marzuki dalam rapat paripurna DPRDS Sumut, Selasa (21/4).

Dalam laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD Sumut tahun 2009 yang disampaikan dalam paripurna dewaab dipimpin pelaksana Ketua Dewan H Hasbullah Hadi didampingi Pimpinan Dewan lainnya H Ali Jabbar Napitupulu dan Japorman Saragih, disebutkan hal itu berdasarkan pengaduan masyarakat.

Afriadi Gunawan SS selaku ketua tim dan Ristiawati sekretaris tim menyebutkan, ada anggota masyarakat yang bukan korban banjir banding Bahorok, tapi mendapat rumah tempat tinggal. Sementara warga yang menjadi korban banjir hingga kini belum mendapat rumah.

Padahal, ungkap jubir Tim Reses XI, pemerintah pusat telah mencairkan anggaran untuk membangun rumah tempat tinggal bagi korban banjir banding Bahorok sekira Rp50 milyar diperkirakan untuk 354 rumah tempat tinggal.

“Ironisnya, hingga kini 16 KK belum dapat rumah tempat tinggal, Ke-16 KK itu masih menuntut haknya dan sudah dilaporkan ke instansi terkait termasuk kepolisian, karena disinyalir ada manipulasi pendistribusian rumah tempat tinggal bagi korban banjir banding Bahorok,” ujar Marzuki.

Temuan lain, Tim Reses XI terdiri dari Afriadi Gunawan, Darmataksiah, Ristiawati, HM Marzuki, Bustinursyah, Timbas Tarigan, Parluhutan Siregar dan Eddi Rangkuti melaporkan keluhan masyarakan terkait belum adanya kepastian hukum terhadap sengketa tanah dengan PTPN II di Kabupaten Langkat dan Binjai.***